JAKARTA, UBN NEWSROOM — Ahad, 6 Jumadil Awal 1448 H / 18 Oktober 2026 M.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuai sorotan setelah menggunakan nama Muhammad sebagai bahan candaan dalam pidato politik di Georgia, Jumat (16/10/2026). Pernyataan tersebut disampaikan ketika Trump membahas situasi politik Iran dan hubungan Washington dengan Teheran. Penggunaan nama yang memiliki kedudukan istimewa bagi umat Islam itu kemudian memunculkan perdebatan mengenai batas humor politik dan penghormatan terhadap identitas keagamaan.
Pernyataan tersebut diberitakan sejumlah media internasional, termasuk Reuters dan Al Jazeera. Namun, hingga Ahad (18/10/2026), belum terdapat konfirmasi mengenai kecaman bersama dari negara-negara Islam atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang secara khusus ditujukan terhadap ucapan Trump tersebut.
Di Indonesia, dua Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono dan Sukamta, menyampaikan keberatan dan mendesak agar pemerintah mencermati pernyataan itu. Mereka menilai pemimpin dunia perlu mempertimbangkan dampak perkataannya, terutama ketika menyangkut nama yang memiliki makna mendalam bagi pemeluk agama.
CANDaan TRUMP DI TENGAH KAMPANYE POLITIK
Kontroversi bermula dari pidato Trump di sebuah hanggar Bandara Dalton, Georgia, pada Jumat (16/10/2026). Saat berkampanye untuk kandidat Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu Kongres pada 3 November, Trump menyinggung nama-nama yang umum digunakan masyarakat Timur Tengah.
Menurut laporan Reuters yang ditulis Steve Holland dan Kanishka Singh, Trump mengatakan bahwa seseorang yang tidak mengetahui nama orang dari Timur Tengah dapat memanggilnya “Mohammad”. Ia bahkan mengklaim bahwa kemungkinan tebakannya benar mencapai sekitar 65 persen.
“Kalian tahu, jika ragu tentang nama seseorang dari Timur Tengah, panggil saja ‘Mohammad’,” kata Trump sebagaimana diberitakan Reuters pada 16 Oktober 2026.
Trump kemudian menyatakan bahwa ia telah menggunakan cara tersebut selama bertahun-tahun dan mengaku tidak pernah keliru. Angka 65 persen itu disampaikan sebagai bagian dari candaan, bukan berdasarkan data demografi yang dipaparkan dalam pidatonya.
Trump juga mengejek situasi kepresidenan Iran dengan menggambarkan jabatan tersebut sebagai posisi yang tidak diinginkan siapa pun. Dalam bagian pidatonya itu, ia berpura-pura menawarkan jabatan presiden kepada sejumlah orang bernama Mohammad.
“Iran adalah satu-satunya negara di mana tidak ada orang yang ingin menjadi presiden,” ujar Trump.
Iran saat ini dipimpin Presiden Masoud Pezeshkian, yang menjabat sejak 2024. Reuters mencatat bahwa candaan Trump hanya mendapat respons terbatas dari hadirin dalam kampanye tersebut.
Al Jazeera turut memberitakan pernyataan itu melalui tayangan berjudul “Trump mocks Middle Eastern names with ‘Mohammed’ joke”. Laporan tersebut menyoroti penggunaan nama yang lazim di masyarakat Timur Tengah sebagai bagian dari candaan Trump mengenai situasi politik Iran.
NAMA MUHAMMAD DAN SENSITIVITAS UMAT ISLAM
Nama Muhammad memiliki kedudukan khusus dalam kehidupan umat Islam karena merupakan nama Nabi Muhammad SAW, rasul terakhir dalam ajaran Islam. Nama tersebut digunakan oleh jutaan Muslim di berbagai negara sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada Rasulullah.
Dalam berbagai masyarakat, nama itu memiliki variasi penulisan dan pengucapan, antara lain Mohammad, Mohammed, Mohamed, dan Mehmet. Variasi tersebut ditemukan di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, hingga Turki.
Karena itu, popularitas nama Muhammad tidak dapat dijadikan gambaran tunggal mengenai identitas seluruh penduduk Timur Tengah. Kawasan tersebut memiliki keragaman agama, etnis, bahasa, dan tradisi penamaan.
Penting pula membedakan penggunaan nama Muhammad dalam humor politik dengan penghinaan yang secara langsung ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa di Georgia, Trump menggunakan nama tersebut sebagai bagian dari ejekan mengenai masyarakat Timur Tengah dan kepresidenan Iran. Berdasarkan laporan yang disebutkan, belum ada keterangan bahwa ia secara eksplisit menghina pribadi Nabi Muhammad SAW.
Meski demikian, penggunaan nama yang dihormati umat Islam sebagai bagian dari stereotip dapat menimbulkan keberatan, terlebih ketika disampaikan oleh seorang kepala negara. Persoalan ini berkaitan dengan bagaimana identitas keagamaan digambarkan dalam komunikasi politik dan bagaimana perkataan seorang pemimpin diterima oleh masyarakat lintas negara.
