JAKARTA, UBN NEWSROOM — Kamis, 12 Rabiul Akhir 1448 H / 24 September 2026 M.
Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa menggunakan podium Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyampaikan pesan langsung kepada Israel. Ia menegaskan Dataran Tinggi Golan tetap merupakan wilayah Suriah dan mendesak pasukan Israel mundur dari wilayah yang dikuasainya setelah jatuhnya pemerintahan Bashar Assad pada Desember 2024.
Al-Sharaa mengatakan tidak ada perubahan fakta di lapangan yang dapat menghapus kedaulatan Suriah ataupun ketentuan hukum internasional. “Golan akan tetap menjadi tanah Suriah,” kata Al-Sharaa dalam pidatonya, Rabu (23/9/2026), sebagaimana dilaporkan Associated Press (AP).
Pidato tersebut menjadi salah satu kecaman terkeras Al-Sharaa terhadap Israel sejak ia mengambil alih kepemimpinan Suriah. Namun, pada saat yang sama, Damaskus masih membuka kemungkinan tercapainya kesepakatan keamanan dan perdamaian apabila Israel menarik diri dari wilayah Suriah.
Haaretz melaporkan Al-Sharaa secara khusus meminta Israel kembali ke posisi sebelum 8 Desember 2024, hari ketika pemerintahan Assad runtuh dan pasukan Israel mulai bergerak masuk ke sejumlah wilayah di Suriah selatan. Ia juga menyatakan pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel tidak memiliki keabsahan berdasarkan hukum internasional.
AP melaporkan Israel mengatakan pengerahan pasukannya di sebagian wilayah Suriah selatan dilakukan sebagai langkah pertahanan untuk mencegah kemungkinan serangan terhadap wilayah Israel. Namun, Al-Sharaa menolak alasan tersebut dan menyerukan pemulihan garis yang berlaku sebelum pasukan Israel bergerak lebih jauh ke wilayah Suriah.
500 SERANGAN DAN 1.200 PENYUSUPAN
Al-Sharaa tidak hanya mengangkat persoalan Golan. Ia menuduh Israel telah melancarkan lebih dari 500 serangan udara dan artileri terhadap Suriah sejak ia berkuasa hampir dua tahun lalu.
Menurut Al-Sharaa, Israel juga melakukan sekitar 1.200 penyusupan darat serta menahan hampir 300 orang. Angka-angka tersebut merupakan klaim pemerintah Suriah yang disampaikan Al-Sharaa di forum PBB. Al Jazeera juga mencatat angka tersebut sebagai bagian dari pernyataan Al-Sharaa.
“Kami menolak upaya Israel untuk memaksakan fakta di lapangan. Kami menolak agresi mereka yang merusak perdamaian dan keamanan,” kata Al-Sharaa seperti dikutip Al Jazeera.
Ia mengatakan tindakan Israel mengingatkannya pada sebuah masa yang menurut Suriah seharusnya telah berlalu. Al-Sharaa juga memperingatkan bahwa serangan dan operasi militer Israel dapat mengganggu proses pemulihan negaranya setelah bertahun-tahun dilanda perang.
Dalam pidatonya, ia menggambarkan Suriah sedang bergerak “dari krisis menuju kesempatan”. Pemerintah, menurut dia, sedang berusaha menghentikan pertumpahan darah, memulai pembangunan kembali, menyatukan institusi negara, serta menempatkan senjata di bawah kendali pemerintah.
Al-Sharaa juga mengklaim sekitar 3,5 juta pengungsi dan warga yang terusir telah kembali. Pemulangan pengungsi menjadi salah satu persoalan besar Suriah setelah perang berkepanjangan memaksa jutaan warga meninggalkan rumah mereka dan menyebar ke negara-negara tetangga maupun Eropa.
GOLAN DAN RESOLUSI 497
Persoalan Dataran Tinggi Golan mempunyai sejarah jauh lebih panjang dibandingkan pergantian pemerintahan di Damaskus. Israel merebut kawasan tersebut dari Suriah dalam perang 1967 dan memberlakukan hukum, yurisdiksi, serta administrasinya di wilayah itu pada 1981.
Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 497 pada 17 Desember 1981. Resolusi tersebut menyatakan keputusan Israel memberlakukan hukum, yurisdiksi, dan administrasinya di Golan Suriah yang diduduki sebagai “batal demi hukum dan tanpa akibat hukum internasional”. Resolusi itu juga meminta Israel segera membatalkan keputusan tersebut.
Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump pada 2019 mengakui kedaulatan Israel atas Golan, mengubah kebijakan Washington yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sementara itu, posisi PBB dalam Resolusi 497 tetap menyatakan tindakan Israel menerapkan hukum, yurisdiksi, dan administrasinya di Golan Suriah yang diduduki tidak memiliki akibat hukum internasional.
Karena itu, Al-Sharaa menegaskan persoalan kepemilikan wilayah tersebut menurutnya tidak dapat dinegosiasikan.
Sehari sebelum berpidato di PBB, Al-Sharaa mengatakan dalam sebuah forum Atlantic Council bahwa Golan bukan wilayah yang dapat diserahkan seorang presiden. Menurut laporan Haaretz, ia mengatakan kawasan tersebut bukan milik presiden Suriah, presiden Amerika Serikat, ataupun individu lain yang dapat melepaskannya.
KEMBALI KE GARIS 1974
Al-Sharaa juga menyerukan kembali pada Perjanjian Pelepasan Pasukan Israel-Suriah 1974. Kesepakatan itu memisahkan kekuatan militer kedua negara dan membentuk zona pemisah yang diawasi United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF).
AP melaporkan Al-Sharaa menyatakan Suriah tetap berkomitmen terhadap kerangka tersebut. Ia meminta Israel kembali ke garis sebelum 8 Desember 2024 dan menarik pasukan yang masuk ke Suriah setelah jatuhnya pemerintahan Assad.
Al Jazeera juga melaporkan Al-Sharaa meminta masyarakat internasional menegakkan kesepakatan 1974 dan menekan Israel agar meninggalkan wilayah Suriah yang didudukinya.
Seruan tersebut menunjukkan Damaskus ingin menggunakan kerangka yang sudah diakui internasional sebagai dasar untuk mengurangi ketegangan. Namun, persoalan Golan tetap menjadi sengketa mendasar yang belum terselesaikan.
KESEPAKATAN DISEBUT PERNAH 90 PERSEN
Meski retorikanya terhadap Israel keras, Al-Sharaa memberikan sinyal bahwa komunikasi antara kedua negara tidak sepenuhnya terputus. Ia mengklaim Suriah dan Israel sebelumnya bahkan hampir mencapai kesepakatan keamanan.
“Kami hampir mencapai 90 persen kesepakatan dengan Israel, tetapi kemudian Israel menarik diri,” kata Al-Sharaa, sebagaimana dilaporkan Haaretz. Ia mengatakan Israel kemudian mengajukan sejumlah alasan dan syarat yang membuat kesepakatan tidak berlanjut.
Pernyataan tersebut memperlihatkan sisi lain hubungan Suriah-Israel setelah tumbangnya Assad. Di satu sisi, keduanya berhadapan dalam persoalan wilayah dan operasi militer. Di sisi lain, komunikasi mengenai mekanisme keamanan tetap berlangsung.
Al-Sharaa bahkan mengatakan Suriah menginginkan perdamaian jangka panjang. Namun, menurut dia, perdamaian tidak mungkin dibangun apabila hak Suriah belum dipulihkan dan sebagian wilayahnya tetap berada dalam pendudukan Israel.
KRITIK KEBIJAKAN ISRAEL SETELAH 7 OKTOBER
Al-Sharaa juga mengkritik cara Israel melihat Suriah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Dalam forum Atlantic Council, ia mengatakan peristiwa tersebut tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menentukan seluruh kebijakan keamanan Israel terhadap Suriah.
“Tidak tepat apabila apa yang terjadi pada 7 Oktober menentukan kebijakan Israel terhadap Suriah,” kata Al-Sharaa, menurut Haaretz. Ia berpendapat kebijakan tersebut justru dapat menciptakan persoalan keamanan baru.
Menurut Al-Sharaa, negara yang ingin menjamin keamanannya sendiri juga harus menghormati keamanan negara lain. Ia mengatakan kebijakan Israel terhadap negara-negara di sekitarnya justru berpotensi menghasilkan ancaman baru, bukan menghilangkannya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari upaya Al-Sharaa membangun narasi Suriah baru setelah perang saudara dan tumbangnya Assad. Damaskus ingin mendapatkan dukungan internasional untuk rekonstruksi dan reintegrasi negara sekaligus menolak keberadaan militer Israel di wilayah yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan Suriah.
