JAKARTA, UBN NEWSROOM — Senin, 8 Jumadil awal 1448 H / 19 Oktober 2026 M.
Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS),menolak tawaran Israel untuk terlibat dalam operasi militer melawan kelompok Houthi di Yaman. Laporan media Israel, Haaretz, menyebut Riyadh tidak tertarik menerima bantuan militer dari Israel karena kerja sama tersebut dikhawatirkan memicu reaksi negatif di tengah masyarakat Saudi.
Informasi tersebut diberitakan Haaretz pada 12 Oktober 2026 dengan mengutip sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya. Anadolu Agency dan sejumlah media lain kemudian memberitakan perkembangan tersebut pada 13 Oktober. Hingga laporan-laporan itu diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Arab Saudi mengenai tawaran maupun penolakan tersebut.
TAWARAN KERJA SAMA MILITER ISRAEL
Menurut laporan Haaretz yang dikutip sejumlah media, Israel berupaya memperoleh persetujuan Arab Saudi melalui mediasi Amerika Serikat agar dapat bergabung dalam operasi militer melawan kelompok Houthi yang berbasis di Yaman.
Tawaran itu muncul di tengah meningkatnya ancaman serangan Houthi terhadap wilayah Arab Saudi, termasuk serangan yang dilaporkan menyasar fasilitas penerbangan di Riyadh. Dalam situasi tersebut, Israel disebut menawarkan keterlibatan militernya untuk membantu menghadapi ancaman Houthi.
Namun, sumber diplomatik yang dikutip Haaretz menyatakan bahwa MBS tidak berminat menerima bantuan tersebut. Kekhawatiran terhadap reaksi masyarakat Saudi disebut menjadi salah satu pertimbangan utama.
Sumber lain yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan Israel berharap kerja sama militer dapat memperkuat hubungan dengan Riyadh dan membuka peluang normalisasi hubungan kedua negara pada masa mendatang.
Meski demikian, informasi mengenai tawaran dan penolakan tersebut masih bersumber dari laporan media yang mengutip sumber anonim, bukan pengumuman resmi kedua pemerintah.
SERANGAN HOUTHI MENINGKATKAN TEKANAN KEAMANAN
Perkembangan tersebut berlangsung ketika Arab Saudi menghadapi ancaman keamanan dari kelompok Houthi di Yaman.
Sejumlah laporan media menyebut serangan terhadap Bandar Udara Internasional King Khalid di Riyadh pada 10 Oktober menimbulkan korban jiwa dan luka-luka serta mengganggu aktivitas penerbangan. Serangan lanjutan juga dilaporkan terjadi pada hari-hari berikutnya.
Pada 16 Oktober 2026, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut pernyataan Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengecam serangan Houthi terhadap wilayah Saudi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Riyadh membawa persoalan serangan itu ke ranah diplomasi internasional sekaligus menegaskan haknya untuk melindungi keamanan dan warga negaranya sesuai hukum internasional.
Sikap resmi tersebut perlu dibedakan dari laporan mengenai tawaran Israel. Pemerintah Saudi telah menyampaikan posisi mengenai ancaman Houthi melalui jalur diplomatik, tetapi belum mengonfirmasi secara terbuka rincian pembahasan yang diberitakan Haaretz.
NORMALISASI HUBUNGAN DAN PERSOALAN PALESTINA
Arab Saudi dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Persoalan normalisasi hubungan kedua negara juga berkaitan erat dengan posisi Riyadh mengenai masa depan Palestina.
Dalam pernyataan bersama pada 16 Agustus 2026, menteri luar negeri Arab Saudi bersama sejumlah negara lain, termasuk Indonesia, menegaskan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka berdasarkan garis perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Pernyataan tersebut juga menolak langkah-langkah yang menghalangi terbentuknya negara Palestina serta menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui implementasi solusi dua negara sesuai hukum internasional dan resolusi PBB.
Posisi tersebut memberikan konteks penting dalam membaca laporan mengenai kemungkinan kerja sama militer Saudi-Israel. Namun, tidak tepat menyimpulkan bahwa sikap Arab Saudi dalam kasus ini sepenuhnya ditentukan oleh satu faktor. Alasan yang diberitakan masih berasal dari sumber anonim dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh Riyadh.
IMPLIKASI BAGI DINAMIKA KEAMANAN KAWASAN
Laporan mengenai tawaran Israel memperlihatkan rumitnya hubungan antara kebutuhan keamanan, diplomasi, dan persoalan Palestina di Timur Tengah.
Arab Saudi menghadapi ancaman serangan Houthi yang memerlukan respons keamanan. Pada saat yang sama, pemerintah Saudi mempertahankan posisi diplomatik mengenai hak-hak rakyat Palestina dan penyelesaian konflik melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Bagi Israel, keterlibatan dalam operasi melawan Houthi dilaporkan dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan keamanan dengan Riyadh. Namun, kemungkinan tersebut belum dapat dianggap sebagai kebijakan yang telah disepakati karena belum ada pengumuman resmi mengenai terbentuknya kerja sama militer kedua negara.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada keputusan resmi para pihak, situasi keamanan di Yaman, serta dinamika diplomatik yang lebih luas di kawasan.
Comment