Meskipun program makan gratis dinilai baik untuk membantu masyarakat kecil agar bisa mendapatkan akses pangan seperti daging, publik menyoroti masalah pada sistem dan oknum pengelolaannya. Terdapat perdebatan ketika pemerintah menyatakan bahwa pelemahan rupiah masih berada dalam rentang simulasi dan kondisi APBN dinyatakan tetap aman. Publik menilai ada paradoks antara indikator ekonomi makro kapitalisme yang diklaim baik (seperti angka pertumbuhan ekonomi 5,61%) dengan realitas jatuhnya rupiah serta IHSG, terutama saat rupiah dihadapkan dengan ringgit Malaysia dan dolar Singapura.
Dari ribuan percakapan yang berkembang, UBN Newsroom mencatat empat aspirasi utama yang diinginkan publik:
- Stabilitas Rupiah: Masyarakat berharap pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah efektif untuk menahan pelemahan rupiah dan mengembalikan kepercayaan pasar.
- Transparansi dan Penegakan Hukum: Publik meminta dugaan penyimpangan pengelolaan program negara diusut tuntas secara terbuka. Muncul data mengenai dugaan oknum pengawas yang memiliki 20 dapur MBG, serta pejabat yang memegang hingga 200 titik dapur SPPG untuk diperjualbelikan kepada pihak lain.
- Evaluasi Kebijakan Ekonomi: Masyarakat menginginkan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang hasilnya belum dirasakan langsung oleh rakyat.
- Perlindungan Rakyat Kecil: Mayoritas masyarakat khawatir pelemahan rupiah berujung pada kenaikan harga sembako, energi, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari. Meski saat ini bahan pokok di dapur seperti telur, beras, sayur, kentang, dan ayam secara umum masih bisa dibeli, kekhawatiran terhadap ketidakpastian ekonomi tetap mendominasi.
Comment