JAKARTA, UBN NEWSROOM — Jumat, 26 Jumadilawal 1448 H / 6 November 2026 M.
Jurnalis senior sekaligus analis politik pertahanan Dr. Selamat Ginting mengungkapkan analisis mengenai dugaan upaya “kudeta merangkak” terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaitkan dugaan tersebut dengan polemik penyadapan di lingkungan kepolisian yang belakangan menjadi perhatian publik.
Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi SAJID Friday Morning Talk bertajuk “Penyadapan LSP, Makar, dan Masa Depan Gibran” di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026). Diskusi tersebut dipandu Ketua Umum Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID), KH Bachtiar Nasir.
Kudeta Merangkak dan Dugaan Perlawanan Diam-Diam
Selamat menjelaskan bahwa istilah “kudeta merangkak” yang digunakannya merujuk pada dugaan upaya menggoyahkan kepemimpinan Presiden Prabowo melalui perlawanan yang tidak dilakukan secara terbuka.
“Kudeta merangkak dalam pengertian kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto,” kata Selamat.
Menurutnya, dinamika politik semacam itu perlu dicermati karena perlawanan terhadap kekuasaan tidak selalu berlangsung secara terang-terangan. Ia menyebut adanya kemungkinan perlawanan diam-diam atau silent resistance dalam dinamika politik.
Ketika ditanya mengenai sasaran terbesar dari dugaan pengkhianatan tersebut, Selamat menjawab bahwa kepentingan yang diperebutkan adalah kekuasaan.
“Ya pasti kekuasaan,” ujarnya.
Penyadapan dan Dugaan Jaringan di Lingkungan Kepolisian
Dalam dialog bersama Bachtiar Nasir, Selamat menduga persoalan penyadapan tidak semata-mata berkaitan dengan penyalahgunaan perangkat teknologi, tetapi juga memiliki dimensi politik dan perebutan kekuasaan.
Ia menyinggung dugaan penggunaan perangkat penyadapan untuk kepentingan di luar tugas institusi serta kemungkinan masih adanya jaringan yang tersisa di lingkungan kepolisian. Namun, dugaan tersebut memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan proses hukum.
Selamat juga mendorong agar pengungkapan perkara dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana lain seperti pertambangan ilegal, narkoba, perjudian daring, transfer pricing, dan prostitusi.
Reformasi Kepolisian dan Pengamanan Barang Bukti
Selamat menyoroti pentingnya pengamanan barang bukti digital dalam proses pengungkapan perkara. Ia menyampaikan dugaan adanya seorang perwira menengah yang menolak perintah menghapus barang bukti karena khawatir tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum.
Menurutnya, persoalan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi institusi kepolisian. Ia juga menilai pergantian dan mutasi pejabat secara bertahap perlu dipertimbangkan agar reformasi institusi dapat berjalan.
Di akhir diskusi, Selamat mengajak masyarakat melihat persoalan tersebut dari perspektif kepentingan negara dan stabilitas pemerintahan. Ia menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo sembari mengakui bahwa pemerintah tetap memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki.
“Jadi kita mesti sekarang teman-teman mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus menyatu dulu. Memang ada kekurangan? Iya. Tapi kita harus coba berpikir strategis,” ujarnya.
Comment