SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agama
Home » MUI Akan Gelar Kongres Umat Islam Indonesia VIII, Bahas Peta Jalan Geopolitik Umat 2026–2030

MUI Akan Gelar Kongres Umat Islam Indonesia VIII, Bahas Peta Jalan Geopolitik Umat 2026–2030

JAKARTA | UBN Newsroom — Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII pada 24–26 Juli 2026 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara. Forum musyawarah nasional tersebut akan menghimpun sekitar 413 peserta dari berbagai unsur umat Islam Indonesia untuk membahas isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, hingga arah peran umat Islam dalam dinamika global.
Rencana penyelenggaraan kongres disampaikan dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal MUI TV di Jakarta, Selasa (21/7/2026), sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan KUII VIII.

Forum Strategis Umat Islam Indonesia

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Halal sekaligus Panitia KUII VIII, Dr. Rofiqul Umam Ahmad, menjelaskan bahwa Kongres Umat Islam Indonesia merupakan forum musyawarah yang mempertemukan berbagai komponen umat Islam untuk membahas persoalan keumatan, keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan.
Menurutnya, materi kongres saat ini masih dalam tahap finalisasi oleh tim steering committee sebelum dikonsultasikan kepada pimpinan MUI dan disosialisasikan kepada berbagai elemen umat Islam.
Salah satu agenda utama yang akan dibahas adalah penyusunan Peta Jalan Geopolitik Umat 2026–2030.
Sebelumnya, Ketua Kelompok Kerja Geopolitik dan Tatanan Dunia Baru KUII VIII, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menjelaskan bahwa peta jalan tersebut disusun sebagai arah strategis kontribusi umat Islam Indonesia dalam merespons perubahan geopolitik dunia yang semakin multipolar.

Pra-Kongres Telah Digelar

Menjelang pelaksanaan kongres, MUI telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan pra-kongres sebagai bagian dari proses penghimpunan aspirasi umat.
Di antaranya adalah Silaturahim Nasional (Silatnas) Penguatan Ukhuwah bersama Bank Syariah Indonesia pada 29–30 Juni 2026 yang menghasilkan Deklarasi Nasional Ukhuwah serta peluncuran Indeks Ukhuwah bekerja sama dengan BRIN.
MUI juga menggelar Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan Semarak Pra-Kongres KUII VIII di Masjid Istiqlal pada 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Agama Prof. KH Nasaruddin Umar dan mantan Ketua Umum PBNU Prof. KH Said Aqil Siroj.
Selain itu, berbagai Focus Group Discussion (FGD) mengenai isu-isu strategis keumatan dan kebangsaan telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kongres.

Diharapkan Lahirkan Rekomendasi Strategis

Melalui penyelenggaraan KUII VIII, MUI berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang merepresentasikan aspirasi umat Islam Indonesia sekaligus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, mulai dari persoalan keagamaan, penguatan ekonomi syariah, hingga perubahan tatanan geopolitik global.

Perspektif UBN Newsroom Peradaban Islam & Soft Power Global

Kongres Umat Islam Indonesia VIII hadir pada momentum ketika dunia memasuki fase pergeseran menuju tatanan global yang semakin multipolar. Dalam konteks tersebut, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki peluang untuk memperkuat perannya sebagai pusat peradaban Islam moderat yang berkontribusi terhadap perdamaian, keadilan, serta kerja sama antarbangsa.
Penyusunan Peta Jalan Geopolitik Umat 2026–2030 menunjukkan upaya menghadirkan perspektif strategis umat Islam dalam membaca perubahan dunia, sehingga umat tidak hanya menjadi objek dinamika global, tetapi juga mampu menjadi subjek yang aktif memberikan solusi bagi berbagai persoalan internasional.

Muadzin Masjidil Haram Syekh Ibrahim Al-Madani Wafat

Perspektif Syariah Compliance

Musyawarah merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an (QS. Asy-Syura: 38). Karena itu, forum seperti KUII menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, merumuskan kemaslahatan bersama, serta menghadirkan panduan yang tetap berpijak pada nilai-nilai syariat dalam menjawab tantangan zaman.
Pembahasan mengenai ekonomi syariah, kehidupan berbangsa, hingga geopolitik diharapkan tetap berlandaskan prinsip keadilan, persatuan umat, serta kemaslahatan umum, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya relevan secara nasional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Advertisement
× Advertisement