BERLIN, UBN NEWSROOM — Kamis, 26 Rabiul Akhir 1448 H / 8 Oktober 2026 M
Peringatan tiga tahun serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 memunculkan pertarungan politik baru di Jerman. Elif Eralp, tokoh Partai Kiri atau Die Linke yang berpeluang menjadi kepala pemerintahan Berlin, terseret kontroversi setelah tidak mendapat undangan menghadiri acara peringatan utama di Bebelplatz, Rabu (7/10/2026).
Peristiwa tersebut terjadi ketika Partai Kiri menghadapi tuduhan membiarkan antisemitisme berkembang di sejumlah lingkungan organisasinya akibat perdebatan mengenai Israel dan Palestina.
Namun, Eralp tidak sepenuhnya absen dari kegiatan mengenang korban serangan Hamas. Pada hari yang sama, ia menghadiri instalasi peringatan yang diselenggarakan organisasi mahasiswa Yahudi Jerman di dekat Gerbang Brandenburg bersama sejumlah pemimpin partai politik lainnya.
LIMA RATUS KURSI KOSONG DI BERLIN
Pada Rabu pagi, suasana berbeda terlihat di Pariser Platz, tidak jauh dari Gerbang Brandenburg. Sebanyak 500 kursi kosong diletakkan di sekitar meja panjang dengan foto-foto korban serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Instalasi tersebut diselenggarakan Jüdische Studierendenunion Deutschland (JSUD), organisasi mahasiswa Yahudi Jerman, untuk mengenang orang-orang yang kehilangan nyawa dalam serangan tersebut.
Eralp terlihat mengunjungi instalasi itu bersama sejumlah tokoh politik Berlin, termasuk perwakilan Partai Hijau dan Partai Sosial Demokrat (SPD). Mereka berjalan di antara meja peringatan dan meletakkan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para korban.
Kehadiran tersebut menjadi penting karena Eralp dan para tokoh yang mendampinginya sedang terlibat dalam pembicaraan pembentukan pemerintahan baru Berlin.
PARTAI KIRI HADAPI DUA TEKANAN
Partai Kiri, SPD, dan Partai Hijau tengah menjajaki kemungkinan membangun koalisi setelah pemilu 20 September 2026. Ketiga partai harus mencapai kesepahaman mengenai antisemitisme sebelum dapat melanjutkan proses perundingan politik secara resmi.
Organisasi Partai Kiri Berlin juga menerbitkan pernyataan bersama pada 7 Oktober yang secara tegas mengecam serangan Hamas. Pernyataan tersebut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, penyintas, dan masyarakat Yahudi yang mengalami trauma serta menolak segala bentuk antisemitisme.
Namun, pernyataan itu juga menyebut penderitaan masyarakat Palestina di Berlin yang kehilangan keluarga dan kerabat akibat operasi militer Israel di Gaza. Partai Kiri menegaskan bahwa penderitaan kedua komunitas perlu mendapat ruang dalam kehidupan masyarakat Berlin yang dihuni penduduk dari berbagai latar belakang.
Sikap tersebut menggambarkan upaya pimpinan Partai Kiri menghadapi dua tekanan politik sekaligus: menunjukkan komitmen melindungi kehidupan masyarakat Yahudi sekaligus mempertahankan solidaritas terhadap rakyat Palestina.
MENTERI JERMAN KECAM ANTISEMITISME
Sementara Eralp menghadiri penghormatan di Pariser Platz, peringatan utama berlangsung di Bebelplatz dengan menghadirkan sejumlah pejabat tinggi. Sekitar 1.700 orang berkumpul untuk mengenang korban serangan Hamas tiga tahun sebelumnya.
Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt dan Duta Besar Israel Ron Prosor menjadi dua tokoh yang menyampaikan pernyataan dalam acara tersebut.
Dobrindt mengatakan serangan 7 Oktober masih meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Israel dan keluarga korban. Ia menyatakan pemerintah Jerman mempunyai tanggung jawab melawan antisemitisme dan menjamin keamanan kehidupan masyarakat Yahudi.
Prosor juga menyampaikan kritik terhadap antisemitisme dalam kehidupan politik Jerman. Ia menegaskan bahwa penolakan terhadap antisemitisme harus diterapkan tanpa membedakan asal ideologi politik, baik kelompok sayap kanan maupun sayap kiri.
Namun, kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel tidak dengan sendirinya dapat disamakan dengan antisemitisme. Perdebatan mengenai batas keduanya telah lama berlangsung di Jerman, terutama setelah perang Gaza menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar.
MENJADI POLEMIK DI TUBUH PARTAI KIRI
Perdebatan mengenai antisemitisme di tubuh Partai Kiri bukan persoalan baru. Sejumlah tokoh dan organisasi partai sebelumnya mendapat kritik akibat pernyataan mengenai Israel, dukungan terhadap demonstrasi Palestina, serta hubungan dengan aktivis yang dianggap kontroversial.
Salah satu kasus terjadi pada akhir Agustus 2026 dalam kegiatan kampanye Partai Kiri di Neukölln. Seorang penyanyi rap menyampaikan seruan kekerasan terhadap militer Israel yang kemudian memunculkan kecaman.
Eralp sendiri mengecam penampilan tersebut dan menegaskan bahwa seruan melakukan kekerasan maupun membunuh manusia tidak dapat diterima. Ia juga mendesak adanya konsekuensi terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Kontroversi lain muncul ketika organisasi Partai Kiri di Niedersachsen mengadopsi dokumen mengenai Zionisme pada Maret 2026. Dokumen tersebut dikritik karena dianggap tidak memberikan perhatian memadai terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Eralp secara terbuka mengkritik keputusan tersebut. Ia menyatakan dokumen itu keliru karena tidak menyebut pembantaian 7 Oktober dan mengabaikan pentingnya keamanan bagi masyarakat Yahudi.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Eralp tidak selalu sejalan dengan pandangan kelompok yang lebih radikal di dalam partainya. Namun, pernyataan pribadi Eralp belum sepenuhnya mengakhiri persoalan politik yang dihadapi Partai Kiri.
