LONDON, UBN NEWSROOM — Kamis, 26 Rabiul Akhir 1448 H / 8 Oktober 2026.
Pemerintah Israel melarang pemimpin Partai Hijau Inggris dan Wales, Zack Polanski, memasuki wilayahnya setelah partai tersebut secara resmi menetapkan Zionisme sebagai bentuk rasisme. Keputusan yang diumumkan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar pada Ahad (4/10/2026) itu memicu kontroversi politik di Inggris dan memperuncing perdebatan mengenai hak-hak Palestina, keberadaan negara Israel, serta batas antara antizionisme dan antisemitisme.
Larangan tersebut dikeluarkan setelah anggota Partai Hijau mengesahkan mosi kontroversial dalam konferensi tahunan di Brighton, Inggris selatan. Berdasarkan laporan Reuters pada Ahad (4/10/2026), mosi yang menyatakan Zionisme harus diperlakukan seperti bentuk rasisme lainnya memperoleh 1.022 suara mendukung dan 813 suara menolak.
Keputusan tersebut sekaligus menetapkan Partai Hijau Inggris dan Wales sebagai organisasi politik yang secara resmi menganut kebijakan antizionisme.
Kementerian Luar Negeri Israel mengecam keras keputusan itu dan menuduh Partai Hijau mendukung pandangan yang mengancam keberadaan negara Israel. Pemerintah Israel menilai mosi tersebut bukan sekadar kritik terhadap kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, melainkan penolakan terhadap hak masyarakat Yahudi untuk menentukan nasib sendiri. Israel bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai noda dalam sejarah politik Inggris.
“Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar malam ini memutuskan untuk melarang pemimpin Partai Hijau, Zack Polanski, memasuki Israel,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel yang dikutip radio Inggris LBC, Ahad (4/10/2026).
Keputusan itu mendapat perhatian karena Polanski sendiri merupakan seorang politikus Yahudi yang tidak mengikuti pemungutan suara tersebut. Ia telah meninggalkan konferensi partai untuk berkampanye dalam pemilihan sela parlemen Inggris di daerah pemilihan Holborn dan St Pancras, London.
Meskipun tidak memberikan suara, Polanski tetap menjadi sasaran tindakan diplomatik Israel karena kedudukannya sebagai pemimpin partai.
Kontroversi tersebut belum mereda hingga Kamis (8/10/2026), ketika pemilih mulai memberikan suara dalam pemilihan sela yang diikuti Polanski. Persaingan politik di daerah pemilihan yang sebelumnya diwakili mantan Perdana Menteri Keir Starmer itu kini turut dibayangi perdebatan mengenai sikap Partai Hijau terhadap Zionisme. Hasil pemilihan belum diumumkan ketika laporan ini disusun.
ZIONISME DITETAPKAN SEBAGAI RASISME
Keputusan Partai Hijau merupakan perubahan penting dalam sikap resmi organisasi tersebut terhadap konflik Israel dan Palestina. Dalam pernyataan yang diterbitkan melalui situs resminya pada 4 Oktober 2026, partai menjelaskan bahwa mosi yang disahkan mendefinisikan Zionisme sebagai proyek politik etnonasionalis. Berdasarkan definisi tersebut, partai menilai Zionisme bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang diperjuangkannya.
Mosi itu juga menegaskan bahwa penolakan terhadap Zionisme tidak boleh secara otomatis disamakan dengan antisemitisme. Partai Hijau membedakan kritik terhadap sebuah ideologi politik dari kebencian terhadap masyarakat Yahudi sebagai kelompok agama maupun etnis. Namun, pembedaan tersebut menjadi sumber perdebatan karena pengertian Zionisme dan hubungannya dengan identitas Yahudi tidak dipahami secara seragam.
