TEHERAN, UBN NEWSROOM — Rabu, 18 Rabiul Akhir 1448 H / 30 September 2026 M
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf memperingatkan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara kawasan bahwa jika Iran tidak dapat menjual minyak, negara-negara lain di kawasan juga tidak akan dapat menjual minyak. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa (29/9) di tengah kebuntuan mengenai Selat Hormuz dan tekanan terhadap ekspor energi Iran.
Ghalibaf juga mengaitkan persoalan ekspor minyak dengan keamanan infrastruktur strategis di kawasan. Menurutnya, jika keamanan Iran tidak terjamin, tidak ada infrastruktur yang akan aman. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Teheran menempatkan persoalan keamanan energi dan keamanan kawasan sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan.
TEHERAN KAITKAN EKSPOR MINYAK DENGAN KEAMANAN KAWASAN
Peringatan Ghalibaf disampaikan ketika kemampuan Iran mengekspor minyak berada di bawah tekanan akibat perang dan sanksi. Dalam pernyataan yang dikutip media pemerintah Iran, ia menegaskan bahwa pembatasan terhadap penjualan minyak Iran tidak akan dipandang Teheran sebagai persoalan perdagangan semata.
Sikap tersebut juga memperluas ketegangan dari persoalan ekspor energi menuju keamanan fasilitas strategis. Ancaman terhadap infrastruktur kawasan yang disampaikan Ghalibaf merupakan pernyataan politik dari pihak Iran dan belum menunjukkan adanya tindakan tertentu terhadap fasilitas negara lain.
SELANG HORMUZ MENJADI TITIK KRUSIAL
Selat Hormuz merupakan jalur laut strategis yang menghubungkan kawasan Teluk dengan Teluk Oman dan menjadi salah satu jalur penting bagi perdagangan energi dunia. Gangguan terhadap jalur tersebut berpotensi memengaruhi arus minyak dan kondisi pasar energi internasional.
Di tengah ketegangan tersebut, Iran masih memberlakukan pembatasan terhadap jalur perairan itu sembari menuntut sejumlah persyaratan kepada Washington. Teheran mengaitkan pembukaan penuh Hormuz dengan langkah-langkah yang dimintanya terkait tekanan ekonomi dan ekspor minyak.
IRAN TAWARKAN PEMBUKAAN HORMUZ DALAM TUJUH HARI
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya menyampaikan proposal melalui mediator Qatar untuk membuka kembali Selat Hormuz bagi lalu lintas komersial normal dalam waktu tujuh hari. Proposal tersebut dikaitkan dengan sejumlah tuntutan Iran, termasuk pelonggaran tekanan terhadap ekspor minyak dan blokade.
Presiden AS Donald Trump pada Sabtu (26/9) menyatakan penolakan terhadap proposal tersebut. Namun, saluran diplomasi melalui Qatar masih berlangsung dan kedua pihak tetap berkomunikasi secara tidak langsung mengenai kemungkinan penyelesaian kebuntuan.
TEKANAN EKONOMI IRAN SEMAKIN BERAT
Perselisihan mengenai Hormuz berlangsung bersamaan dengan tekanan ekonomi terhadap Iran. Nilai tukar rial mencapai titik terendah baru pada 29 September, sementara tekanan akibat perang dan sanksi terus membebani perekonomian negara tersebut.
Di sisi lain, Washington juga terus memperluas tekanan ekonominya terhadap Teheran. Pemerintah AS pada 29 September mengumumkan sanksi baru terhadap individu dan entitas yang menurut Washington terkait jaringan pengadaan militer Iran.
DIPLOMASI QATAR MASIH BERJALAN
Meskipun pernyataan dari kedua pihak menunjukkan posisi yang masih berseberangan, Qatar tetap menjalankan diplomasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Pada 30 September, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menerima tanggapan AS melalui mediator Qatar mengenai proposal tujuh hari untuk meredakan ketegangan dan membuka kembali Hormuz.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa di tengah retorika keras dan tekanan ekonomi, jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Persoalan yang dihadapi kedua pihak mencakup pembukaan Selat Hormuz, tekanan terhadap ekspor minyak, sanksi, serta isu keamanan dan nuklir Iran.
