JAKARTA, UBN NEWSROOM — Jumat, 27 Jumadil Akhir 1448 H / 16 Oktober 2026 M.
Lahirnya Pakta Makkah yang melibatkan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan memunculkan pertanyaan mengenai masa depan keamanan dunia Islam dan posisi Indonesia dalam perubahan geopolitik Timur Tengah. Kesepakatan pertahanan tersebut dinilai berpotensi membentuk keseimbangan kekuatan baru ketika dominasi militer Amerika Serikat menghadapi tekanan dan negara-negara kawasan mencari jalan menuju kemandirian strategis.
Persoalan tersebut mengemuka dalam forum SAJID Friday Morning Talk bertema “Pakta Makkah: Konfigurasi Kekuatan Baru Dunia Islam” di AQL Islamic Center, Jakarta, Jumat (16/10/2026). Ketua Umum DPP Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) KH Bachtiar Nasir mempertanyakan posisi Indonesia dan negara-negara Islam lainnya dalam perkembangan kerja sama pertahanan tersebut.
“Di mana posisi dunia Islam yang lain? Dan seberapa strategis saat ini Pakta Pertahanan Makkah terhadap dunia Islam? Dan bagaimana dunia Islam secara keseluruhan menyikapi pergolakan yang terjadi?” kata KH Bachtiar Nasir, yang akrab disapa UBN.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Muhammad Anis Matta, yang menjadi narasumber dalam forum tersebut, menilai perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mempercepat perubahan keseimbangan kekuatan Timur Tengah. Menurutnya, negara-negara Islam perlu memperkuat koordinasi politik, membangun mekanisme penyelesaian konflik, dan mengembangkan kerja sama pertahanan agar mampu menentukan masa depan kawasan berdasarkan kepentingannya sendiri.
Pakta Makkah dan Ujian Pertahanan Kolektif
Pakta Makkah atau Mecca Joint Defence Agreement (MJDA) ditandatangani pada 7 Agustus 2026 di Istana Al-Safa, Makkah, Arab Saudi, dengan melibatkan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Berdasarkan keterangan bersama ketiga negara, kesepakatan tersebut memuat prinsip bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara penandatangan dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
UBN menilai kerja sama tersebut memunculkan harapan bagi terbentuknya kekuatan pertahanan kolektif dunia Islam, bahkan disebut-sebut sebagai kemungkinan Islamic NATO. Namun, kesamaan prinsip pertahanan kolektif tidak otomatis membuat Pakta Makkah memiliki struktur komando, mekanisme pengambilan keputusan, dan kemampuan pengerahan pasukan seperti NATO.
Reuters pada 12 Oktober 2026 melaporkan bahwa Erdogan menyatakan pemerintah Turki akan mengajukan perjanjian tersebut kepada parlemen untuk diratifikasi. Meski demikian, rincian kewajiban operasional ketiga negara belum seluruhnya terbuka untuk publik, sementara Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan bahwa pakta tersebut bersifat defensif.
Konflik Timur Tengah dan Kepentingan Indonesia
Anis menilai perang melawan Iran memperlihatkan tantangan terhadap fondasi keamanan Timur Tengah yang selama ini bertumpu pada Amerika Serikat. Ia juga menyoroti kemampuan Iran mengganggu lalu lintas pelayaran Selat Hormuz, yang berpotensi memengaruhi perdagangan energi, rantai pasok industri, ketersediaan pupuk, dan ketahanan pangan global.
Serangan terhadap fasilitas penting di Arab Saudi turut memperlihatkan dampak konflik terhadap keamanan masyarakat dan perjalanan keagamaan. Bagi Indonesia, stabilitas kawasan berkaitan langsung dengan keselamatan pekerja migran, keamanan jamaah haji dan umrah, serta hubungan ekonomi dengan Arab Saudi.
“Nah, di sinilah Indonesia juga diminta untuk memberikan pandangannya terhadap Pakta Makkah dan kontribusinya,” ujar UBN. Ia menekankan bahwa kerja sama pertahanan seharusnya menjadi bagian dari upaya memperbesar peran dunia Islam dalam menentukan arah hubungan internasional.
Lima Agenda Strategis Dunia Islam
Anis menawarkan lima agenda untuk memperkuat posisi negara-negara Islam, yaitu kemandirian strategis, mekanisme penyelesaian konflik antarnegeri Muslim, penguatan koordinasi politik melalui forum multilateral, pengembangan industri pertahanan bersama, dan penguatan hubungan kebudayaan. Menurutnya, agenda tersebut perlu berjalan beriringan agar kekuatan dunia Islam tidak hanya bertumpu pada kemampuan militer.
Dalam diplomasi, Anis menilai Indonesia memiliki peluang menjadi penghubung di antara negara-negara yang memiliki kepentingan berbeda karena tidak mempunyai ambisi teritorial di Timur Tengah. Ia juga menyoroti peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Developing Eight (D-8), termasuk posisi Indonesia sebagai pemegang keketuaan D-8 periode 2026–2027.
“Di Indonesia ada pertemuan harmoni antara tiga hal: agama, demokrasi, dan kemakmuran,” kata Anis. Ia menilai pengalaman Indonesia dapat menjadi modal untuk memperkuat hubungan politik dan kebudayaan antarmasyarakat Muslim.
Indonesia di Antara Pakta dan Diplomasi
Indonesia tidak termasuk negara penandatangan Pakta Makkah dan belum mengumumkan rencana untuk bergabung. Dalam situasi tersebut, politik luar negeri bebas aktif memberikan ruang bagi Jakarta untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak sekaligus mendorong penyelesaian konflik dan kerja sama multilateral.
Perbedaan kepentingan antara Iran, Turki, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk menunjukkan bahwa pembentukan aliansi pertahanan belum cukup untuk menjamin stabilitas kawasan. Kemandirian strategis membutuhkan kesepahaman politik, ketahanan ekonomi, penguasaan teknologi, dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang dapat diterima berbagai pihak.
Pertanyaan mengenai posisi Indonesia dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan keputusan untuk bergabung atau berada di luar Pakta Makkah, tetapi juga menyangkut kemampuan memanfaatkan kepercayaan diplomatik untuk menghasilkan kontribusi nyata. Di tengah perubahan geopolitik Timur Tengah, Indonesia berpeluang memperkuat perannya melalui diplomasi penyelesaian konflik, perlindungan warga negara, dan pembangunan kemandirian strategis dunia Islam
Comment