Secara historis, Zionisme berkembang sebagai gerakan politik pada akhir abad ke-19 yang memperjuangkan pembentukan tanah air nasional bagi masyarakat Yahudi. Gerakan tersebut menjadi salah satu kekuatan politik yang mendasari berdirinya negara Israel pada 1948. Namun, pembentukan Israel juga berkaitan dengan pengungsian dan pengusiran ratusan ribu warga Palestina dalam peristiwa yang dikenal sebagai Nakba.
Pendukung mosi Partai Hijau menilai persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara Zionisme, penguasaan wilayah, dan perlakuan terhadap masyarakat Palestina. Mereka berpendapat bahwa kebijakan yang mengutamakan hak nasional satu kelompok di atas kelompok lain bertentangan dengan prinsip antirasisme. Karena itu, mereka menghendaki perubahan mendasar terhadap pendekatan Inggris dalam menyikapi konflik Palestina.
Mosi yang disahkan juga menyerukan pembentukan satu negara demokratis di seluruh wilayah bersejarah Palestina dengan hak yang setara bagi seluruh penduduknya. Usulan tersebut berbeda dari pendekatan dua negara yang selama ini didukung pemerintah Inggris dan banyak negara Eropa.
Dalam rumusan Partai Hijau, negara demokratis tersebut akan menggantikan tatanan kenegaraan Israel dan Palestina yang saat ini menjadi dasar pembahasan penyelesaian konflik.
Selain itu, Partai Hijau kembali menyerukan penghentian perdagangan senjata dengan Israel, dukungan terhadap gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS, serta pengakuan terhadap hak kembali para pengungsi Palestina. Partai tersebut juga menegaskan dukungan terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Namun, pengesahan mosi sebagai kebijakan partai tidak otomatis mengubah kebijakan resmi Pemerintah Inggris.
Dalam pernyataan resminya, Partai Hijau menegaskan bahwa penghentian pendudukan wilayah Palestina dan perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian penting dari agenda politiknya. Partai tersebut menyatakan tetap menolak segala bentuk rasisme dan diskriminasi.
Sikap itulah yang digunakan pimpinan partai untuk membela keputusan konferensi meskipun mendapat kecaman dari berbagai pihak.
ISRAEL TUDUH PARTAI HIJAU MENGADOPSI IDEOLOGI HAMAS
Pemerintah Israel memberikan respons lebih keras daripada sekadar menyampaikan keberatan diplomatik. Kementerian Luar Negeri Israel menuduh mosi Partai Hijau memberikan legitimasi terhadap kekerasan politik dan menolak keberadaan negara Israel. Tuduhan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan setelah pemungutan suara berlangsung.
Menurut Reuters, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut Partai Hijau telah mengadopsi ideologi yang sejalan dengan tujuan Hamas. Israel mengaitkan mosi tersebut dengan penolakan terhadap negara Israel sebagai negara Yahudi serta seruan pembentukan satu negara Palestina.
Namun, tuduhan mengenai kesamaan ideologi itu merupakan penilaian Pemerintah Israel, bukan kesimpulan independen mengenai sikap seluruh anggota Partai Hijau.
Kementerian Luar Negeri Israel juga menyatakan mosi tersebut bertentangan dengan definisi antisemitisme yang digunakan International Holocaust Remembrance Alliance atau IHRA. Pemerintah Israel menilai penolakan terhadap hak menentukan nasib sendiri masyarakat Yahudi merupakan salah satu alasan keputusan itu harus dikecam.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sa’ar kemudian mengumumkan larangan masuk terhadap Polanski.
“Selama resolusi ini masih berlaku, keputusan tersebut akan tetap menjadi noda dalam sejarah Inggris,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel seperti dilaporkan LBC.
Larangan tersebut diarahkan kepada Polanski secara pribadi, bukan seluruh anggota Partai Hijau atau semua warga negara Inggris. Tidak ada laporan terverifikasi bahwa Polanski ditahan, dideportasi, atau sedang berada di Israel ketika keputusan dikeluarkan. Pemerintah Israel menyatakan tindakan tersebut telah dikoordinasikan dengan otoritas terkait.
