Analisa Siyasah Syar’iyyah
Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, keadaan ini harus dilihat sebagai ujian atas sejauh mana kekuasaan dijalankan untuk menjaga kemaslahatan umat. Islam tidak memandang urusan ekonomi, pangan, distribusi, dan perlindungan harta sebagai hal teknis semata. Semua itu adalah bagian dari amanah ri’ayah, yakni pengurusan urusan rakyat oleh penguasa dengan hukum dan tanggung jawab yang benar.
Penguasa dalam Islam adalah ra’in, pengurus yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Karena itu, ketika jalur perdagangan terganggu, harga-harga terancam naik, dan nilai harta rakyat berisiko tergerus, negara tidak boleh mengambil posisi pasif. Negara wajib hadir untuk memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia, distribusi tidak dibiarkan kacau, dan rakyat tidak diserahkan begitu saja kepada kerasnya mekanisme pasar.
Prinsip hifzh al-mal menegaskan pentingnya menjaga harta. Dalam kondisi ketika uang kertas rentan tergerus inflasi dan sistem keuangan global mudah terguncang, perlindungan terhadap nilai kekayaan masyarakat menjadi bagian dari kewajiban kebijakan. Karena itu, pembicaraan mengenai emas dan perak menemukan relevansinya, bukan sebagai simbol romantisme masa lalu, tetapi sebagai bentuk kesadaran bahwa harta umat tidak boleh dibiarkan larut dalam kerusakan sistem yang rapuh.
Prinsip hifzh al-nafs dan hifzh al-ummah juga sangat nyata dalam isu ini. Ketahanan pangan, keterjangkauan energi, dan kelancaran distribusi merupakan bagian dari penjagaan kehidupan. Krisis logistik yang dibiarkan dapat berujung pada kelangkaan, kenaikan harga, keresahan sosial, dan melemahnya daya tahan masyarakat. Maka menjaga jalur pasok, cadangan logistik, dan kestabilan distribusi adalah bagian dari tanggung jawab syar’i negara.
Comment