JOMBANG | UBN Newsroom — Ahad, 17 Rabiul Awal 1448 H / 30 Agustus 2026 M.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2021–2026 di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) resmi dinyatakan demisioner. Hal itu diumumkan pada Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Ahad (30/8/2026) malam.
Dalam pernyataannya, Gus Yahya mengaku merasa lega karena tugas organisasi telah selesai ditunaikan. Ia juga menyampaikan terima kasih serta permohonan maaf kepada seluruh jajaran pengurus hingga tingkat ranting. Kini kepemimpinan PBNU dikembalikan kepada forum muktamar untuk memilih pengurus baru periode 2026–2031.
Gus Yahya menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi NU, siapa pun yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU berikutnya.
“Pertama yang paling penting buat saya dan teman-teman PBNU semua adalah bahwa ini saatnya kepengurusan periode 2022–2026 dinyatakan demisioner. Setelah laporan pertanggungjawaban diterima dengan baik, maka beban dan tanggungan kami sudah selesai malam hari ini,” ujar Gus Yahya.
Kepemimpinan PBNU Dikembalikan kepada Muktamirin
Gus Yahya menjelaskan bahwa arah dan masa depan Nahdlatul Ulama kini berada di tangan para muktamirin (peserta muktamar). Ia menyebutkan bahwa proses tabulasi usulan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) telah selesai dilakukan dan siap untuk disahkan, sebelum melangkah ke tahap pengusulan calon Ketua Umum PBNU.
Ketika ditanya mengenai kesiapannya jika tidak lagi menjabat sebagai ketua umum, Gus Yahya menegaskan tidak persoalan bagi dirinya. Ia memastikan akan tetap membantu kepemimpinan PBNU yang baru.
“Saya jelas akan membantu siapa pun yang akan menjadi Ketua Umum nantinya. Seandainya bukan saya, saya tetap akan membantu. Apakah saya ada di dalam struktur PBNU atau tidak, tidak ada masalah, saya akan terus membantu,” tegasnya.
Gus Yahya Nyatakan Siap Kembali Maju
Terkait pencalonan dirinya kembali dalam bursa pemilihan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya menyatakan telah menuntaskan kewajibannya untuk menyatakan kesediaan maju kembali demi melanjutkan penyempurnaan organisasi.
“Saya wajib menyatakan mencalonkan diri lagi, itu kewajiban dan sudah saya laksanakan. Selebihnya terserah kepada muktamirin, itu adalah hak para muktamirin,” pungkasnya.
Tabulasi AHWA Rampung
Sementara itu, proses tabulasi suara pemilihan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam rangkaian Sidang Pleno Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, telah rampung pada Ahad (30/8/2026).
Tabulasi ini menetapkan jajaran ulama sepuh yang akan memegang mandat penentuan kepemimpinan jam’iyah. Proses pengumpulan suara dari perwakilan lebih dari 500 PWNU dan PCNU ini telah dilakukan sehari sebelumnya, dengan teknis masing-masing perwakilan menuliskan nama-nama ulama yang diusulkan menjadi AHWA, kemudian memasukkannya ke dalam enam kotak kaca yang telah tersedia.
Sembilan Ulama Terpilih sebagai AHWA
Setelah melalui proses perhitungan beberapa jam, berikut nama-nama ulama sepuh yang meraih suara terbanyak dalam tabulasi pemilihan anggota AHWA Muktamar Ke-35 NU:
KH Nurul Huda Jazuli — 485 suara
TGK KH Nuruzzahri Yahya — 477 suara
AG Dr KH Baharuddin HS — 392 suara
KH Miftakhul Akhyar — 350 suara
KH Afifuddin Muhajir — 339 suara
KH Anwar Iskandar — 326 suara
KH Anwar Manshur — 303 suara
Prof Dr KH Said Aqil Siradj — 273 suara
Dr KH Abun Bunyamin — 268 suara
AHWA Bersiap Bermusyawarah Menentukan Rais ‘Aam
Dengan rampungnya tabulasi ini, para anggota AHWA terpilih selanjutnya akan segera menggelar sidang tertutup. Agenda utama rapat tertutup para kiai sepuh tersebut adalah bermusyawarah mufakat untuk menetapkan posisi Rais ‘Aam PBNU masa khidmah 2026–2031, serta merumuskan arah selanjutnya pemilihan Ketua Umum PBNU.
Perspektif UBN Newsroom
Jabatan Adalah Amanah, Bukan Tujuan Pengabdian
Pergantian kepengurusan dalam sebuah organisasi bukan sekadar pergantian nama dan posisi. Ia menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa kepemimpinan pada hakikatnya adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Allah SWT berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
Artinya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa [4]: 58)
Dalam konteks Muktamar NU ke-35, berakhirnya masa kepengurusan dan dimulainya proses pemilihan kepemimpinan baru memperlihatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu, sementara amanah pengabdian jauh lebih panjang.
Sikap Gus Yahya yang menyatakan akan tetap membantu siapa pun yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU juga menunjukkan bahwa pengabdian tidak semestinya berhenti ketika seseorang tidak lagi berada dalam struktur kepemimpinan. Sebab, tujuan utama berorganisasi bukan mempertahankan posisi, melainkan menjaga keberlanjutan perjuangan dan kemaslahatan umat.
Di sisi lain, proses AHWA yang ditempuh melalui musyawarah para ulama sepuh mengingatkan bahwa menentukan pemimpin bukan perkara ringan. Ia membutuhkan pertimbangan yang matang agar keputusan yang lahir tidak berhenti pada kepentingan individu, tetapi mengarah kepada kepentingan jam’iyah yang lebih luas.
Musyawarah untuk Menjaga Kemaslahatan
Allah SWT berfirman:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
Artinya:
“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura [42]: 38)
Musyawarah menjadi jalan untuk mempertemukan berbagai pandangan dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam kepemimpinan, yang dicari bukan sekadar siapa yang menduduki posisi tertinggi, tetapi siapa yang paling mampu membawa amanah menuju kebaikan.
Karena itu, ketika satu kepengurusan berakhir dan kepemimpinan baru akan ditentukan, yang semestinya tetap dijaga adalah persatuan, adab dalam berbeda pilihan, dan kesediaan untuk terus mengabdi dalam ruang apa pun.
Jabatan boleh berganti, struktur boleh berubah, tetapi amanah untuk menjaga umat dan menghadirkan kemaslahatan tidak boleh berhenti.
Dukung Operasional Dakwah & Jurnalisme Peradaban
UBN Newsroom terus berupaya menghadirkan informasi, analisis strategis, dan jurnalisme peradaban yang berpihak pada kemaslahatan umat dan bangsa.
Dukungan operasional dakwah dan jurnalisme peradaban UBN Newsroom BSI 7779700091 a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
Dukungan tanggap bencana gempa NTT dapat disalurkan melalui: BSI 6070111520 a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
Ikuti media sosial UBN Newsroom untuk mendapatkan berbagai informasi dan analisis strategis tentang umat, bangsa, dan peradaban melalui kanal YouTube UBN Newsroom.
Comment