Advertisement
Uncategorized

Selamat Ginting Desak Lingkaran Listyo Sigit Menyerahkan Diri

PERSPEKTIF UBN NEWSROOM | Menjaga Negara dengan Kebenaran dan Akuntabilitas

Penegakan Hukum Tidak Boleh Berjalan di Atas Tuduhan

Dugaan penyadapan terhadap pejabat negara dan kemungkinan penyalahgunaan perangkat intelijen merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan nasional, perlindungan data, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Apabila terbukti terjadi penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel.

Namun, seruan penyerahan diri, tudingan makar, maupun dugaan keterlibatan kelompok tertentu tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum sebelum melalui proses pembuktian. Negara hukum tidak boleh menjadikan tekanan politik atau opini publik sebagai pengganti penyelidikan dan peradilan.

Dalam konteks ini, prinsip tabayyun menjadi penting. Allah SWT berfirman:

Aksi Rakyat Bela Indonesia Deklarasikan Lima Tuntutan Kebangsaan

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍۢ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

(QS. Al-Hujurat: 6)

Ayat ini mengajarkan bahwa informasi yang berpotensi menimbulkan konflik dan merugikan pihak lain harus diperiksa kebenarannya sebelum dipercaya maupun disebarluaskan. Prinsip tersebut relevan bagi aparat penegak hukum, pejabat negara, tokoh publik, media massa, dan masyarakat.

Persatuan Nasional Harus Berdiri di Atas Keadilan

Aksi Rakyat Bela Indonesia Dihadiri Ribuan Massa, UBN Soroti Penyadapan dan Oligarki

Seruan menjaga persatuan dan mendukung negara merupakan hal penting. Namun, persatuan tidak berarti menutup ruang kritik, membenarkan penyalahgunaan kekuasaan, atau mengabaikan hak seseorang untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, sedangkan dugaan pelanggaran hukum harus ditangani melalui mekanisme konstitusional. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

Pada akhirnya, menjaga negara bukan sekadar menunjukkan keberpihakan kepada kekuasaan atau kelompok politik tertentu, melainkan memastikan setiap kewenangan dijalankan sesuai hukum dan setiap tuduhan dibuktikan secara objektif. Keadilan, kejujuran informasi, dan akuntabilitas institusi merupakan fondasi penting bagi persatuan serta masa depan bangsa.

⸻

DUKUNGAN OPERASIONAL DAKWAH & JURNALISME PERADABAN

Hujan Deras Picu Banjir di Kamp Pengungsian Gaza, PBB Serukan Bantuan

UBN Newsroom terus berupaya menghadirkan informasi, analisis strategis, dan jurnalisme peradaban yang berpihak pada kemaslahatan umat dan bangsa.

Keberlangsungan kerja dakwah dan jurnalisme membutuhkan dukungan bersama. Dukungan operasional dakwah dan jurnalisme peradaban UBN Newsroom serta dukungan tanggap bencana dapat disalurkan melalui:

BSI 7779700091
a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam

Ikuti media sosial UBN Newsroom untuk mendapatkan berbagai informasi dan analisis strategis tentang umat, bangsa, dan peradaban melalui kanal YouTube UBN Newsroom.

UBN Newsroom — Strategic Islamic Newsroom.

Kebenaran yang teruji, narasi yang berakar pada wahyu.

Pages: 1 2

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Advertisement
× Advertisement