Jakarta, UBN Newsroom — Sabtu, 13 Jumadilawal 1448 H / 24 Oktober 2026 M.
Pemerintah Indonesia mulai memangkas ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 BBTUD per hari pada Sabtu (24/10/2026). Pengurangan pasokan tersebut terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi dan mendukung industri dalam negeri.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menyampaikan bahwa pengurangan tersebut secara khusus menyasar pengiriman gas melalui jaringan pipa ke Singapura. Informasi ini dilaporkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) pada Sabtu (24/10/2026).
Pemangkasan Pasokan dari Natuna dan Sumatra
Pengurangan ekspor sebesar 31 BBTUD per hari berasal dari dua wilayah, yakni Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatra sebesar 16 BBTUD. Untuk pasokan dari Sumatra, penyesuaian tersebut berasal dari Wilayah Kerja Jambi Merang.
Menurut keterangan Djoko Siswanto yang dikutip RRI, kebijakan ini hanya berlaku untuk ekspor gas ke Singapura melalui jaringan pipa yang terhubung ke negara tersebut. Dengan demikian, pemangkasan yang diumumkan kali ini tidak serta-merta mencakup negara tujuan ekspor lainnya.
Kebutuhan Industri Dalam Negeri Jadi Perhatian
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi kembali alokasi ekspor gas bumi.
Menurut Bahlil, sekitar 30 persen produksi gas nasional masih dialokasikan untuk ekspor, sedangkan sekitar 70 persen dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik. Pemerintah ingin mengoptimalkan penggunaan gas di dalam negeri, terutama untuk mendukung industri hilirisasi petrokimia yang membutuhkan gas sebagai bahan baku produksi.
Gas bumi memiliki peran strategis dalam kegiatan industri, baik sebagai sumber energi maupun bahan baku. Oleh karena itu, pengaturan alokasi gas berkaitan erat dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan bagi industri nasional dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
Meski demikian, pemangkasan ekspor sebesar 31 BBTUD per hari tidak berarti seluruh ekspor gas Indonesia dihentikan. Kebijakan ini merupakan penyesuaian pasokan ke negara tujuan tertentu, sementara kebijakan ekspor secara keseluruhan tetap bergantung pada evaluasi dan keputusan pemerintah.
Bahlil Buka Opsi Evaluasi Kontrak Ekspor
Sebelum pemangkasan diberlakukan, Bahlil juga menyampaikan kemungkinan mengevaluasi kontrak ekspor gas ke negara tetangga. Pemerintah mempertimbangkan opsi untuk tidak memperpanjang kontrak tertentu apabila kebutuhan domestik mengharuskan alokasi gas lebih diprioritaskan bagi pasar dalam negeri.
Pernyataan tersebut muncul dalam pembahasan mengenai optimalisasi pemanfaatan energi nasional. Namun, wacana evaluasi kontrak ekspor perlu dibedakan dari keputusan pemangkasan pasokan ke Singapura yang mulai berlaku pada 24 Oktober 2026.
Evaluasi kontrak lainnya masih memerlukan kajian dan keputusan lebih lanjut. Karena itu, belum tepat untuk menyimpulkan bahwa pemerintah akan menghentikan atau memangkas seluruh kontrak ekspor gas Indonesia.
Arah Kebijakan dan Tantangan ke Depan
Pemangkasan ekspor gas menjadi salah satu langkah dalam penataan alokasi energi nasional. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah menyeimbangkan hubungan perdagangan energi dengan kebutuhan pasokan di dalam negeri.
Tantangan berikutnya adalah memastikan gas yang dialokasikan untuk pasar domestik benar-benar dapat disalurkan sesuai kebutuhan industri dan sektor pengguna. Ketersediaan sumber daya saja tidak cukup. Infrastruktur, kontrak pasokan, kapasitas distribusi, serta kebutuhan di setiap wilayah juga perlu diperhitungkan.
Di sisi lain, kebijakan ekspor perlu dikelola dengan mempertimbangkan kepastian usaha dan hubungan dagang dengan negara mitra. Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana pengurangan pasokan tersebut akan mendukung kebutuhan domestik serta apakah kebijakan serupa akan diterapkan pada kontrak ekspor lainnya.
Berdasarkan laporan yang dirujuk dalam pemberitaan ini, belum terdapat keterangan yang memastikan apakah pemangkasan tersebut akan diperluas atau diikuti perubahan terhadap kontrak ekspor gas lainnya.
Comment