JAKARTA, UBN NEWSROOM — Selasa, 30 Jumadilawal 1448 H / 10 November 2026 M.
Konsolidasi Nasional Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) yang berlangsung di AQL Center, Jakarta, membahas persiapan aksi lanjutan pada Ahad, 15 November 2026. Pertemuan tersebut membicarakan penentuan lokasi aksi, strategi pengerahan massa, persatuan organisasi kemasyarakatan Islam, pemberantasan oligarki, hingga persoalan kebangsaan yang dinilai perlu mendapat perhatian bersama.
Pertemuan dihadiri Ketua Umum Syarikat Islam sekaligus Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Pelaksana ARBI KH Bachtiar Nasir, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Dwi Budiman Assiroji, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 Bayasari, Ciamis, KH Nonop Hanafi, serta puluhan perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Konsolidasi ini merupakan tindak lanjut aksi ARBI yang berlangsung di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Ahad (8/11/2026). Para peserta berharap aksi berikutnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dengan persiapan yang lebih matang.
Penentuan Lokasi dan Penguatan Agenda Gerakan
Ferry Juliantono mengusulkan agar penyelenggara mempertimbangkan Tugu Proklamasi sebagai alternatif lokasi aksi, selain kawasan Monumen Nasional (Monas). Menurutnya, pemilihan lokasi harus memperhitungkan waktu persiapan dan kemampuan penyelenggara dalam menampung massa.
Ferry juga menyatakan kesiapan Syarikat Islam untuk berpartisipasi melalui jaringan organisasinya. Dalam pembahasan substansi gerakan, ia menekankan pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi persoalan kebangsaan, termasuk dugaan penyadapan, pengaruh oligarki, serta pengelolaan sumber daya ekonomi nasional.
“Presiden tak bisa dibiarkan sendiri menghadapi kekuatan besar,” kata Ferry.
Ia turut menekankan pentingnya penerapan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, KH Bachtiar Nasir menegaskan bahwa gerakan ARBI masih memiliki sejumlah agenda yang belum terpenuhi. Ia menyebut empat tuntutan terkait persatuan rakyat, penolakan terhadap pengkhianatan negara, perlawanan terhadap oligarki, dan penegakan Pasal 33 UUD 1945 masih harus diperjuangkan.
“Tuntutan 1-4 tetap harus kita kerjakan,” ujar Bachtiar.
Ia juga menegaskan bahwa semangat gerakan 212 merupakan milik seluruh peserta dari berbagai daerah, bukan kelompok tertentu. Menurutnya, persatuan menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan perjuangan.
Evaluasi Narasi dan Rekonsiliasi Antarorganisasi
Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Dwi Budiman Assiroji mengingatkan bahwa isu yang diangkat ARBI memiliki karakter berbeda dibandingkan gerakan 212 pada 2016. Karena itu, penyelenggara perlu memperkuat narasi yang berkaitan langsung dengan persoalan konkret masyarakat.
Dwi juga menyampaikan adanya kritik bahwa agenda gerakan belum cukup menyentuh kebutuhan publik. Dewan Dakwah mengusulkan pengawalan melalui komunikasi politik agar perkembangan agenda kenegaraan tetap mempertimbangkan kepentingan umat.
Di sisi lain, KH Nonop Hanafi menyoroti pentingnya merajut kembali persatuan jaringan alumni 212. Ia mengakui bahwa perbedaan pilihan politik pada 2019 masih meninggalkan dampak terhadap hubungan antarkelompok aktivis.
“Kita masih kena residu,” ujar Nonop.
Ia berharap konsolidasi ARBI dapat menjadi momentum mempertemukan kembali berbagai kelompok melalui kesamaan pandangan mengenai kepentingan bangsa dan negara, sekaligus memperkuat ukhuwah demi keberlanjutan kehidupan kebangsaan.
Comment