TEL AVIV, UBN Newsroom — Selasa, 28 Rabiul Awal 1448 H / 9 September 2026 M.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menghadapi tekanan politik setelah muncul laporan bahwa Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed bin Zayed Al Nahyan diduga telah memperingatkannya mengenai persiapan operasi besar Hamas sekitar 10 hari sebelum serangan 7 Oktober 2023.
Laporan tersebut berasal dari investigasi surat kabar Israel Haaretz yang mengungkap dugaan adanya komunikasi langsung antara Bin Zayed dan Netanyahu. Netanyahu membantah keras laporan tersebut dan menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap Haaretz atas tuduhan pencemaran nama baik.
INVESTIGASI HAARETZ UNGKAP DUGAAN PERINGATAN
Kontroversi bermula dari investigasi Haaretz yang diterbitkan Selasa (8/9/2026), sebagai bagian dari temuan dalam buku baru karya jurnalis Shlomi Eldar dan Ruth Yuval mengenai kegagalan Israel menjelang serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Haaretz menyebut investigasi tersebut disusun berdasarkan puluhan sumber di Israel dan luar negeri, termasuk pejabat senior, rekaman, dokumen internal, serta korespondensi.
Menurut laporan itu, sekitar satu setengah pekan sebelum serangan, Mohamed bin Zayed menelepon Netanyahu dan memperingatkan bahwa pemimpin Hamas di Gaza saat itu, Yahya Sinwar, tengah mempersiapkan sebuah operasi besar. Percakapan tersebut disebut berlangsung sekitar 45 menit.
Informasi mengenai rencana Hamas, menurut Haaretz, bermula ketika Sinwar menyampaikan kepada seorang mantan pejabat Palestina bahwa Hamas tengah menyiapkan sebuah operasi yang digambarkannya sebagai “gempa bumi”. Informasi tersebut kemudian disebut diterima seorang penasihat di UEA sebelum diteruskan kepada kepemimpinan Emirat.
Bin Zayed dilaporkan khawatir operasi tersebut dapat menimbulkan korban besar, mengguncang kawasan, sekaligus mengancam keberlangsungan Abraham Accords yang menormalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab.
Netanyahu disebut merespons secara relatif tenang. Ia dilaporkan memperkirakan ancaman yang lebih besar justru dapat muncul dari Tepi Barat.
PERINGATAN DIKLAIM TIDAK SAMPAI KE PIMPINAN KEAMANAN ISRAEL
Persoalan lain yang muncul adalah dugaan bahwa informasi tersebut tidak diteruskan kepada sejumlah pejabat tertinggi keamanan Israel.
Mantan kepala badan keamanan dalam negeri Shin Bet, Ronen Bar, dan mantan Kepala Staf IDF Herzi Halevi dilaporkan mengatakan kepada Haaretz bahwa mereka tidak mengetahui adanya peringatan tersebut.
Kantor Netanyahu membantah seluruh klaim itu. Pemerintah Israel menyatakan tidak pernah menerima peringatan semacam itu dari UEA dan bahkan menyangkal bahwa Netanyahu berbicara dengan Mohamed bin Zayed dalam periode tersebut.
“Tidak ada peringatan yang diberikan kepada perdana menteri dari Uni Emirat Arab sebelum 7 Oktober,” demikian pernyataan kantor Netanyahu sebagaimana dilaporkan The Times of Israel pada Selasa (8/9/2026).
Kantor Netanyahu juga menyatakan bahwa apabila terdapat informasi intelijen yang relevan, informasi tersebut seharusnya disampaikan melalui saluran intelijen resmi antara kedua negara.
NETANYAHU ANCAM GUGAT HAARETZ
Polemik tersebut berkembang menjadi persoalan hukum. Netanyahu pada Rabu (9/9/2026) mengatakan telah memerintahkan pengacaranya untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Haaretz, Shlomi Eldar, dan pihak lain yang terlibat dalam laporan tersebut.
