JAKARTA, UBN NEWSROOM — Selasa, 30 Jumadil Awal 1448 H / 10 November 2026 M.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, dan diumumkan kepada publik pada Senin (9/11).
Fatwa ini tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mencakup penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Tiga Ketentuan Hukum dalam Fatwa MUI
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menetapkan tiga poin utama. Pertama, penggunaan vape dinyatakan haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah perangkat tersebut menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya melalui prinsip sadd al-dzari’ah atau menutup jalan menuju kerusakan.
Kedua, penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram. Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik turut ditetapkan sebagai perbuatan haram.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. KH. Aminuddin Yaqub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H. Amirsyah Tambunan.
Berawal dari Kajian Bahaya Penyalahgunaan Vape
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kesehatan dan dampak sosial penggunaan rokok elektrik. Vape merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan, antara lain mengandung nikotin, gliserin, dan bahan perasa, hingga menghasilkan aerosol yang dihirup penggunanya.
Proses pembahasan fatwa bermula dari kunjungan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto ke Kantor MUI Pusat pada 13 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, Kapolri menyampaikan kekhawatiran mengenai penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkotika dan meminta MUI mengkaji persoalan tersebut.
Komisi Fatwa kemudian menggelar focus group discussion (FGD) pada 3 November 2026 dengan melibatkan aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta pelaku usaha vape. Pembahasan dilanjutkan melalui sidang pleno pada 6 November 2026 sebagai tahap akhir penetapan fatwa.
MUI Desak Pemerintah Susun Regulasi Pelarangan
Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat. Salah satunya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
MUI juga mendesak pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat, BPOM memperketat pengawasan produk, sedangkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan perizinan industri serta aspek fiskalnya.
Rekomendasi lainnya ditujukan kepada BNN dan aparat penegak hukum untuk menutup celah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkotika. MUI juga mengajak organisasi Islam, lembaga pendidikan, pesantren, keluarga, dan masyarakat memperkuat edukasi serta melindungi anak-anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
Meskipun demikian, rekomendasi penyusunan undang-undang tersebut merupakan dorongan kebijakan kepada pemerintah dan DPR. Fatwa MUI tidak dengan sendirinya menjadi undang-undang atau larangan pidana negara.
Comment