JAKARTA | UBN Newsroom — Jumat, 1 Rabiul Awal 1448 H / 14 Agustus 2026 M.Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Agenda tersebut berlangsung setelah Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI pada pagi hari. Pada sesi siang, Presiden menyampaikan arah kebijakan fiskal pemerintah serta rancangan postur APBN untuk tahun anggaran 2027.
BELANJA NEGARA RP4.097,2 TRILIUN
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengusulkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai sekitar Rp3.426 triliun.
Dengan postur tersebut, defisit anggaran direncanakan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah menyatakan kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
PERTUMBUHAN EKONOMI DITARGETKAN 5,8–6,5 PERSEN
Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Target tersebut diarahkan untuk mendorong produktivitas nasional, investasi, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, industrialisasi, serta pemerataan ekonomi.
Asumsi dasar ekonomi makro tersebut sebelumnya telah dibahas pemerintah bersama Badan Anggaran DPR sebagai bagian dari proses penyusunan RAPBN 2027.
DELAPAN PRIORITAS RAPBN 2027
Pemerintah menetapkan delapan agenda prioritas dalam RAPBN 2027.
Kedelapan prioritas tersebut meliputi:
Ketahanan pangan
Kedaulatan energi dan air
Pendidikan
Kesehatan
Hilirisasi dan industrialisasi
Membangun dari desa dan pemerataan ekonomi
Ekonomi kerakyatan
Penurunan kemiskinan
Prioritas tersebut akan didukung dengan penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
APBN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN
Pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mempercepat pembangunan nasional.
Arah belanja mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengembangan industri nasional, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan.
Pemerintah juga menempatkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
PEMBANGUNAN DESA DAN EKONOMI KERAKYATAN
Pembangunan dari desa menjadi salah satu agenda dalam RAPBN 2027.
Pemerintah mengarahkan kebijakan tersebut untuk memperkuat pemerataan ekonomi sekaligus membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja di berbagai daerah.
Penguatan ekonomi kerakyatan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi.
RAPBN 2027 MASIH AKAN DIBAHAS DPR
Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden merupakan bagian dari tahapan awal pembahasan APBN 2027 bersama DPR.
Setelah disampaikan pemerintah, RAPBN akan melalui pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku sebelum ditetapkan menjadi APBN Tahun Anggaran 2027.
Dengan demikian, angka dan program yang disampaikan Presiden menjadi dasar bagi pemerintah dan DPR untuk membahas lebih lanjut prioritas serta alokasi anggaran negara tahun depan.
PERSPEKTIF UBN NEWSROOM RAPBN 2027
Besarnya Anggaran Harus Sejalan dengan Besarnya Manfaat
RAPBN 2027 dengan rencana belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun menunjukkan besarnya peran APBN dalam menentukan arah pembangunan nasional.
Namun, keberhasilan APBN tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: ke mana anggaran tersebut dialokasikan, siapa yang menerima manfaatnya, dan seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat?
Target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, penguatan sektor produktif, serta pemerataan pembangunan.
Ketahanan pangan harus menghasilkan pangan yang tersedia dan terjangkau. Pendidikan dan kesehatan harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan desa harus memperkuat ekonomi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan penyerapan anggaran.
Karena itu, RAPBN 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar diterjemahkan menjadi kesejahteraan rakyat.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan dan harta yang dikelola negara merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.
Allah SWT berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil.”
(QS. An-Nisa: 58)
Prinsip tersebut relevan dalam pengelolaan APBN. Setiap rupiah anggaran negara harus dipertanggungjawabkan dan diarahkan kepada kemaslahatan masyarakat.
Karena itu, pembahasan RAPBN 2027 tidak hanya membutuhkan kecermatan dalam menghitung pendapatan dan belanja, tetapi juga memastikan keadilan distribusi, ketepatan sasaran, transparansi, serta keberpihakan kepada kebutuhan rakyat.
Pada akhirnya, anggaran negara bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah.
APBN adalah amanah rakyat yang harus dikelola dengan adil dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
DUKUNG OPERASIONAL DAKWAH & JURNALISME PERADABAN
UBN Newsroom terus berupaya menghadirkan informasi, analisis strategis, dan jurnalisme peradaban yang berpihak pada kemaslahatan umat dan bangsa.
Dukungan operasional dakwah dan jurnalisme peradaban UBN Newsroom dapat disalurkan melalui:
BSI 7779700091
a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
Ikuti media sosial UBN Newsroom untuk mendapatkan berbagai informasi dan analisis strategis tentang umat, bangsa, dan peradaban melalui kanal YouTube UBN Newsroom.
Penulis: Tim UBN Newsroom
Comment