KELOMPOK MUSLIM AMERIKA SOROTI RETORIKA TRUMP
Sorotan terhadap pernyataan Trump juga muncul dalam konteks kritik yang selama ini disampaikan sejumlah organisasi Muslim Amerika terhadap retorika dan kebijakannya.
Salah satu organisasi yang kerap mengkritik kebijakan terkait umat Islam adalah Council on American-Islamic Relations (CAIR), organisasi advokasi hak-hak sipil Muslim di Amerika Serikat. CAIR secara berkala mendokumentasikan pengaduan diskriminasi dan sentimen anti-Muslim.
Dalam laporan tahunannya yang dirilis pada 2026, CAIR mengaitkan peningkatan Islamofobia di Amerika Serikat dengan sejumlah kebijakan pemerintahan Trump, termasuk pengetatan imigrasi dan respons pemerintah terhadap demonstrasi pro-Palestina.
Namun, laporan tersebut membahas perkembangan diskriminasi secara lebih luas dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa CAIR telah mengeluarkan pernyataan khusus mengenai candaan Trump di Georgia pada 16 Oktober 2026. Respons organisasi itu terhadap insiden terbaru tersebut masih perlu dikonfirmasi secara terpisah.
Kontroversi juga berkembang dalam persaingan politik menjelang pemilihan paruh waktu. The Guardian melaporkan bahwa Trump kembali menyebut kandidat Senat dari Partai Demokrat, Abdul El-Sayed, dengan nama Mohammed, meskipun nama kandidat tersebut adalah Abdul El-Sayed.
Trump juga mengulang tuduhan bahwa El-Sayed memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Tuduhan tersebut dibantah El-Sayed, sementara laporan yang dirujuk tidak menunjukkan bukti yang dikemukakan Trump untuk mendukung klaim itu.
Peristiwa tersebut memperluas perdebatan dari candaan mengenai nama menjadi persoalan representasi identitas Muslim dalam persaingan politik. Para pengkritik menilai bahwa pengaitan identitas keagamaan dengan tuduhan politik yang tidak terbukti berisiko memperkuat prasangka terhadap komunitas Muslim.
BAGAIMANA SIKAP NEGARA-NEGARA ISLAM?
Respons dunia Islam menjadi salah satu pertanyaan yang mengemuka setelah pernyataan Trump mendapat perhatian internasional. Namun, pemberitaan yang tersedia hingga Ahad (18/10/2026) belum memberikan dasar untuk menyatakan bahwa negara-negara Islam telah mengeluarkan kecaman resmi secara bersama-sama.
Belum ditemukan konfirmasi mengenai pernyataan khusus dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Al-Azhar di Mesir, ataupun pemerintah Arab Saudi yang secara langsung merespons ucapan Trump di Georgia.
Ketiadaan informasi mengenai pernyataan resmi tidak berarti lembaga-lembaga tersebut mendukung ucapan Trump atau telah memutuskan untuk tidak merespons. Hal itu menunjukkan bahwa sikap mereka belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.
Pemberitaan media di negara berpenduduk mayoritas Muslim juga perlu dibedakan dari sikap resmi pemerintah atau lembaga keagamaan. Al Jazeera, misalnya, telah memberitakan candaan Trump, tetapi pemberitaannya tidak dapat dianggap sebagai pernyataan resmi pemerintah Qatar ataupun representasi sikap seluruh dunia Islam.
Demikian pula laporan media Al-Monitor mengenai pernyataan Trump dan kritik terhadap retorika politiknya tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya gelombang protes diplomatik dari negara-negara Islam.
Hingga kini, respons dari Indonesia yang dapat diidentifikasi dalam pemberitaan berasal dari unsur parlemen. Adapun sikap resmi pemerintah Indonesia dan kemungkinan langkah diplomatik Kementerian Luar Negeri masih memerlukan konfirmasi.
DPR INDONESIA MINTA KEMLU BERTINDAK
Di Jakarta, dua Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono dan Sukamta, menyampaikan keberatan atas pernyataan Trump.
Dave Laksono menilai pemimpin dunia harus mempertimbangkan dampak perkataan mereka, khususnya ketika menyangkut simbol atau nama yang memiliki arti penting bagi pemeluk agama. Dalam keterangannya yang diberitakan detikNews pada Ahad (18/10/2026), Dave menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berpendapat dan menjaga penghormatan terhadap keyakinan agama.
Dave meminta Kementerian Luar Negeri RI mencermati pernyataan Trump serta mempertimbangkan langkah diplomatik yang tepat. Namun, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil tindakan yang berpotensi memperkeruh hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat.
Sementara itu, Sukamta menilai nama Muhammad memiliki makna mendalam bagi umat Islam sehingga tidak sepantasnya dijadikan bahan olok-olok oleh seorang kepala negara.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik, termasuk perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran, tidak seharusnya menyeret identitas keagamaan ke dalam ejekan. Menurutnya, pemimpin dunia memiliki tanggung jawab untuk menjaga penghormatan terhadap keyakinan masyarakat.
