RIYADH, UBN NEWSROOM — Senin, 20 Rabiul Akhir 1448 H / 12 Oktober 2026 M.
Pakta pertahanan bersama Arab Saudi, Pakistan, dan Turki menghadapi ujian serius menyusul laporan serangan kelompok Houthi Yaman terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Serangan yang dilaporkan menimbulkan korban jiwa dan luka-luka itu mendorong Islamabad menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Arab Saudi berdasarkan perjanjian pertahanan yang disebut ditandatangani di Makkah pada Agustus 2026.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam serangan terhadap bandara internasional di ibu kota Arab Saudi pada Sabtu (10/10/2026). Dalam pernyataan yang disampaikan Ahad (11/10/2026), Sharif menegaskan Pakistan tetap berdiri bersama Arab Saudi dan mendukung hak kerajaan tersebut untuk melindungi rakyat, wilayah, serta infrastruktur strategisnya.
“Serangan yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur penting sama sekali tidak dapat diterima dan merupakan ancaman serius bagi perdamaian serta stabilitas kawasan,” kata Sharif, sebagaimana dilaporkan Saudi Press Agency (SPA) dan Anadolu Agency.
Sharif mengaitkan komitmen tersebut dengan Makkah Joint Defence Agreement yang disebut mengikat Pakistan, Arab Saudi, dan Turki dalam prinsip pertahanan kolektif. Berdasarkan ketentuan yang dilaporkan, serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya.
Kementerian Luar Negeri Pakistan turut menegaskan komitmen terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan, dan stabilitas Arab Saudi.
“Pakistan akan terus berdiri bahu-membahu dengan Kerajaan Arab Saudi,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan yang dikutip Dawn pada Ahad (11/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan dukungan politik Islamabad terhadap Riyadh. Namun, dukungan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pasukan Pakistan telah terlibat langsung dalam pertempuran melawan Houthi.
SERANGAN RIYADH MENELAN KORBAN JIWA
Serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid pada Sabtu dilaporkan menjadi salah satu insiden paling mematikan dalam eskalasi terbaru konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) disebut mengonfirmasi 12 korban meninggal dunia dan 309 orang terluka, termasuk sejumlah korban dalam kondisi kritis.
Korban tewas dilaporkan mencakup warga Arab Saudi dan warga negara asing, antara lain dari Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Jumlah korban kemudian disebut meningkat menjadi 13 setelah seorang warga India yang terluka dalam serangan tersebut meninggal dunia pada Ahad.
The Guardian dan The National juga dilaporkan memberitakan adanya serangan lanjutan pada Ahad (11/10/2026). Sebuah proyektil disebut menghantam Terminal 4, memicu kebakaran, dan menimbulkan korban dalam insiden terpisah.
Serangan berulang tersebut dilaporkan mengganggu penerbangan komersial dan mendorong otoritas Saudi membatasi operasional bandara. Sejumlah penerbangan disebut dibatalkan, sementara beberapa maskapai internasional menghentikan sementara layanan menuju Riyadh.
Juru bicara koalisi militer pimpinan Arab Saudi di Yaman, Mayor Jenderal Turki al-Maliki, menyatakan serangan terhadap terminal penumpang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Ia menegaskan koalisi akan merespons serangan yang membahayakan warga sipil.
Kelompok Houthi dilaporkan mengklaim sejumlah serangan terhadap bandara dan fasilitas strategis Saudi. Kelompok tersebut juga memperingatkan maskapai penerbangan agar menghindari bandar udara Arab Saudi selama operasi militer kerajaan di Yaman berlangsung.
PAKTA MAKKAH MEMASUKI TAHAP OPERASIONAL
Eskalasi di Riyadh terjadi beberapa hari setelah Arab Saudi, Pakistan, dan Turki dilaporkan mempercepat pelaksanaan komitmen pertahanan bersama. Ketiga negara disebut menggelar pertemuan darurat Komite Politik Strategis dan Pertahanan Pakta Makkah di Riyadh pada Senin (5/10/2026).
Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Pakistan, ketiganya disebut sepakat mengambil langkah praktis untuk melaksanakan kewajiban pertahanan kolektif. Langkah tersebut mencakup penyediaan pasukan dan kemampuan militer yang telah disepakati serta persiapan pengerahan cepat ke Arab Saudi, sesuai pengaturan bersama dan ketentuan hukum nasional masing-masing negara.
Perjanjian tersebut disebut ditandatangani di Makkah pada 7 Agustus 2026 oleh Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Tujuannya adalah memperkuat kemampuan pencegahan bersama terhadap agresi dari luar.
Financial Times pada 7 Oktober 2026 dilaporkan memberitakan bahwa ketiga negara telah mengaktifkan mekanisme pertahanan bersama di tengah meningkatnya serangan terhadap Arab Saudi. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan koordinasi komando, integrasi kemampuan militer, dan penyesuaian dengan ketentuan hukum nasional.
