DOHA, UBN NEWSROOM — Jumat, 19 Jumadilawal 1448 H / 30 Oktober 2026 M.
Hasil pemilihan parlemen Israel pada Selasa (27/10/2026) mengubah peta kekuatan politik negara tersebut. Koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritas, sementara partai-partai yang mewakili warga Arab mencatat perolehan kursi bersejarah. Di tengah perubahan itu, Qatar dituding mendanai mobilisasi pemilih Arab, meskipun tuduhan tersebut belum disertai bukti yang dipublikasikan kepada masyarakat.
Qatar Membantah Tuduhan Campur Tangan
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, pada Kamis (29/10/2026) membantah keterlibatan negaranya dalam upaya memengaruhi pemilu Israel, baik melalui pendanaan maupun kegiatan politik.
Al-Ansari menyebut tuduhan tersebut sebagai kampanye disinformasi yang berpotensi menjadikan Qatar kambing hitam dalam persaingan politik domestik Israel. Ia menegaskan bahwa pemilu merupakan urusan internal Israel dan Doha tidak memiliki kepentingan untuk mencampurinya.
Partai Arab Menjadi Penentu Peta Politik
Berdasarkan hasil penghitungan yang dilaporkan sejumlah media, blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan kelompok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot meraih 48 kursi. Sementara itu, dua kelompok politik Arab, Joint List dan Ra’am, mengamankan total 19 kursi dari 120 kursi Knesset.
Dengan ambang mayoritas 61 kursi, kedua blok utama belum mampu membentuk pemerintahan secara mandiri. Perolehan 19 kursi tersebut menjadi rekor keterwakilan partai-partai Arab, meningkat dari 10 kursi sebelum pemilu.
Partisipasi pemilih nasional juga mencapai 77,7 persen, tertinggi sejak 1999. Sementara itu, Channel 12 melaporkan partisipasi di komunitas Arab mencapai sekitar 80 persen.
Penyelidikan Berjalan, Kecurangan Sistematis Belum Terbukti
Kontroversi berkembang setelah Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, Hakim Noam Sohlberg, meminta badan keamanan domestik Shin Bet menyelidiki dugaan pendanaan asing untuk memengaruhi pemilu. Namun, surat permintaan penyelidikan tersebut tidak menyebut Qatar secara khusus dan Sohlberg menyatakan belum dapat memastikan kebenaran informasi yang diterimanya.
Penyelenggara pemilu dan kepolisian Israel menyatakan belum menemukan dasar untuk menyimpulkan adanya kecurangan sistematis yang merusak integritas pemungutan suara. Shin Bet juga menegaskan bahwa pemeriksaan masih berlangsung dan tidak ditujukan untuk mencurigai seluruh komunitas Arab yang menggunakan hak pilih secara sah.
Skandal Netanyahu dan Hubungan dengan Qatar
Tuduhan terbaru menjadi semakin sensitif karena lingkaran Netanyahu masih dibayangi penyelidikan yang dikenal sebagai Qatargate. Perkara ini berkaitan dengan dugaan hubungan finansial dan komunikasi politik yang melibatkan sejumlah penasihat Netanyahu serta pihak-pihak yang bekerja untuk kepentingan Qatar.
The Times of Israel, mengutip pemberitaan Channel 12 pada 19 Oktober, melaporkan bahwa penasihat senior Netanyahu, Jonatan Urich, mengakui menerima pembayaran bernilai ratusan ribu shekel dari pekerjaan yang berkaitan dengan Qatar. Namun, dugaan pelanggaran hukum dalam perkara tersebut masih harus dibedakan dari fakta pembayaran yang dilaporkan media. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Netanyahu secara pribadi menerima pembayaran tersebut.
Di sisi lain, laporan majalah TIME pada 18 Oktober mengungkap keterlibatan pemerintah Israel dalam memfasilitasi penyaluran dana Qatar ke Gaza selama lebih dari satu dekade, dengan nilai yang dilaporkan hampir 2 miliar dolar AS. Dana itu antara lain diperuntukkan bagi bantuan kemanusiaan, bahan bakar, dan pembayaran gaji. Mekanisme bantuan ke Gaza tersebut merupakan persoalan berbeda dan tidak membuktikan adanya pendanaan untuk memengaruhi pemilu Israel.
Qatar Tetap Pertahankan Peran Diplomatik
Qatar selama ini menjadi salah satu mediator penting dalam perundingan Israel-Hamas, termasuk upaya penghentian perang dan pembebasan sandera. Hubungan kedua negara juga pernah menegang setelah Israel menyerang sasaran Hamas di Doha pada September 2025 ketika Qatar tengah menjalankan peran mediasi.
Di tengah kontroversi pemilu, Doha menegaskan akan tetap melanjutkan peran diplomatik, bantuan kemanusiaan, serta dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Hasil pemilu Israel dijadwalkan memperoleh pengesahan resmi pada 4 November 2026. Setelah itu, Presiden Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan fraksi-fraksi parlemen untuk menentukan tokoh yang diberi mandat membentuk pemerintahan.
Hingga hasil penyelidikan Shin Bet diumumkan, dugaan pendanaan asing masih belum terjawab. Namun, satu perubahan politik telah terlihat: meningkatnya keterwakilan partai-partai Arab menjadikan mereka faktor penting dalam negosiasi pembentukan pemerintahan Israel.
Comment