PERSPEKTIF UBN NEWSROOM | Selat Hormuz, Energi, dan Harga Sebuah Kebuntuan
ENERGI BUKAN SEKADAR KOMODITAS
Kebuntuan di Selat Hormuz menunjukkan bahwa energi memiliki dimensi strategis yang jauh lebih luas daripada sekadar perdagangan. Ketika sebuah jalur pelayaran utama terganggu, dampaknya dapat menjalar kepada negara produsen, konsumen, perusahaan energi, hingga masyarakat yang bergantung pada kestabilan harga dan pasokan.
Karena itu, pernyataan keras dari Teheran maupun Washington perlu dibaca dalam konteks kepentingan keamanan, ekonomi, dan diplomasi masing-masing pihak. Publik juga perlu membedakan antara pernyataan pejabat, klaim pemerintah, dan perkembangan yang telah terkonfirmasi di lapangan.
DIPLOMASI TETAP MENJADI RUANG PERTEMUAN
Perkembangan terbaru melalui mediator Qatar memperlihatkan bahwa jalur komunikasi masih dipertahankan meskipun posisi kedua negara belum bertemu. Dalam konflik yang menyangkut energi dan keamanan kawasan, keberadaan saluran diplomasi menjadi penting untuk mencegah ketegangan berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.
Bagi masyarakat internasional, persoalan Hormuz bukan hanya tentang persaingan antara dua negara. Stabilitas jalur energi tersebut memiliki konsekuensi terhadap banyak negara, sehingga setiap perkembangan perlu dipantau berdasarkan fakta dan dampak kemanusiaan maupun ekonominya.
ISLAM MENGUTAMAKAN PERDAMAIAN KETIKA TERBUKA JALANNYA
Dalam perspektif syariah, konflik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan upaya perdamaian. Islam mengajarkan agar ketika pihak yang berkonflik memiliki kesempatan menuju perdamaian, jalan tersebut tidak ditutup tanpa alasan yang benar.
Allah SWT berfirman:
وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 61)
Ayat ini memberikan prinsip bahwa ketika terdapat peluang menuju perdamaian, upaya tersebut patut dipertimbangkan. Dalam konteks kebuntuan AS-Iran, keberadaan mediasi Qatar dan pembicaraan tidak langsung menunjukkan masih adanya ruang untuk mencari penyelesaian melalui diplomasi.
KEAMANAN DAN KEMASLAHATAN PUBLIK
Persoalan Selat Hormuz juga berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat luas. Gangguan terhadap jalur energi dapat berdampak kepada kehidupan banyak orang, sehingga kepentingan strategis negara perlu ditempatkan bersama pertimbangan terhadap keselamatan dan kebutuhan masyarakat.
Prinsip syariah mengajarkan agar kekuatan tidak digunakan secara sewenang-wenang dan agar upaya penyelesaian konflik tetap mempertimbangkan akibat yang lebih luas. Karena itu, setiap pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk menghindari eskalasi yang dapat memperbesar penderitaan dan membuka ruang bagi penyelesaian yang adil.
Pada akhirnya, ketegangan di Selat Hormuz mengingatkan bahwa perang dan tekanan ekonomi tidak pernah hanya berhenti pada meja perundingan atau pernyataan pejabat. Dampaknya dapat menjangkau perdagangan, energi, perekonomian, dan kehidupan masyarakat luas. Karena itu, menjaga jalur diplomasi tetap terbuka menjadi bagian penting dalam mencari jalan keluar dari kebuntuan.
Dukung Operasional Dakwah & Jurnalisme Peradaban
UBN Newsroom terus berupaya menghadirkan informasi, analisis strategis, dan jurnalisme peradaban yang berpihak pada kemaslahatan umat dan bangsa.
Dukungan operasional dakwah dan jurnalisme peradaban UBN Newsroom BSI 7779700091 a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
Dukungan tanggap bencana gempa NTT dapat disalurkan melalui: BSI 6070111520 a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
Ikuti media sosial UBN Newsroom untuk mendapatkan berbagai informasi dan analisis strategis tentang umat, bangsa, dan peradaban melalui kanal YouTube UBN Newsroom.
Comment