YERUSALEM, UBN NEWSROOM — Selasa, 15 Jumadil Awal 1448 H / 27 Oktober 2026 M.
Warga Israel memberikan suara dalam pemilihan Knesset ke-26 pada Selasa (27/10/2026), dalam persaingan politik yang dapat menentukan masa depan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Jajak pendapat terakhir menempatkan kubu oposisi yang dipimpin mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot di depan blok pemerintahan Netanyahu, tetapi belum menunjukkan adanya satu kubu yang mampu mengamankan mayoritas mutlak 61 kursi di parlemen.
Komisi Pemilihan Pusat Israel mencatat sebanyak 7.331.981 warga memiliki hak pilih dalam pemilu ini, dengan 12.018 tempat pemungutan suara disiapkan di seluruh negeri. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung hingga pukul 22.00 waktu setempat. Hasil resmi dijadwalkan diumumkan paling lambat 4 November 2026.
Namun, persoalan yang paling mendasar bagi rakyat Palestina bukan hanya siapa yang akan memimpin pemerintahan Israel berikutnya. Benjamin Netanyahu dan pesaing utamanya, Gadi Eisenkot, sama-sama menolak berdirinya negara Palestina merdeka. Reuters melaporkan pada 22 Oktober bahwa perbedaan kedua tokoh lebih terlihat dalam pendekatan terhadap permukiman di Tepi Barat dan pengelolaan konflik, bukan pada dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
PETA PERSAINGAN: OPOSISI UNGGUL, MAYORITAS BELUM TERBENTUK
Pemilu kali ini merupakan pemilihan nasional pertama Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang yang menyusulnya. Kontestasi berlangsung di tengah perdebatan mengenai kegagalan keamanan, kelanjutan perang, kewajiban dinas militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks, serta masa depan kepemimpinan Netanyahu.
Menurut jajak pendapat terakhir yang dipublikasikan pada Jumat (23/10/2026), sejumlah lembaga penyiaran Israel memproyeksikan kubu oposisi memperoleh sekitar 52–56 kursi, sementara blok Netanyahu berada di kisaran 41–50 kursi, bergantung pada pengelompokan partai dan lembaga survei. Partai-partai Arab diperkirakan memperoleh sekitar 14–16 kursi dalam sejumlah proyeksi tersebut.
Jajak pendapat Maariv memperkirakan kubu Eisenkot memperoleh 54 kursi, sedangkan blok Netanyahu memperoleh 41 kursi. Sementara itu, survei lembaga penyiaran N12 memproyeksikan kubu oposisi memperoleh 56 kursi dan blok pemerintahan 43 kursi.
Angka tersebut merupakan proyeksi, bukan hasil pemungutan suara. Perbedaan metode survei, pengelompokan partai, dan kemungkinan partai gagal melewati ambang batas elektoral dapat memengaruhi hasil akhir.
Israel menggunakan sistem pemilu proporsional dengan 120 kursi Knesset. Partai atau daftar kandidat harus memperoleh sedikitnya 3,25 persen suara sah nasional untuk mendapatkan kursi. Karena tidak ada satu partai yang biasanya mampu menguasai mayoritas secara mandiri, pemerintahan dibentuk melalui koalisi.
Dengan demikian, keunggulan dalam jajak pendapat belum otomatis menjamin kemenangan dalam pembentukan pemerintahan. Hasil akhir akan menentukan posisi tawar partai-partai kecil dan kelompok politik yang belum menyatakan dukungan pasti kepada salah satu kubu.
EISENKOT DAN BENNETT MENANTANG NETANYAHU
Penantang utama Netanyahu adalah Gadi Eisenkot melalui Partai Yashar. Mantan kepala staf militer tersebut berupaya membangun dukungan melalui janji perubahan kepemimpinan dan penataan kembali kebijakan keamanan Israel.
Sementara itu, mantan Perdana Menteri Naftali Bennett membentuk aliansi politik bersama Yair Lapid melalui daftar gabungan Beyachad. Aliansi tersebut menjadi bagian penting dari upaya oposisi mengonsolidasikan suara agar tidak terpecah di antara sejumlah partai.
Namun, kubu oposisi bukanlah kelompok yang sepenuhnya seragam. Perbedaan mengenai kebijakan keamanan, pembentukan koalisi, dan pendekatan terhadap Palestina tetap menjadi faktor penting dalam menentukan arah pemerintahan berikutnya.
Associated Press melaporkan pada hari pemungutan suara bahwa pemilu ini dipandang sebagai ujian terhadap kepemimpinan Netanyahu, terutama setelah serangan 7 Oktober 2023 dan perang berkepanjangan yang mengikutinya. Eisenkot menawarkan perubahan kepemimpinan, tetapi sejumlah pandangan strategisnya mengenai keamanan dan Palestina tetap berdekatan dengan posisi Netanyahu.
Karena itu, pergantian perdana menteri tidak dengan sendirinya berarti perubahan mendasar dalam kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina.
DUA BLOK, SAMA-SAMA MENOLAK NEGARA PALESTINA
Benjamin Netanyahu telah berulang kali menegaskan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina merdeka. Sikap tersebut sejalan dengan pandangan sejumlah partai sayap kanan yang menjadi mitra politiknya.