Netanyahu kembali menegaskan bahwa tidak pernah terjadi percakapan telepon antara dirinya dan Presiden UEA sejak awal September hingga 7 Oktober 2023.
Menurut Netanyahu, apabila komunikasi pada tingkat kepala pemerintahan benar-benar terjadi, semestinya terdapat dokumentasi atau catatan resmi mengenai percakapan tersebut.
Haaretz tetap mempertahankan hasil investigasinya. Sementara itu, keterangan resmi UEA sejauh ini tidak secara langsung mengonfirmasi ataupun membantah apakah percakapan antara Bin Zayed dan Netanyahu benar-benar berlangsung.
Pemerintah UEA menyatakan memiliki saluran komunikasi terbuka dengan Israel dan bahwa informasi intelijen yang relevan telah dan terus disampaikan melalui jalur tersebut.
Di sisi lain, seorang sumber Emirat yang disebut mengetahui percakapan itu dilaporkan mengonfirmasi kepada The Times of Israel bahwa peringatan tersebut memang disampaikan melalui panggilan telepon.
Perbedaan keterangan tersebut membuat substansi laporan mengenai dugaan percakapan Bin Zayed dan Netanyahu masih belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang terbukti secara independen.
OPOSISI GUNAKAN LAPORAN UNTUK MENEKAN NETANYAHU
Laporan tersebut segera menjadi isu politik menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober 2026.
Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf IDF yang kini menjadi salah satu penantang Netanyahu, menuding perdana menteri telah berulang kali menghindari tanggung jawab atas kegagalan keamanan menjelang serangan 7 Oktober.
“Netanyahu menerima puluhan peringatan untuk 7 Oktober dan mengabaikan semuanya. Dia tidak layak,” kata Eisenkot melalui X sebagaimana dilaporkan Associated Press pada Selasa (8/9/2026).
Eisenkot sebelumnya menjadi anggota kabinet perang Israel setelah serangan 7 Oktober. Dalam pertarungan politik 2026, mantan panglima militer tersebut muncul sebagai salah satu pesaing serius Netanyahu ketika isu pertanggungjawaban atas kegagalan keamanan kembali menjadi perhatian publik.
Reuters pada Selasa (8/9/2026) melaporkan Netanyahu tengah berupaya mengonsolidasikan blok kanan di tengah ancaman kehilangan dukungan dalam pemilu.
Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett juga menggunakan laporan tersebut untuk meningkatkan tekanan terhadap Netanyahu. Bennett menyatakan bahwa Netanyahu memikul tanggung jawab pribadi dan langsung atas kegagalan yang berujung pada kematian warga Israel pada 7 Oktober.
“Netanyahu tidak dapat terus berada di posisinya bahkan satu menit pun,” kata Bennett sebagaimana dilaporkan The Guardian pada Selasa (8/9/2026).
PERTARUNGAN PANJANG SOAL TANGGUNG JAWAB 7 OKTOBER
Pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan mencegah serangan 7 Oktober telah membayangi politik Israel sejak 2023.
Pada pagi 7 Oktober 2023, militan pimpinan Hamas menerobos perbatasan dari Gaza dan menyerang komunitas serta fasilitas militer Israel.
Sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang diculik ke Gaza dalam serangan tersebut, menurut angka Israel. Serangan itu menjadi salah satu kegagalan keamanan terbesar Israel dalam beberapa dekade dan memicu perang berkepanjangan yang kemudian berkembang menjadi konfrontasi di berbagai front Timur Tengah.
Netanyahu terus menghadapi tekanan untuk menerima tanggung jawab politik atas kegagalan tersebut. Para pengkritiknya juga mendesakkan pembentukan penyelidikan independen berskala nasional untuk mengusut kegagalan politik, intelijen, dan militer sebelum serangan.
Namun, pemerintahannya menolak sejumlah tuntutan pembentukan komisi penyelidikan negara.
Karena itu, dugaan peringatan dari UEA menyentuh persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar satu percakapan telepon.
Jika klaim Haaretz terbukti benar, pertanyaan yang muncul bukan hanya apakah Netanyahu menerima peringatan, tetapi juga mengapa informasi tersebut tidak masuk ke rantai pengambilan keputusan keamanan Israel.
