JAKARTA, UBN NEWSROOM — Sabtu, 20 Jumadilawal 1448 H / 31 Oktober 2026 M. Penolakan terhadap konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia semakin meluas. Jejaring Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), yang menurut perwakilannya menghimpun hampir 22 lembaga filantropi, menyatakan keberatan atas penyelenggaraan konser di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (31/10/2026) dan Jakarta pada Selasa (3/11/2026).
Sikap tersebut disampaikan Direktur Utama Adara Relief International, Maryam Rachmayani, dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh dan aktivis kemanusiaan di AQL, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026). Maryam menyebut penolakan tersebut merupakan bagian dari konsistensi solidaritas terhadap rakyat Palestina, terutama di tengah penderitaan masyarakat sipil Gaza.
Dukungan terhadap Sikap MUI
Maryam menegaskan bahwa jejaring lembaga filantropi yang diwakilinya mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya meminta pemerintah membatalkan konser Andrea Bocelli.
Menurutnya, MUI telah menunjukkan ketegasan dengan menyampaikan keberatan kepada pemerintah serta membangun komunikasi bersama berbagai organisasi masyarakat, termasuk unsur lintas agama.
“Kita melihat MUI, alhamdulillah, cukup kuat. Penolakan itu sudah disampaikan ke ormas-ormas lintas agama,” kata Maryam.
Ia berharap aspirasi tersebut tidak berhenti pada pernyataan organisasi, tetapi turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait penyelenggaraan kegiatan berskala internasional.
Meminta Pernyataan Langsung Andrea Bocelli
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Maryam adalah belum adanya pernyataan langsung dari Andrea Bocelli yang dinilai dapat menjawab keberatan kelompok pendukung Palestina di Indonesia.
Ia mengakui terdapat informasi mengenai kegiatan kemanusiaan yang dikaitkan dengan Bocelli, termasuk keterlibatan anak-anak Palestina dalam sejumlah kegiatan sang penyanyi. Namun, menurutnya, informasi tersebut belum cukup menjelaskan sikap pribadi Bocelli terhadap penderitaan masyarakat sipil Gaza.
“Kita butuh pernyataan langsung dari Bocelli sendiri untuk kita bisa memahami sendiri,” ujarnya.
Keberatan tersebut berkaitan dengan kehadiran Bocelli dalam kegiatan penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 2010, serta penampilannya di Tel Aviv, Israel, pada 2022.
Kedua hal tersebut sebelumnya turut menjadi perhatian MUI dan sejumlah organisasi kemasyarakatan Indonesia. Meski demikian, kehadiran dalam kegiatan penggalangan dana tidak dengan sendirinya membuktikan adanya sumbangan pribadi dengan jumlah tertentu ataupun keterlibatan langsung dalam operasi militer Israel.
Maryam berharap Bocelli memberikan penjelasan terbuka mengenai pandangannya terhadap persoalan Palestina, perlindungan warga sipil, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Pemerintah Dinilai Memegang Kewenangan
Maryam juga mempertanyakan keputusan penyelenggara yang tetap melanjutkan konser meskipun terdapat penolakan dari MUI dan sejumlah elemen masyarakat.
Ia menilai pemerintah memiliki peran penting karena kewenangan pengaturan dan perizinan pertunjukan internasional berada pada otoritas terkait.
“Yang bisa membatalkan hanya pemerintah,” katanya.
Menurut Maryam, organisasi filantropi dan masyarakat sipil memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi moral, sedangkan keputusan mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Ia berharap pemerintah mempertimbangkan keberatan lembaga-lembaga kemanusiaan yang selama ini aktif memberikan bantuan kepada masyarakat Palestina.
Di sisi lain, promotor Shoemaker Live melalui pernyataan pada 27 Oktober menyampaikan bahwa konser Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
Promotor menyebut keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk aspek pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.
Kehadiran Bocelli diklaim membawa pesan perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas kemanusiaan. Promotor juga mengumumkan program bantuan 100 ribu pasang sepatu bagi anak-anak Palestina dan wilayah lain yang terdampak konflik.
Namun, Maryam menilai kegiatan kemanusiaan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai rekam jejak dan sikap pribadi sang penyanyi.
GPCI Siapkan Gerakan Solidaritas Palestina
Dalam pertemuan tersebut, Maryam turut mendorong lembaga filantropi dan organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat koordinasi dalam menyuarakan solidaritas Palestina.
Ia menyinggung rencana kegiatan keagamaan berupa tabligh akbar di kawasan Magelang sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, rincian penyelenggaraan dan perizinannya masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
Maryam berharap gerakan solidaritas dapat berlangsung lebih luas menjelang konser di Jakarta.
“Semoga setelah ini bisa ada pergerakan lebih masif,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID), KH Bachtiar Nasir atau UBN, dalam pertemuan yang sama mengusulkan penyelenggaraan konvoi damai pada 3 November.
Gagasan tersebut masih akan dikonsolidasikan bersama jejaring Global Peace Convoy Indonesia dan berbagai unsur masyarakat. UBN juga mengusulkan penyelenggaraan konser solidaritas Palestina sebagai alternatif kegiatan untuk menghimpun dukungan kemanusiaan.
Ia menegaskan bahwa setiap gerakan harus dilakukan secara damai dan tidak mengarah pada tindakan anarkistis.
“Kita tidak ingin onar, tapi semampu yang bisa kami lakukan kita akan bergerak,” kata UBN.
Penolakan MUI Belum Mengubah Jadwal Konser
Sebelumnya, MUI secara resmi meminta pemerintah membatalkan konser Andrea Bocelli melalui surat pernyataan sikap bernomor Kep-111/DP-MUI/X/2026.
MUI mempertimbangkan rekam jejak Bocelli dan komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, juga menyampaikan penyesalan atas keputusan pemerintah yang tetap memberikan izin penyelenggaraan konser.
Pada Rabu (28/10/2026), Sudarnoto kembali meminta Bocelli menunjukkan komitmen kemanusiaan secara terbuka, termasuk memberikan penjelasan mengenai keterlibatannya dalam kegiatan penggalangan dana FIDF pada 2010.
Di sisi lain, promotor tetap mempertahankan penyelenggaraan konser di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November. Promotor menyebut kegiatan tersebut juga melibatkan seniman lokal serta mendukung aktivitas ekonomi, industri kreatif, dan pariwisata.
Hingga Sabtu (31/10/2026), Maryam belum merinci nama seluruh lembaga dalam jejaring hampir 22 organisasi yang disebutnya. Belum diumumkan pula pernyataan tertulis bersama yang memuat sikap masing-masing lembaga.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan perdebatan mengenai hubungan antara kebebasan berkesenian, tanggung jawab moral figur publik, kewenangan pemerintah, dan solidaritas terhadap masyarakat yang menjadi korban konflik.
Menjelang konser di Jakarta pada 3 November, kelanjutan gerakan solidaritas GPCI masih menunggu hasil konsolidasi organisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Comment