JAKARTA | UBN Newsroom — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperkenalkan lima pejabat tinggi madya baru sebagai bagian dari penguatan organisasi dan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pejabat tersebut diperkenalkan langsung oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026), setelah dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Presiden RI Prabowo Subianto.
Agustina menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
“Kemarin sore kami menerima Keppres yang mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya. Kami membutuhkan tim untuk memperbaiki BGN dan program Makan Bergizi Gratis,” ujar Agustina.
Lima Pejabat Baru BGN
Adapun lima pejabat tinggi madya yang diperkenalkan adalah:
Lili Khamiliyah – Sekretaris Utama.
Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola.
Zainuri – Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran.
Mariman Darto – Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama.
Ketut Sumedana – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
Kehadiran para pejabat baru diharapkan mampu memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi program MBG di berbagai daerah.
Fokus Evaluasi Program MBG
Selain melakukan penguatan organisasi, BGN juga tengah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan menitikberatkan pada dua aspek utama.
Pertama, validasi data penerima manfaat agar penyaluran program lebih tepat sasaran.
Menurut Agustina, pemerintah ingin memastikan kembali jumlah penerima manfaat yang benar-benar layak memperoleh program tersebut, sekaligus menentukan wilayah yang menjadi prioritas pelaksanaan.
“Yang pertama kami perbaiki adalah validasi data penerima manfaat. Kami ingin memastikan jumlah yang benar-benar harus menerima serta daerah mana yang perlu diprioritaskan,” jelasnya.
Skema Insentif Lebih Berkeadilan
Aspek kedua yang menjadi perhatian adalah evaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selama ini, besaran insentif dinilai masih disamaratakan meskipun kapasitas layanan setiap SPPG berbeda. Ada SPPG yang melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan wilayah yang relatif kecil, sementara lainnya melayani wilayah lebih luas dengan jumlah penerima lebih banyak.
BGN berencana menyusun skema insentif yang lebih proporsional agar mencerminkan beban kerja dan cakupan layanan masing-masing SPPG.
“Kami akan membuat skema insentif yang lebih adil sehingga besaran insentif disesuaikan dengan kapasitas layanan dan beban kerja masing-masing SPPG,” ujar Agustina.
Perspektif UBN Newsroom Peradaban Islam & Soft Power Global
Program pemenuhan gizi merupakan bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia yang akan menentukan daya saing bangsa di masa depan. Penguatan tata kelola BGN menunjukkan pentingnya menghadirkan lembaga yang profesional, transparan, dan adaptif agar program strategis nasional dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perspektif Syariah Compliance
Dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin untuk menjaga kemaslahatan publik (maslahah ‘ammah). Tata kelola yang baik, distribusi yang adil, serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran sejalan dengan prinsip amanah, keadilan (‘adl), dan akuntabilitas yang menjadi nilai dasar dalam syariat Islam.
Penulis: Tim UBN Newsroom Selasa, 21 Juli 2026 | 6 Safar 1448 H
Comment