JAKARTA, UBN Newsroom – Sebuah ironi besar terjadi di pusat komando Badan Gizi Nasional (BGN). Di saat jutaan anak di pelosok negeri menanti kepastian satu porsi makanan sehat, para birokrat di pusat justru sibuk memuluskan proyek pengadaan fasilitas mewah yang berujung pada rompi tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Investigasi Kejagung yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, bersama kroninya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung , membuka tabir busuk di balik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Modusnya brutal sekaligus klasik yakni komersialisasi jatah kuota dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan penggelembungan anggaran (mark-up) gila-gilaan untuk pengadaan barang non-esensial. Mulai dari armada motor listrik, komputer tablet/iPad, hingga televisi dibeli dengan harga selangit demi memburu komisi vendor.
Fasilitas mewah digital ini kontras dengan realitas getir di lapangan, di mana sejumlah daerah masih terseok-seok memenuhi Standar Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS)—sebuah kelalaian fatal yang sempat memicu kasus keracunan massal pada anak-anak sekolah.
Proyek Rintisan yang Kehilangan Kompas Moral
Sejak awal direncanakan, program MBG adalah pertaruhan politik terbesar pemerintahan saat ini. Namun, pembelanjaan anggaran yang jor-joran untuk gawai dan kendaraan listrik di fase rintisan membuktikan bahwa lembaga ini sempat kehilangan kompas moralnya. Anggaran negara yang seharusnya dikonversi menjadi kalori dan protein bagi anak-anak miskin, justru menguap menjadi aset-aset dinas yang tidak berdampak langsung pada penurunan angka stunting.
Respons cepat Istana yang mendepak Dadan dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN baru adalah bentuk “pemadam kebakaran”. Nanik Deyang langsung mengambil langkah darurat: moratorium total pembangunan dapur SPPG baru dan pembersihan menyeluruh terhadap sistem kemitraan yang terlanjur terkontaminasi praktik jual beli izin.
Comment