NEW YORK, UBN NEWSROOM — Rabu, 17 Jumadil akhir 1448 H / 28 Oktober 2026 M.
Aktivis pro-Palestina Mahmoud Khalil kembali ke Universitas Columbia, New York, pada Selasa (27/10/2026), untuk pertama kalinya sejak ditangkap otoritas imigrasi Amerika Serikat pada Maret 2025. Dalam diskusi memoarnya, No Land to Stand On: Notes from Detention, Khalil menyatakan gerakan solidaritas Palestina di kampus telah mengubah perdebatan politik Amerika dan cara masyarakat memandang rakyat Palestina. <Cite refs={[“turn852990search0″,”turn852990search2″]}/>
Aktivisme Kampus dan Perubahan Persepsi Publik
Khalil, 31 tahun, menyebut kepulangannya sebagai kemenangan setelah menjalani 104 hari penahanan imigrasi tanpa dakwaan pidana. Ia menilai gelombang demonstrasi mahasiswa pada 2024 telah membawa isu Palestina ke pusat perdebatan nasional, termasuk mengenai perang Gaza, dukungan Amerika terhadap Israel, dan perlindungan hak asasi manusia.
Namun, klaim mengenai perubahan opini masyarakat tersebut merupakan penilaian Khalil dan tidak dengan sendirinya membuktikan perubahan menyeluruh dalam sikap publik atau kebijakan pemerintah Amerika.
Kritik terhadap Columbia
Dalam acara yang dihadiri sekitar 100 orang itu, Khalil mengkritik pimpinan Columbia karena dinilainya tidak melindungi suara-suara pro-Palestina ketika demonstrasi berlangsung pada 2024. Columbia menyatakan tetap mendukung perdebatan akademik yang mendalam dan dialog yang saling menghormati, serta menegaskan bahwa undangan kepada seorang pembicara tidak berarti universitas menyetujui seluruh pandangannya. <Cite refs={[“turn852990search0″,”turn852990search9″]}/>
Gelombang demonstrasi di Columbia pada April 2024 menjadi bagian dari aksi mahasiswa di berbagai kampus Amerika yang menuntut perubahan kebijakan investasi terkait Israel. Aksi tersebut juga memicu perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi, keselamatan mahasiswa, dan tuduhan antisemitisme.
Perjuangan Hukum Belum Berakhir
Khalil ditangkap oleh petugas imigrasi pada 8 Maret 2025 dan dibebaskan pada Juni tahun yang sama setelah menjalani penahanan selama 104 hari. Pemerintahan Presiden Donald Trump berupaya mendeportasinya, sedangkan Khalil menilai tindakannya merupakan advokasi politik yang seharusnya dilindungi kebebasan berpendapat.
Pada 19 Oktober 2026, tim hukumnya meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat meninjau putusan pengadilan banding yang dapat membuka jalan bagi penahanan kembali dan deportasinya. Dengan demikian, kepulangannya ke Columbia belum menandai berakhirnya proses hukum yang dihadapinya.
Comment