GAZA MASUK MEJA PERUNDINGAN PEMERINTAHAN
Pertarungan politik tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap pembentukan pemerintahan Berlin.
Berdasarkan hasil pemilihan parlemen pada 20 September 2026, Partai Kiri memperoleh 25,7 persen suara dan menjadi partai dengan dukungan terbesar. CDU berada di posisi kedua dengan 18,8 persen, disusul AfD sebesar 16,3 persen, Partai Hijau 14,3 persen, dan SPD 12,1 persen.
Hasil tersebut membuka peluang pembentukan koalisi Partai Kiri, Partai Hijau, dan SPD. Ketiga partai secara keseluruhan memiliki 95 dari 158 kursi parlemen Berlin, cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Apabila kesepakatan berhasil dicapai dan Eralp memperoleh dukungan parlemen, ia dapat menjadi perempuan pertama dari Partai Kiri yang memimpin pemerintahan Berlin.
Namun, Partai Hijau dan SPD menjadikan kesepahaman mengenai antisemitisme sebagai salah satu syarat sebelum memulai perundingan koalisi secara resmi. Mereka menginginkan komitmen yang dapat diterapkan apabila muncul kembali pernyataan atau tindakan antisemitisme dari anggota maupun pejabat partai.
Menurut laporan dpa, pertemuan ketiga Partai Kiri, Partai Hijau, dan SPD pada Rabu (7/10/2026) belum menghasilkan kesepakatan yang diumumkan kepada publik. Ketiga pihak kemudian merencanakan kelanjutan perundingan pada Kamis (8/10/2026).
Perkembangan berikutnya, menurut laporan dpa yang dikutip Welt pada Kamis pagi, menyebut ketiga partai telah mencapai kesepahaman mengenai paket tindakan untuk menangani insiden antisemitisme dalam kemungkinan pemerintahan bersama. Namun, rincian pelaksanaannya masih menunggu pengumuman dan penjelasan resmi.
MERZ IKUT MENEKAN PARTAI KIRI
Kontroversi tersebut juga menarik perhatian Kanselir Jerman Friedrich Merz. Dalam forum ekonomi di Berlin pada Rabu (7/10/2026), Merz meminta kekuatan politik arus utama mempertimbangkan alternatif pemerintahan yang tidak dipimpin Partai Kiri.
Merz secara khusus menyoroti pembicaraan koalisi yang berlangsung bertepatan dengan peringatan tiga tahun serangan Hamas.
Menurut laporan Berliner Kurier, Merz mendorong CDU, Partai Hijau, dan SPD membentuk koalisi alternatif di Berlin. Ketiga partai memiliki jumlah kursi yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan mayoritas.
Merz menegaskan bahwa komitmen terhadap keberadaan dan keamanan Israel merupakan bagian penting kebijakan negara Jerman. Ia mempertanyakan apakah prinsip tersebut dapat dipertahankan dalam pemerintahan yang melibatkan partai yang masih menghadapi perdebatan internal mengenai antisemitisme.
Namun, posisi CDU sendiri juga menghadapi kontroversi. Sehari sebelum peringatan 7 Oktober, Tobias Rausch dari AfD terpilih menjadi Presiden Parlemen Negara Bagian Sachsen-Anhalt melalui pemungutan suara rahasia. Peristiwa tersebut memunculkan dugaan adanya dukungan dari anggota partai lain, termasuk CDU.
Merz mengecam kemenangan tersebut dan menegaskan bahwa dukungan terhadap AfD tidak sesuai dengan nilai-nilai partainya. Namun, identitas pemberi suara tambahan belum dapat diketahui karena pemungutan suara berlangsung secara rahasia.
POLITIK PALESTINA DAN MASA DEPAN BERLIN
Perdebatan yang melibatkan Eralp memperlihatkan bahwa konflik Gaza telah melampaui persoalan kebijakan luar negeri Jerman. Sikap terhadap Israel dan Palestina kini ikut menentukan hubungan antarkelompok politik, proses pembentukan pemerintahan, dan standar perilaku yang diharapkan dari pejabat publik.
Bagi Partai Kiri, tantangan utamanya adalah mempertahankan solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus menunjukkan penolakan yang konsisten terhadap antisemitisme.
Bagi SPD dan Partai Hijau, persoalannya adalah memastikan kesepakatan politik dapat diterapkan dalam pemerintahan dan tidak berhenti sebagai pernyataan bersama. Sementara bagi CDU, perkembangan tersebut menjadi bagian dari persaingan mempertahankan pengaruh politik setelah kehilangan posisi sebagai partai terbesar dalam pemilu Berlin.
Kegiatan peringatan 7 Oktober juga memperlihatkan pentingnya memisahkan tindakan dan pernyataan setiap tokoh dari kontroversi yang melibatkan organisasinya. Eralp tidak menghadiri acara utama di Bebelplatz karena tidak memperoleh undangan, tetapi ia hadir dalam penghormatan lain kepada para korban serangan Hamas.
Tiga tahun setelah serangan Hamas dan perang berkepanjangan di Gaza, dampak politik konflik tersebut masih terasa jauh di luar Timur Tengah. Di Berlin, perdebatan tidak lagi terbatas pada demonstrasi solidaritas, kebijakan Israel, atau penghormatan kepada para korban.
Persoalan tersebut kini telah memasuki meja perundingan pemerintahan, tempat masa depan kepemimpinan ibu kota Jerman sedang dipertaruhkan.
Comment