Kontroversi itu muncul di tengah hubungan Inggris dan Israel yang terus mengalami ketegangan akibat perang Gaza serta kebijakan terhadap wilayah Palestina yang diduduki. Pemerintah Inggris telah mengambil sejumlah langkah terhadap aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat, sementara Pemerintah Netanyahu berulang kali menolak berbagai tuduhan mengenai pelanggaran hukum internasional.
Perbedaan sikap tersebut semakin memperbesar perhatian terhadap keputusan Partai Hijau.
POLANSKI: HAK PALESTINA DAN YAHUDI TIDAK BERTENTANGAN
Zack Polanski berusaha meredakan kontroversi dengan menegaskan bahwa perjuangan untuk hak-hak Palestina tidak boleh mengorbankan keselamatan dan hak masyarakat Yahudi. Dalam pernyataan resmi Partai Hijau pada Senin (5/10/2026), ia menolak penyamaan otomatis antara kritik terhadap Pemerintah Israel dan antisemitisme.
Namun, ia juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat Yahudi harus tetap menjadi tanggung jawab partainya.
Menurut Polanski, perdebatan mengenai Israel dan Palestina tidak boleh menjadi alasan untuk mengecualikan seseorang berdasarkan agama, latar belakang keluarga, maupun keanggotaan dalam organisasi keagamaan. Ia menyatakan tidak akan membiarkan anggota Partai Hijau diperlakukan secara diskriminatif hanya karena identitas atau tempat ibadah mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul kekhawatiran mengenai dampak kebijakan baru terhadap anggota partai dari komunitas Yahudi.
Polanski juga menyatakan dirinya bangga memimpin Partai Hijau sebagai seorang Yahudi bersama dua wakil pemimpin yang berasal dari latar belakang berbeda. Ia menekankan bahwa solidaritas terhadap rakyat Palestina dan perlindungan masyarakat Yahudi merupakan dua prinsip yang dapat berjalan bersamaan.
Karena itu, ia berjanji menjaga Partai Hijau sebagai organisasi yang terbuka bagi semua komunitas.
Namun, posisi Polanski mendapat sorotan karena ia tidak menghadiri pemungutan suara yang menentukan perubahan kebijakan partainya. Sejumlah anggota menilai pemimpin partai seharusnya mengambil sikap lebih jelas sebelum mosi disahkan.
Di sisi lain, Polanski sebelumnya menyatakan mendukung kritik terhadap Zionisme sebagaimana didefinisikan dalam mosi, meskipun ia menghendaki perubahan tertentu dalam rumusannya.
Partai Hijau Inggris dan Wales memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang memberikan kewenangan besar kepada anggota melalui konferensi partai. Karena itu, keputusan mosi tidak ditentukan secara sepihak oleh Polanski maupun anggota parlemen Partai Hijau.
Namun, hasil tersebut tetap membawa konsekuensi politik bagi dirinya sebagai pemimpin organisasi.
EMPAT ANGGOTA PARLEMEN MENOLAK
Kemenangan kelompok pendukung antizionisme di konferensi Brighton ternyata tidak mencerminkan sikap seluruh pimpinan Partai Hijau. The Guardian melaporkan bahwa empat dari lima anggota parlemen Partai Hijau menentang mosi tersebut.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya pertentangan serius mengenai bagaimana partai harus menempatkan persoalan Israel dan Palestina dalam kebijakan resminya.
Adrian Ramsay dan Ellie Chowns termasuk tokoh yang menyampaikan kekecewaan setelah mosi disahkan. Ramsay menegaskan bahwa kebijakan baru tersebut tidak mencerminkan pandangannya mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Israel dan Palestina. Ia mempertahankan keyakinan bahwa kedua masyarakat memiliki hak yang harus diakui dalam penyelesaian konflik.
Mantan pemimpin Partai Hijau Caroline Lucas juga menentang mosi tersebut dalam perdebatan di konferensi.