Pertemuan di Riyadh juga disebut menyepakati pengangkatan pensiunan Letnan Jenderal Nauman Mahmood dari Pakistan sebagai sekretaris jenderal pertama Aliansi Pertahanan Makkah untuk masa jabatan tiga tahun.
The National melaporkan bahwa pembahasan terutama berfokus pada ancaman Houthi terhadap wilayah Saudi, termasuk serangan terhadap infrastruktur energi dan fasilitas sipil. Pertemuan tersebut berlangsung ketika operasi militer di Yaman meningkat, khususnya di kawasan pesisir Laut Merah dan sekitar Selat Bab al-Mandab.
Serangan terhadap Riyadh pada 10 dan 11 Oktober memperbesar tekanan terhadap ketiga negara untuk membuktikan kesiapan mekanisme yang baru disepakati. Tantangannya bukan sekadar menyampaikan solidaritas, melainkan menentukan bentuk bantuan pertahanan yang dapat dilaksanakan secara nyata.
PAKISTAN TELAH MEMILIKI PERSONEL MILITER DI SAUDI
Hubungan pertahanan Pakistan dan Arab Saudi telah terjalin jauh sebelum munculnya Pakta Makkah. Kerja sama kedua negara mencakup penempatan personel militer, pelatihan, konsultasi pertahanan, dan dukungan keamanan.
Dalam konferensi pers pada Jumat (9/10/2026), juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan dilaporkan mengonfirmasi keberadaan personel dan sumber daya militer Pakistan di Arab Saudi. Namun, ia tidak memberikan rincian mengenai jumlah pasukan tambahan yang akan dikerahkan ataupun jenis operasi yang akan dijalankan berdasarkan hasil pertemuan 5 Oktober.
Keputusan mengenai pengerahan dan penggunaan kemampuan militer akan bergantung pada penilaian ancaman serta mandat kerja sama pertahanan. Rincian operasi militer juga dinilai sensitif untuk dipublikasikan.
Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif sebelumnya disebut mengakui bahwa Pakistan dan Turki telah memiliki kehadiran militer di kawasan operasi. Namun, ia menegaskan pasukan Arab Saudi masih menjadi unsur yang menjalankan operasi tempur langsung dalam konflik melawan Houthi.
Perbedaan antara penempatan personel, bantuan militer, dan keterlibatan langsung dalam pertempuran menjadi penting untuk memahami pelaksanaan Pakta Makkah. Kesepakatan menyiapkan kekuatan pertahanan bersama tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh anggota aliansi telah mengirim pasukan untuk menyerang wilayah Yaman.
Islamabad juga menghadapi pertimbangan diplomatik yang kompleks. Pakistan memiliki hubungan pertahanan erat dengan Arab Saudi, tetapi berbatasan langsung dengan Iran dan berkepentingan menjaga stabilitas hubungan dengan Teheran.
Karena itu, keputusan memperluas keterlibatan militer dapat membawa konsekuensi yang melampaui persoalan pertahanan Arab Saudi. Islamabad perlu mempertimbangkan keamanan kawasan, hubungan dengan Iran, dan risiko meluasnya peperangan di Timur Tengah.
TURKI TEGASKAN PAKTA BERSIFAT DEFENSIF
Turki menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian dalam Pakta Makkah karena memiliki industri pertahanan yang berkembang. Kemampuannya mencakup pengembangan pesawat nirawak, sistem pertahanan udara, perang elektronik, dan berbagai teknologi militer untuk mendukung perlindungan infrastruktur strategis.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan bahwa Pakta Makkah tidak dirancang sebagai perjanjian untuk melancarkan operasi ofensif terhadap negara lain. Dalam pernyataan pada Kamis (8/10/2026), Fidan menyatakan Ankara akan membantu negara anggota yang diserang, tetapi tidak akan mengerahkan pasukan ke wilayah negara lain untuk memulai serangan.
“Ini adalah perjanjian pertahanan, bukan perjanjian untuk menyerang,” kata Fidan sebagaimana dilaporkan Al Jazeera dan Anadolu Agency.
Fidan menjelaskan bahwa pemerintah Turki sedang menilai bentuk dukungan yang dapat diberikan untuk memperkuat pertahanan Arab Saudi. Ankara juga menyiapkan proses pengajuan perjanjian kepada parlemen untuk memperoleh persetujuan sesuai mekanisme hukum nasional.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pakta Makkah tidak otomatis berarti keterlibatan ketiga negara dalam satu operasi ofensif bersama. Dukungan militer dapat berbentuk penguatan pertahanan udara, perlindungan fasilitas strategis, bantuan teknis, dan peningkatan koordinasi keamanan tanpa mengharuskan seluruh anggota terlibat dalam pertempuran langsung.