Gadi Eisenkot juga menolak pembentukan negara Palestina. Reuters melaporkan pada 22 Oktober 2026 bahwa Eisenkot memandang gagasan “dua negara untuk dua bangsa” sebagai pendekatan yang keliru dan menyatakan tidak akan mendukung berdirinya negara Palestina di bawah pemerintahan yang dipimpinnya.
Kesamaan posisi ini menjadi salah satu alasan pemilu Israel belum memberikan indikasi kuat bahwa pergantian pemerintahan akan membuka jalan baru bagi kemerdekaan Palestina.
Meski demikian, perbedaan antara kedua kubu tetap perlu dicatat secara akurat.
Eisenkot menentang pembangunan permukiman Israel di kawasan E1, wilayah strategis di sebelah timur Al-Quds Timur yang dikhawatirkan dapat memutus keterhubungan geografis antara bagian utara dan selatan Tepi Barat. Ia juga menyatakan akan mengambil tindakan lebih keras terhadap kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina.
Di Gaza, Eisenkot menginginkan berakhirnya kendali Hamas dalam jangka waktu yang ditargetkan sekitar 18 bulan, melalui diplomasi atau penggunaan kekuatan militer.
Sementara itu, Netanyahu mempertahankan pendekatan keamanan yang keras dan menolak pembentukan negara Palestina merdeka. Kedua tokoh juga menyatakan bahwa perang dapat kembali berlangsung apabila Hamas tidak melucuti persenjataannya.
Perbedaan pendekatan tersebut tidak boleh diabaikan. Namun, dari sudut pandang hak politik rakyat Palestina, terdapat persoalan mendasar yang tetap belum terjawab: tidak satu pun dari dua kandidat utama tersebut menawarkan dukungan terhadap berdirinya negara Palestina merdeka.
PEMILIH ARAB DAN BATAS PARTISIPASI POLITIK
Warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel juga menjadi bagian dari pemilih dalam pemilu ini. Partai-partai yang berbasis pada masyarakat Arab diperkirakan dapat memperoleh jumlah kursi yang cukup berarti untuk memengaruhi perhitungan politik di Knesset.
Mahkamah Agung Israel pada 2 Oktober 2026 membatalkan larangan partisipasi pemilu terhadap Ra’am dan Daftar Bersama atau Joint List. Keputusan tersebut membuka jalan bagi kedua kekuatan politik itu untuk mengikuti kontestasi.
Meski demikian, keberadaan partai-partai Arab dalam parlemen tidak otomatis menjamin mereka dapat berperan dalam pembentukan pemerintahan.
Bennett menyatakan aliansinya tidak akan bergantung pada dukungan partai-partai Arab untuk membentuk pemerintahan. Sikap semacam ini memperlihatkan batas yang dihadapi partai-partai tersebut dalam memengaruhi kekuasaan eksekutif, meskipun suara pemilih Arab berpotensi memengaruhi keseimbangan kursi di parlemen.
Bagi warga Palestina yang menjadi warga negara Israel, pemilu menghadirkan dua persoalan sekaligus: bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui mekanisme politik yang tersedia dan bagaimana menghadapi batas partisipasi dalam pembentukan pemerintahan nasional.
Kursi parlemen dapat memberikan ruang bagi perwakilan politik, tetapi pengaruh nyata tetap bergantung pada kesediaan partai-partai lain membangun kerja sama dan mengakui peran mereka dalam proses politik.
POSISI INDONESIA: KEMERDEKAAN PALESTINA TETAP MENJADI SYARAT UTAMA
Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik melalui solusi dua negara berdasarkan hukum internasional.
Dalam pernyataan nasional pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 pada September 2026, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak mereka untuk menentukan nasib sendiri terpenuhi dan negara Palestina yang merdeka serta berdaulat terwujud.
Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan resmi Kemlu RI sebelumnya. Pada Februari 2026, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace diarahkan untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dengan berpedoman pada Piagam PBB, solusi dua negara, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
Kemlu RI juga menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam mekanisme tersebut tidak otomatis dimaknai sebagai pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza, serta penghormatan terhadap hak rakyat Palestina.
Hingga batas waktu penyusunan berita ini, belum ditemukan pernyataan resmi Kemlu RI yang secara khusus menanggapi pemungutan suara Knesset pada 27 Oktober 2026.
Dengan kedua kandidat utama menolak berdirinya negara Palestina merdeka, pemilu ini belum menunjukkan adanya dasar yang kuat untuk mengharapkan perubahan mendasar pada posisi mereka terhadap kemerdekaan Palestina.
Bagi Indonesia, tantangan diplomatik berikutnya adalah memastikan bahwa keterlibatan dalam forum internasional menghasilkan langkah nyata bagi rakyat Palestina. Ukurannya bukan sekadar kehadiran dalam pertemuan, melainkan kemajuan akses bantuan kemanusiaan, perlindungan warga sipil, penghentian pelanggaran hukum internasional, dan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan menuju kemerdekaan Palestina.
ANALISIS LEBIH LANJUT
Apa dampak Pemilu Israel ke-26 terhadap masa depan Palestina dan sikap diplomasi Indonesia?
Simak analisis Ustaz Bachtiar Nasir dalam video berikut:
Hasil Pemilu Israel Ke-26 & Ketegasan Sikap Indonesia: Kenapa Mustahil Normalisasi?
Comment