Sejumlah tokoh partai menganggap rumusannya terlalu luas dan dapat menimbulkan persoalan bagi anggota Yahudi yang memandang Zionisme sebagai bagian dari identitas politik maupun keagamaan. Mereka khawatir kebijakan baru justru menghambat upaya membangun solidaritas lintas komunitas.
Kekhawatiran serupa muncul setelah peserta konferensi menolak amendemen yang secara khusus dimaksudkan melindungi anggota dari tindakan disipliner karena berafiliasi dengan lembaga-lembaga komunitas Yahudi. Amendemen tersebut berupaya memastikan keanggotaan dalam sinagoge atau organisasi Yahudi tertentu tidak dijadikan alasan untuk menjatuhkan sanksi.
Penolakannya kemudian menjadi salah satu titik utama kritik terhadap mosi yang telah disahkan.
Namun, juru bicara Partai Hijau menyatakan keputusan itu tidak secara langsung mengubah aturan disiplin organisasi. Salah seorang pendukung mosi, Salma Yaqoob, juga menegaskan bahwa anggota tidak akan dikeluarkan semata-mata karena menyatakan keyakinan mereka terhadap Zionisme.
Perbedaan antara penjelasan pendukung mosi dan kekhawatiran penentangnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih menjadi persoalan internal.
KOMUNITAS YAHUDI INGGRIS IKUT BEREAKSI
Reaksi keras juga datang dari berbagai organisasi Yahudi di Inggris. Board of Deputies of British Jews menyatakan mosi tersebut merupakan serangan terhadap komunitas Yahudi karena dinilai mengabaikan hubungan historis masyarakat Yahudi dengan Israel.
Organisasi itu juga mempertanyakan bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan tanpa menimbulkan diskriminasi terhadap anggota komunitas Yahudi.
Movement for Progressive Judaism mengeluarkan kecaman serupa dan menilai Partai Hijau telah mengadopsi kebijakan yang bersifat antisemitik. Organisasi tersebut berpendapat bahwa dukungan sebagian masyarakat Yahudi terhadap mosi tidak otomatis menghapus kemungkinan diskriminasi terhadap masyarakat Yahudi lain yang memiliki pandangan berbeda.
Mereka meminta partai mempertimbangkan kembali konsekuensi keputusannya.
Di lingkungan Partai Hijau sendiri, Vivien Lichtenstein, pemimpin kelompok Jewish Greens, mengungkapkan kemungkinan meninggalkan partai setelah keputusan konferensi.
Dalam wawancara yang dilaporkan The Guardian pada Senin (5/10/2026), Lichtenstein menyatakan mosi tersebut tidak membantu penyelesaian persoalan Palestina. Ia juga mengkhawatirkan keselamatan dan posisi anggota Yahudi dalam organisasi.
Lichtenstein mengakui bahwa pandangan anggota Yahudi Partai Hijau tidak seragam. Sebagian mendukung kebijakan antizionisme, sedangkan sebagian lainnya menilai rumusan mosi dapat menjadi sumber perpecahan.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa identitas Yahudi tidak dapat secara otomatis disamakan dengan satu pandangan politik mengenai Zionisme ataupun Pemerintah Israel.
Kontroversi juga mulai diperhatikan oleh organisasi Partai Hijau di tingkat Eropa. European Green Party menyatakan kebijakan Partai Hijau Inggris dan Wales tidak sesuai dengan pendekatan organisasi Eropa yang mendukung penyelesaian dua negara.
Salah seorang pemimpin Partai Hijau Jerman turut mengecam mosi itu dan menegaskan dukungannya terhadap hak Israel untuk tetap ada.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa gerakan politik hijau di Eropa tidak mempunyai satu pandangan mengenai masa depan Israel dan Palestina.
Meskipun banyak partai hijau mengkritik kebijakan pendudukan Israel dan mendukung hak-hak Palestina, mereka berbeda pendapat mengenai bentuk penyelesaian politik yang seharusnya diperjuangkan.
Perdebatan itu kini berpotensi memengaruhi hubungan Partai Hijau Inggris dengan mitra politiknya di luar negeri.
Comment