JAKARTA, UBN NEWSROOM — Selasa, 24 Rabiul Akhir 1448 H / 6 Oktober 2026 M.
Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan memberikan izin bagi rencana pertunjukan musisi Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel & New Breed di Indonesia. Pemerintah menyebut pertimbangan keamanan serta kekhawatiran kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai sarana kampanye politik yang mendukung Israel.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menyebut sikap tersebut sejalan dengan posisi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang penjajahan.
PEMERINTAH TIDAK AKAN MEMBERIKAN IZIN
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak akan mengizinkan konser Israel Houghton bersama Israel & New Breed di Indonesia.
Rencana pertunjukan bertajuk “Til The Whole World Knows Tour 2026” tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung di Jakarta pada 24 Oktober 2026. Namun, Yusril menyatakan hingga 5 Oktober 2026 belum ada permohonan resmi izin pertunjukan dari panitia kepada kepolisian.
DUA PERTIMBANGAN: KEAMANAN DAN ISU PALESTINA
Yusril menegaskan pemerintah tidak mempersoalkan agama maupun identitas pribadi Israel Houghton. Perhatian pemerintah tertuju pada dugaan bahwa kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kampanye politik untuk mendukung Israel.
Pemerintah juga mempertimbangkan pernyataan Houghton yang pernah menyatakan “I stand with Israel” dalam konteks pertunjukan di luar negeri. Menurut pemerintah, pernyataan tersebut sensitif karena berkaitan dengan posisi Indonesia yang mendukung perjuangan rakyat Palestina.
MUI: INDONESIA KONSISTEN DUKUNG PALESTINA
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menyatakan posisi pemerintah sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Palestina.
“Posisi Indonesia jelas, menentang tindakan genosida yang dilakukan zionis Israel. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Indonesia konsisten mendukung Palestina Merdeka, lepas dari penjajahan,” kata Niam.
Niam menilai kegiatan yang berpotensi menjadi sarana dukungan politik terhadap Israel perlu dicegah karena dikhawatirkan memicu kegaduhan publik dan berdampak terhadap stabilitas nasional.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, meminta informasi mengenai konser tersebut diklarifikasi secara terbuka agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi.
BELUM ADA PERMOHONAN VISA
Selain persoalan izin pertunjukan, pemerintah juga menyatakan belum menerima permohonan visa dari Israel Houghton untuk rencana konser tersebut hingga 5 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan apabila Houghton mengajukan visa untuk kepentingan pertunjukan tersebut, permohonan akan ditolak. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut berkaitan dengan kepentingan nasional, harmoni sosial, keamanan, dan prinsip selective policy.
Comment