Pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipatif, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila paspor WNI ditahan, serta bantuan medis apabila diperlukan. Selain itu, Indonesia telah bergabung dengan sembilan negara lain dalam mengecam keras tindakan Israel terhadap para relawan kemanusiaan tersebut.
Desakan Diplomasi Krisis dan Tekanan Politik Tingkat Tinggi
Menanggapi situasi tersebut, tokoh nasional Bachtiar Nasir menyatakan bahwa langkah pemerintah sejauh ini memang penting, tetapi belum boleh dianggap cukup.
“Koordinasi dengan perwakilan RI di berbagai negara adalah langkah yang benar secara prosedural. Penyiapan SPLP dan bantuan medis juga penting. Tetapi ketika komunikasi dengan relawan terputus dan risiko kekerasan meningkat, diplomasi prosedural harus segera naik menjadi diplomasi krisis,” ujar Bachtiar Nasir di Jakarta.
Menurut Bachtiar, keselamatan WNI tidak boleh menunggu ritme birokrasi normal. Jika situasi sudah berjalan lebih dari 24 jam tanpa kepastian dan komunikasi terputus, negara harus memperlakukan situasi ini sebagai keadaan darurat perlindungan warga negara. Ia menegaskan bahwa setiap jam keterlambatan dapat memperbesar risiko fisik, psikologis, dan politik terhadap para relawan, sehingga negara harus hadir cepat, tegas, dan maksimal.
Bachtiar menilai Indonesia perlu mengaktifkan tekanan diplomatik berlapis. Jalur konsuler saja dinilai tidak cukup; pemerintah perlu membuka kanal politik tingkat tinggi, mulai dari Presiden, Menteri Luar Negeri, perwakilan RI di negara-negara terkait, organisasi internasional, negara-negara peserta misi, hingga negara yang memiliki pengaruh langsung terhadap Israel.
Comment