Ekonomi

Hormuz–Malaka Bergejolak, Ancaman Global Menguat: Emas & Perak Disorot sebagai Benteng Ekonomi

Kaidah agung tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bil-maslahah menegaskan bahwa kebijakan penguasa atas rakyat harus selalu terikat dengan kemaslahatan. Ini berarti orientasi kebijakan tidak boleh diarahkan demi kepentingan segelintir elite, pasar global, atau tekanan eksternal, melainkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat secara adil dan berkelanjutan. Negara yang baik bukan negara yang sekadar menjaga sentimen pasar, tetapi negara yang memastikan rakyatnya aman dari lapar, takut, dan kehilangan nilai hartanya.

Lebih jauh, dalam siyasah syar’iyyah, kedaulatan ekonomi bukan slogan, melainkan syarat kekuatan umat. Umat yang bergantung pada pasokan luar, tunduk pada sistem moneter yang rapuh, dan lemah dalam penguasaan aset riil akan selalu mudah ditekan oleh perubahan global. Sebaliknya, umat yang memiliki lumbung pangan, distribusi yang terjaga, serta perlindungan nilai harta yang kuat akan lebih mampu berdiri tegak menghadapi krisis.

Karena itu, gejolak Hormuz dan Malaka harus dibaca sebagai peringatan serius. Umat tidak cukup hanya menjadi penonton atas krisis dunia, lalu sibuk menanggung akibatnya. Diperlukan pandangan politik-ekonomi yang lebih berdaulat, lebih melindungi, dan lebih berpihak pada kemaslahatan riil masyarakat.

Peristiwa yang berkembang di dua jalur maritim strategis dunia ini kembali mengingatkan bahwa sistem global yang diagungkan selama ini ternyata sangat rapuh. Sekali simpulnya terganggu, dunia pun berguncang. Dalam keadaan seperti itu, negeri yang tidak menyiapkan ketahanan pangan, tidak menjaga distribusi, dan tidak melindungi nilai harta rakyatnya akan menjadi pihak yang paling rentan.

Bagi umat, ini bukan sekadar berita tentang kapal, minyak, atau perdagangan. Ini adalah peringatan tentang pentingnya kembali menata kekuatan dari hal-hal yang paling mendasar: pangan yang terjaga, distribusi yang aman, kebijakan yang adil, dan aset riil yang melindungi. Di tengah krisis yang terus membayang, kemandirian bukan lagi pilihan pinggiran, melainkan kebutuhan peradaban.

BPJPH Terbitkan Aturan Sanksi Administratif, Perkuat Kepatuhan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Redaksi: UBN Newsroom

Rubrik: Opini Strategis Umat

Pages: 1 2 3 4 5

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *