JAKARTA, UBN NEWSROOM — Rabu, 22 Rabiul Akhir 1448 H / 14 Oktober 2026 M.
Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) bersilaturahim dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari mata uang kripto dan kecerdasan buatan (AI) hingga dinamika kebangsaan pasca-Muktamar ke-35 NU.
Rombongan SAJID dipimpin Ketua Umum KH Bachtiar Nasir, yang akrab disapa UBN, dan diterima Katib Aam PBNU Prof. Dr. H. M. Nuh, DEA. Diskusi ini menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai tantangan keagamaan, perkembangan teknologi, serta peran ulama dalam menjaga kemaslahatan umat dan persatuan bangsa.
KRIPTO DAN TANTANGAN FATWA KEUANGAN DIGITAL
Prof. M. Nuh menjelaskan perkembangan pembahasan Bahtsul Masail mengenai mata uang kripto. Menurutnya, fenomena baru seperti kripto dan ruang siber membutuhkan pendekatan keilmuan transdisipliner yang menghubungkan ketentuan agama, fakta saintifik, regulasi, dan prinsip kemaslahatan.
Ia mengibaratkan ruang siber dengan bilangan kompleks dalam matematika, yakni z = x + iy, yang memadukan unsur nyata dan imajiner. Analogi tersebut menggambarkan kompleksitas dunia digital yang tidak cukup dipahami hanya melalui satu disiplin ilmu.
Dalam pembahasan itu, Prof. M. Nuh menjelaskan bahwa meskipun kajian keagamaan mengenai kripto telah dibahas, penggunaannya sebagai instrumen pembayaran tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, UBN menekankan pentingnya rumusan fatwa keuangan digital yang terperinci dan terukur. Ia mengusulkan pendekatan SMART (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound) agar kebijakan memiliki tujuan, ukuran, relevansi, serta batas penerapan yang jelas.
UBN juga menyoroti pentingnya memahami aset dasar atau underlying asset, seperti emas dan perak, dalam transaksi keuangan digital. Menurutnya, kejelasan nilai dan dasar transaksi perlu diperhatikan agar aktivitas keuangan tidak semata-mata bertumpu pada spekulasi.
AI: ALAT BANTU, BUKAN PENGGANTI NALAR
Selain kripto, kedua tokoh membahas tantangan penggunaan kecerdasan buatan di tengah masyarakat. Ketergantungan berlebihan pada AI dinilai berisiko melemahkan kebiasaan berpikir kritis apabila teknologi digunakan tanpa proses pemeriksaan dan pemahaman mandiri.
Di sisi lain, UBN melihat AI berpotensi mendukung pengembangan keilmuan Islam. Salah satu gagasan yang dibahas ialah pembangunan pangkalan data kitab-kitab turats dan fikih yang menjadi rujukan keilmuan NU.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu penelusuran referensi, verifikasi sumber, dan proses pembelajaran. Namun, penggunaan AI dalam kajian agama tetap perlu disertai pemeriksaan terhadap kitab rujukan dan bimbingan ulama agar kemudahan teknologi tidak menggantikan ketelitian ilmiah.
ULAMA DAN TANTANGAN PERSATUAN BANGSA
Dalam pembahasan dinamika kebangsaan pasca-Muktamar ke-35 NU, UBN menyampaikan kekhawatiran terhadap situasi politik yang berpotensi memicu perpecahan apabila didominasi persaingan perebutan kekuasaan antarkelompok.
Ia menilai ulama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan panduan moral, terutama ketika masyarakat menghadapi perbedaan pandangan dan situasi politik yang membutuhkan kebijaksanaan.
“Kami berharap NU terus teguh menjadi rumah besar bagi seluruh umat Islam agar kita tidak mudah dipecah-belah. Dalam situasi ini, panduan serta fatwa dari para kiai amat penting untuk memastikan kemaslahatan dan kepentingan rakyat,” tegas UBN.
Pertemuan ditutup dengan komitmen memperkuat silaturahim dan komunikasi media. Kolaborasi SAJID dan PBNU diharapkan dapat mendorong ekosistem umat yang lebih matang, berwawasan, serta mampu merespons perkembangan teknologi dan tantangan kebangsaan secara bijaksana
Comment