REKONSTRUKSI DI TENGAH ANCAMAN KONFLIK BARU
Al Jazeera melaporkan pemerintahan Al-Sharaa kini berusaha menarik investasi internasional dan dukungan politik untuk membangun kembali negara yang hancur akibat perang. Pada saat yang sama, ketegangan dengan Israel menjadi salah satu risiko bagi stabilitas proses transisi tersebut.
Pidato Al-Sharaa di New York karena itu memuat dua pesan yang berjalan bersamaan. Kepada masyarakat internasional, ia ingin menunjukkan Suriah sedang bergerak menuju stabilitas, pembangunan kembali, dan penyatuan institusi negara. Kepada Israel, pesannya jauh lebih tegas: perubahan pemerintahan di Damaskus tidak berarti Suriah melepaskan tuntutannya atas wilayah yang diduduki.
Dalam perspektif hukum internasional, posisi PBB mengenai Golan juga memiliki dasar pada Resolusi Dewan Keamanan 497. Resolusi tersebut menyatakan penerapan hukum, yurisdiksi, dan administrasi Israel di Golan Suriah yang diduduki tidak mempunyai akibat hukum internasional.
Sementara di lapangan, Israel mempertahankan pasukannya di sejumlah wilayah Suriah selatan dengan alasan keamanan. Suriah menolak kehadiran tersebut dan menuntut penarikan kembali ke garis sebelum Desember 2024.
Di tengah dua posisi itu, Al-Sharaa tetap menyisakan satu pintu: diplomasi. Namun, ia menegaskan jalan menuju perdamaian tidak dapat dipisahkan dari persoalan wilayah. Bagi Damaskus, perdamaian dengan Israel harus diawali dengan penghormatan terhadap kedaulatan Suriah—dan Golan berada di jantung tuntutan tersebut.
PERSPEKTIF UBN NEWSROOM
KEDAULATAN, KEAMANAN, DAN JALAN DIPLOMASI
Pidato Al-Sharaa memperlihatkan bahwa isu Golan tetap menjadi bagian utama dalam hubungan Suriah-Israel, bahkan setelah perubahan besar politik di Damaskus. Di satu sisi, Suriah menuntut penarikan pasukan Israel dan penghormatan terhadap kerangka 1974. Di sisi lain, komunikasi mengenai pengaturan keamanan masih terbuka.
Dalam situasi seperti ini, penyelesaian konflik membutuhkan mekanisme diplomasi yang mampu mempertemukan persoalan keamanan, kedaulatan, serta ketentuan hukum internasional. Resolusi 497 dan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974 menjadi bagian dari kerangka yang terus disebut dalam perdebatan mengenai status dan keamanan kawasan.
AMANAH DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN KEADILAN
Islam mengajarkan bahwa perdamaian harus ditempuh ketika terdapat ruang untuk menyelesaikan perselisihan, tanpa meninggalkan prinsip keadilan dan amanah.
Allah SWT berfirman:
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”
(Q.S. Al-Anfal [8]: 61)
Ayat tersebut memberikan prinsip bahwa ketika terdapat kecenderungan menuju perdamaian, jalan tersebut dapat ditempuh dengan tetap bertawakal kepada Allah. Dalam konteks hubungan antarnegara, perdamaian membutuhkan kesediaan untuk berdialog, menghormati hak, menjaga keamanan, dan menyelesaikan sengketa melalui jalan yang tidak memperluas pertumpahan darah.
CATATAN REDAKSI
Klaim mengenai jumlah serangan, penyusupan, dan tahanan merupakan angka yang disampaikan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa dalam pidatonya dan belum diperlakukan sebagai verifikasi independen. Posisi hukum PBB mengenai Golan merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan 497 (1981).
DUKUNGAN OPERASIONAL DAKWAH & JURNALISME PERADABAN
UBN Newsroom terus berupaya menghadirkan informasi, analisis strategis, dan jurnalisme peradaban yang berpihak pada kemaslahatan umat dan bangsa.
Keberlangsungan kerja dakwah dan jurnalisme membutuhkan dukungan bersama. Dukungan operasional dakwah dan jurnalisme peradaban UBN Newsroom serta dukungan tanggap bencana dapat disalurkan melalui:
BSI 7779700091
a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
Ikuti media sosial UBN Newsroom untuk mendapatkan berbagai informasi dan analisis strategis tentang umat, bangsa, dan peradaban melalui kanal YouTube UBN Newsroom.
UBN Newsroom — Strategic Islamic Newsroom.
Kebenaran yang teruji, narasi yang berakar pada wahyu.
Comment