Desakan kedua pimpinan Komisi I DPR tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan komunikasi diplomatik dengan Washington. Meski demikian, sampai terdapat konfirmasi resmi, belum dapat dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memanggil perwakilan diplomatik Amerika Serikat atau menyampaikan nota protes.
KONTROVERSI DI TENGAH KETEGANGAN AMERIKA SERIKAT DAN IRAN
Pernyataan Trump juga muncul di tengah ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Iran. Dalam pidatonya di Georgia, Trump kembali menegaskan bahwa Washington tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.
Reuters mencatat bahwa pernyataan tersebut disampaikan sekitar tujuh bulan setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran. Situasi geopolitik itu menjadi bagian dari latar belakang ketika Trump mengejek kepemimpinan politik Teheran.
Dalam konteks tersebut, terdapat dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, pernyataan Trump merupakan bagian dari kritik politiknya terhadap kepemimpinan Iran. Kedua, penggunaan nama yang lekat dengan tradisi Muslim membawa candaan itu ke ranah stereotip identitas yang lebih luas.
Iran tidak mewakili seluruh umat Islam. Dunia Islam terdiri atas masyarakat dengan pandangan politik, tradisi keagamaan, serta hubungan diplomatik yang beragam, termasuk negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat.
Karena itu, kritik terhadap pemerintah Iran tidak serta-merta dapat dipahami sebagai kritik terhadap Islam. Sebaliknya, penggunaan stereotip identitas Muslim dalam komunikasi politik juga dapat menimbulkan persoalan tersendiri. Perbedaan ini penting agar penilaian terhadap suatu pernyataan tetap proporsional dan tidak menggeneralisasi masyarakat berdasarkan agama atau asal wilayah.
POLITIK IDENTITAS MENJELANG PEMILIHAN PARUH WAKTU AS
Kontroversi tersebut berlangsung kurang dari tiga pekan sebelum pemilihan paruh waktu Amerika Serikat pada 3 November 2026. Pemilihan ini akan menentukan komposisi Kongres dan memengaruhi ruang gerak pemerintahan Trump dalam menjalankan agenda politiknya.
Associated Press melaporkan bahwa kampanye Trump di Georgia bertujuan menggalang dukungan bagi kandidat Partai Republik. Dalam pidatonya, Trump membahas sejumlah isu, mulai dari Iran dan kebijakan imigrasi hingga lawan-lawan politiknya.
Konteks kampanye tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan internasional dan identitas kelompok dapat muncul bersamaan dalam komunikasi politik domestik. Pemberitaan The Guardian mengenai pernyataan Trump terhadap Abdul El-Sayed juga menambah perhatian terhadap penggunaan identitas Muslim dalam persaingan politik.
Meski demikian, belum terdapat dasar yang cukup untuk memastikan bahwa candaan mengenai Mohammad sengaja dirancang untuk memobilisasi sentimen anti-Muslim menjelang pemilihan. Hal yang dapat dipastikan dari laporan yang dirujuk adalah isi pernyataan, konteks kampanye, serta kritik yang muncul terhadap penggunaan nama tersebut.
MENUNGGU RESPONS DIPLOMATIK DUNIA ISLAM
Kontroversi terbaru Trump menunjukkan bagaimana pernyataan dalam kampanye domestik Amerika Serikat dapat memperoleh perhatian internasional ketika menyentuh identitas keagamaan. Nama Muhammad, yang dihormati umat Islam di berbagai belahan dunia, menjadi bagian dari perdebatan mengenai batas humor politik dan tanggung jawab komunikasi seorang pemimpin.
Sejauh ini, respons yang terdokumentasi secara spesifik di Indonesia berasal dari dua pimpinan Komisi I DPR RI. Sementara itu, kritik organisasi advokasi Muslim Amerika terhadap retorika dan kebijakan Trump perlu dibedakan dari pernyataan resmi mengenai candaan terbaru tersebut.
Dengan demikian, belum tepat menyimpulkan bahwa telah terjadi kecaman global yang seragam dari dunia Islam. Perkembangan berikutnya bergantung pada pernyataan resmi yang mungkin disampaikan pemerintah negara-negara Muslim, organisasi internasional Islam, dan lembaga keagamaan.
Bagi Indonesia, pertanyaan terdekat adalah apakah desakan DPR akan ditindaklanjuti pemerintah melalui komunikasi diplomatik dengan Washington. Sampai ada pengumuman resmi, langkah tersebut masih berupa kemungkinan, bukan keputusan pemerintah yang telah dikonfirmasi.
Di tengah ketegangan geopolitik dan perhatian terhadap diskriminasi agama, peristiwa ini kembali mengangkat perdebatan mengenai kebebasan berbicara, penghormatan terhadap identitas Muslim, dan tanggung jawab pemimpin politik. Penilaian terhadap persoalan tersebut perlu bertumpu pada fakta yang dapat diverifikasi, tanpa mengabaikan sensitivitas keagamaan maupun konteks politik yang melatarbelakanginya.
Comment