JAKARTA, UBN NEWSROOM — Jumat, 29 Rabiul Awal 1448 H / 11 September 2026 M.
Pemerintah Aljazair memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA) setelah menilai berbagai tindakan Abu Dhabi telah berkembang menjadi tindakan yang disebut Aljazair sebagai “provokatif dan bermusuhan”.
Keputusan tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri Aljazair pada Kamis, 10 September 2026, setelah pemerintah Aljazair menyatakan telah menghabiskan berbagai jalur untuk mempertahankan hubungan bilateral kedua negara.
ALJAZAIR SEBUT TINDAKAN UEA TAK LAGI DAPAT DITOLERANSI
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Aljazair mengatakan pihaknya selama ini telah menunjukkan sikap menahan diri dan tanggung jawab dengan tetap menghormati prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antarnegara.
Aljazair menyebut telah berulang kali memperingatkan pihak UEA mengenai konsekuensi serius dari tindakan yang dinilai tidak dapat dibenarkan. Namun, menurut pemerintah Aljazair, tindakan tersebut terus berlanjut hingga mencapai titik yang tidak lagi dapat diterima dalam hubungan antara dua negara berdaulat.
“Setelah menghabiskan seluruh jalur yang tersedia untuk mempertahankan hubungan bilateral, pemerintah Aljazair memutuskan hari ini untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab,” demikian isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Aljazair yang disampaikan melalui kantor berita resmi Algeria Press Service (APS).
Duta Besar UEA untuk Aljazair kemudian dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Aljazair dan secara resmi diberitahukan mengenai keputusan tersebut. Ia diberikan waktu 48 jam untuk memenuhi keputusan Aljazair.
ALJAZAIR TUTUP WILAYAH UDARA UNTUK PESAWAT UEA
Eskalasi hubungan kedua negara juga berlanjut pada sektor penerbangan.
Kementerian Pertahanan Nasional Aljazair menyatakan wilayah udara negara tersebut akan ditutup mulai 11 September 2026 terhadap seluruh pesawat sipil dan militer yang terdaftar di UEA, baik yang datang maupun berangkat menuju negara tersebut.
Namun, penerbangan komersial UEA dari dan menuju Bandara Houari Boumediene di Aljir mendapat pengecualian hingga akhir 2026, sesuai masa berlaku kontrak yang ada.
UEA BERHARAP HUBUNGAN KEMBALI DIPULIHKAN
Pemerintah UEA merespons keputusan tersebut dengan menyatakan harapan agar pemutusan hubungan diplomatik itu hanya bersifat sementara.
Kementerian Luar Negeri UEA menegaskan pentingnya hubungan dengan seluruh negara serta komitmennya untuk terus mengembangkan kerja sama demi kepentingan bersama, pemahaman, dan kemakmuran.
Abu Dhabi juga menyatakan penghargaan terhadap rakyat Aljazair serta hubungan antarmasyarakat kedua negara, termasuk komunitas Aljazair yang tinggal di UEA dan warga Aljazair yang berkunjung ke negara tersebut.
HUBUNGAN ALJAZAIR-UEA TELAH LAMA MENEGANG
Pemutusan hubungan diplomatik ini terjadi setelah ketegangan antara Aljazair dan UEA meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Kedua negara memiliki perbedaan sikap dalam sejumlah persoalan regional. Aljazair menentang normalisasi hubungan dengan Israel, sementara UEA menjalin hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accords pada 2020.
Keduanya juga memiliki posisi yang berseberangan dalam persoalan Sahara Barat. Aljazair mendukung Front Polisario, sementara UEA mendukung klaim Maroko atas wilayah tersebut. Perbedaan kepentingan juga berkembang terkait dinamika politik dan keamanan di kawasan Sahel dan Afrika Utara.
Meski demikian, Aljazair dalam pengumuman resminya tidak menyebut satu peristiwa spesifik sebagai penyebab tunggal pemutusan hubungan diplomatik. Aljazair lebih menekankan akumulasi tindakan yang dinilai provokatif dan bermusuhan serta kegagalan berbagai upaya untuk mempertahankan hubungan bilateral.
PERSPEKTIF UBN NEWSROOM
KEDAULATAN DAN KETEGASAN DALAM HUBUNGAN ANTARNEGARA
Keputusan Aljazair memutus hubungan diplomatik dengan UEA menunjukkan bahwa hubungan antarnegara tidak hanya dibangun melalui kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan, kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri, serta batas-batas yang dianggap tidak dapat dilampaui.
Dalam situasi seperti ini, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan rakyatnya sekaligus mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Ketegasan dalam diplomasi semestinya tidak berdiri sebagai tindakan emosional, melainkan menjadi bagian dari kebijakan yang terukur, berdasarkan kepentingan nasional, prinsip hubungan antarnegara, dan upaya menjaga stabilitas kawasan.
Di sisi lain, putusnya hubungan diplomatik juga menunjukkan betapa mahalnya konsekuensi ketika perbedaan kepentingan dan ketegangan politik tidak dapat dikelola melalui dialog. Karena itu, diplomasi, komunikasi, dan penyelesaian perselisihan secara damai tetap menjadi jalan penting untuk mencegah konflik yang lebih luas.
MENJAGA AMANAH KEKUASAAN DAN MENCEGAH KERUSAKAN
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
“Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
QS. Al-Qasas [28]: 77
Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan pengaruh tidak boleh digunakan untuk menciptakan kerusakan, kezaliman, atau ketidakstabilan. Setiap keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat dan hubungan antarbangsa pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan.
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia, umat Islam perlu mengambil pelajaran bahwa persatuan, keadilan, ketegasan terhadap kezaliman, serta penyelesaian persoalan melalui cara-cara yang bermartabat merupakan bagian penting dalam membangun peradaban.
CATATAN REDAKSI
Berita ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Aljazair melalui Algeria Press Service (APS), pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri UEA, serta laporan Reuters, Associated Press, dan Al Jazeera untuk memperkaya konteks perkembangan hubungan Aljazair dan UEA.
DUKUNGAN OPERASIONAL DAKWAH & JURNALISME PERADABAN
UBN Newsroom hadir sebagai bagian dari ikhtiar dakwah dan jurnalisme peradaban untuk menyampaikan informasi yang teruji, mencerdaskan umat, serta menghadirkan perspektif Islam dalam membaca berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dan dunia.
Keberlangsungan kerja dakwah dan jurnalisme membutuhkan dukungan bersama. Setiap dukungan yang diberikan menjadi bagian dari ikhtiar untuk menjaga keberlanjutan produksi konten, peliputan, riset, verifikasi informasi, dan penyebaran narasi yang membawa kemaslahatan bagi umat.
Dukungan operasional dapat disalurkan melalui:
BSI 7779700091 a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
UBN Newsroom — Strategic Islamic Newsroom.
Kebenaran yang teruji, narasi yang berakar pada wahyu.
Comment