ISLAMABAD, UBN NEWSROOM — Selasa, 9 Jumadil Awal 1448 H / 20 Oktober 2026 M.
Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan masih menjadi pusat pertarungan politik nasional di tengah penahanannya, tekanan terhadap partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), dan meningkatnya ketegangan antara oposisi dengan pemerintah federal. Konflik tersebut kembali memanas setelah pemerintah mengambil alih pemerintahan Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang sebelumnya dipimpin PTI.
Al Jazeera melaporkan pada 13 Oktober 2026 bahwa PTI berencana menempuh jalur hukum untuk menentang pemberlakuan keadaan darurat dan pengambilalihan pemerintahan provinsi. Pemerintah federal beralasan kebijakan itu diperlukan untuk menghadapi peningkatan kekerasan kelompok bersenjata. Namun, PTI menilai langkah tersebut sebagai upaya politik untuk melemahkan partai dan menekan gerakan yang menuntut pembebasan Khan.
Ketegangan ini berlangsung setelah Khan mendekam di penjara sejak 2023 dan menghadapi sejumlah perkara hukum. Amnesty International menyatakan pada Agustus 2026 bahwa hak Khan atas akses keluarga, penasihat hukum, dan layanan kesehatan harus dipulihkan. Organisasi tersebut juga menyoroti pembatasan terhadap aktivitas politik PTI serta penahanan anggota keluarga dan pendukung Khan. Pemerintah Pakistan tetap memiliki posisi tersendiri terkait proses hukum dan alasan keamanan yang menjadi dasar kebijakannya.
Pada Oktober 2026, konflik politik juga meluas ke proses dialog antara oposisi dan pemerintah. Harian Dawn melaporkan pada 16 Oktober bahwa aliansi oposisi Tehreek-i-Tahafuz-i-Ayin-i-Pakistan menangguhkan perundingan hingga pemerintah mengizinkan pertemuan dengan Khan dan memberikan informasi mengenai kondisi kesehatannya. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap pemimpin PTI menjadi salah satu persoalan utama dalam upaya meredakan ketegangan politik.
Di tengah situasi tersebut, narasi yang menggambarkan Khan sebagai tokoh yang melawan kekuatan global, kelompok Zionis, atau elite yang dianggap mengkhianati Pakistan beredar dalam sejumlah wacana politik. Namun, hingga penelusuran ini dilakukan, belum ditemukan sumber primer yang mengonfirmasi bahwa Khan secara langsung mengucapkan pernyataan tentang “kekuatan global Yahudi” dan “Zionis Hindu”. Karena itu, klaim tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kutipan autentik tanpa rekaman, transkrip, atau sumber asli yang dapat diverifikasi.
Perkembangan politik Pakistan menunjukkan pertarungan yang lebih luas mengenai kekuasaan sipil, pengaruh militer, kebebasan oposisi, dan legitimasi proses hukum. Masa depan Khan dan PTI akan turut ditentukan oleh perkembangan peradilan, kondisi keamanan, serta kesediaan pemerintah dan oposisi membuka ruang penyelesaian politik.
Comment