Ketiga negara tetap menghadapi tantangan untuk memastikan sistem pertahanan dan komunikasi militer dapat bekerja secara terpadu. Integrasi ini penting karena serangan Houthi dilaporkan melibatkan kombinasi rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat nirawak yang membutuhkan respons pertahanan berlapis.
HOUTHI, BAB AL-MANDAB, DAN ANCAMAN PERANG MELUAS
Serangan terhadap Riyadh berlangsung di tengah meningkatnya pertempuran di Yaman. Dalam beberapa pekan terakhir, Houthi dilaporkan memperluas operasi militer di wilayah pesisir Laut Merah, sementara pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi berupaya merebut kembali kawasan strategis.
Financial Times melaporkan bahwa kemampuan Houthi melancarkan serangan jarak jauh menunjukkan kelompok tersebut masih memiliki persenjataan yang dapat mengancam fasilitas penting Arab Saudi. Ancaman itu tetap muncul meskipun berbagai operasi militer telah dilancarkan terhadap posisi Houthi dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu kawasan strategis yang menjadi perhatian adalah Selat Bab al-Mandab, jalur laut yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Keamanan jalur ini berkaitan erat dengan perdagangan internasional melalui Terusan Suez serta pergerakan kapal pengangkut energi menuju Eropa dan Asia.
Ancaman terhadap bandara dan fasilitas ekonomi Saudi juga meningkatkan risiko bagi aktivitas internasional di kerajaan tersebut. Financial Times dilaporkan menyebut sejumlah eksekutif industri energi membatalkan kehadiran dalam konferensi minyak internasional di Riyadh setelah serangan terhadap bandara.
Pemerintah Arab Saudi tetap berupaya mempertahankan agenda ekonomi internasional di tengah meningkatnya ancaman keamanan. Upaya tersebut penting bagi Riyadh yang sedang memperluas investasi dan mendiversifikasi perekonomian di luar sektor minyak.
Amerika Serikat juga menghadapi tekanan untuk memperkuat dukungan terhadap Arab Saudi. Presiden Donald Trump dilaporkan menyatakan Washington akan mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan lebih jauh dalam operasi melawan Houthi. Namun, belum ada keputusan yang disebut memastikan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam pertempuran.
Menurut The Guardian, Amerika Serikat telah memberikan bantuan intelijen dan dukungan penentuan sasaran bagi operasi Saudi. Keterlibatan militer langsung Washington berpotensi memperluas konflik sekaligus meningkatkan ancaman terhadap pelayaran internasional di Laut Merah.
UJIAN SESUNGGUHNYA BAGI PAKTA MAKKAH
Di tengah eskalasi tersebut, Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Mesir dilaporkan mengeluarkan pernyataan bersama pada Ahad (11/10/2026). Keempat negara yang tergabung dalam kelompok R4 itu mengecam serangan Houthi terhadap Arab Saudi dan mendukung langkah yang sah untuk melindungi kedaulatan serta keamanan kerajaan.
Pernyataan R4 perlu dibedakan dari mekanisme Pakta Makkah yang beranggotakan tiga negara, yakni Arab Saudi, Pakistan, dan Turki. Keterlibatan Mesir dalam pernyataan kecaman bersama tidak berarti Kairo menjadi anggota perjanjian pertahanan trilateral tersebut.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres juga dilaporkan mengutuk serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil bertentangan dengan hukum internasional serta meminta kekerasan segera dihentikan.
Seruan penghentian serangan semakin penting ketika konflik Yaman berisiko meluas menjadi konfrontasi yang melibatkan lebih banyak negara. Pertempuran berkepanjangan tidak hanya mengancam keamanan Arab Saudi, tetapi juga memperburuk kondisi kemanusiaan di Yaman dan mengganggu perekonomian kawasan.
Bagi Pakta Makkah, serangan terhadap Riyadh menjadi ujian awal bagi kredibilitas komitmen pertahanan kolektif yang baru dibangun. Pernyataan Pakistan menunjukkan dukungan politik yang kuat, sedangkan hasil pertemuan 5 Oktober disebut telah menyediakan kerangka untuk meningkatkan kerja sama militer secara lebih konkret.
Namun, efektivitas perjanjian tersebut tidak dapat diukur hanya dari ketegasan pernyataan atau rencana pengerahan kekuatan. Ukuran yang lebih menentukan adalah kemampuan ketiga negara mengoordinasikan pertahanan, melindungi fasilitas sipil, dan mencegah serangan berikutnya tanpa memperluas konflik.
Di sinilah Pakta Makkah menghadapi tantangan terbesarnya. Aliansi yang dibentuk untuk memperkuat daya tangkal bersama harus membuktikan bahwa solidaritas politik dapat diterjemahkan menjadi perlindungan keamanan yang nyata, sekaligus mencegah kawasan terseret semakin jauh ke dalam peperangan
Comment