Sebaliknya, apabila klaim tersebut tidak dapat dibuktikan, Netanyahu dapat menggunakan kontroversi itu untuk memperkuat narasi bahwa lawan politik dan sebagian media berupaya membebankan keseluruhan kegagalan 7 Oktober kepadanya menjelang pemilu.
ABRAHAM ACCORDS DAN PERAN UEA
Keterlibatan UEA membuat laporan tersebut semakin sensitif.
UEA dan Israel menormalisasi hubungan pada 2020 melalui Abraham Accords yang dimediasi pemerintahan pertama Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Netanyahu berulang kali menjadikan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab sebagai salah satu pencapaian diplomatik utama pemerintahannya.
Hubungan Israel dan UEA kemudian berkembang mencakup perdagangan, investasi, diplomasi, serta komunikasi keamanan.
Jika klaim bahwa Mohamed bin Zayed secara pribadi menyampaikan informasi mengenai persiapan Hamas kepada Netanyahu kelak terverifikasi, hal tersebut akan menunjukkan kedekatan kanal komunikasi antara Abu Dhabi dan Tel Aviv menjelang serangan 7 Oktober.
Namun, karena Abu Dhabi belum mengonfirmasi secara terbuka isi percakapan tersebut, bagian paling penting dari laporan masih berada dalam wilayah klaim yang diperdebatkan.
GAZA MEMBAYAR HARGA TERBESAR
Serangan 7 Oktober menjadi titik awal perang yang mengubah Gaza secara drastis. Operasi militer Israel kemudian menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut dan memicu krisis kemanusiaan berkepanjangan.
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 73.650 warga Palestina tewas sejak perang dimulai, sebagaimana dilaporkan Associated Press pada Selasa (8/9/2026). Angka tersebut tidak secara konsisten memisahkan warga sipil dan kombatan.
Israel menyatakan operasi militernya bertujuan menghancurkan kemampuan militer Hamas dan membebaskan para sandera setelah serangan 7 Oktober.
Namun, operasi tersebut menghadapi kecaman internasional luas akibat besarnya korban sipil dan kehancuran di Gaza. Tuduhan genosida terhadap Israel masih menjadi sengketa hukum internasional dan ditolak oleh pemerintah Israel.
Menjelang pemilu Oktober, laporan mengenai dugaan peringatan Mohamed bin Zayed berpotensi kembali membawa isu pertanggungjawaban 7 Oktober ke pusat perdebatan politik Israel.
Pertanyaan utamanya tetap sama: seberapa banyak pemerintah Israel mengetahui ancaman Hamas sebelum serangan, bagaimana informasi tersebut diproses, dan siapa yang bertanggung jawab ketika berbagai peringatan gagal mencegah tragedi tersebut?
Polemik itu kini bahkan bergerak ke arena hukum setelah Netanyahu memutuskan menggugat Haaretz. Dengan demikian, persoalan yang bermula dari sebuah investigasi jurnalistik dan buku baru berpotensi menjadi salah satu isu paling sensitif dalam pertarungan politik Israel menjelang pemungutan suara 27 Oktober.
PERSPEKTIF UBN NEWSROOM
MEMBACA PERINGATAN, MENELUSURI TANGGUNG JAWAB
Polemik mengenai dugaan peringatan dari UEA kepada Benjamin Netanyahu memperlihatkan bahwa kegagalan keamanan tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai bagaimana sebuah informasi diterima, diverifikasi, diteruskan, dan ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan.
Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan percakapan tersebut, perbedaan antara laporan investigasi, bantahan Netanyahu, dan keterangan sumber Emirat menunjukkan pentingnya verifikasi sebelum sebuah informasi dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan.
Dalam persoalan yang memiliki konsekuensi sebesar serangan 7 Oktober, pertanggungjawaban tidak cukup berhenti pada siapa yang memberikan peringatan. Yang juga harus ditelusuri adalah bagaimana sistem intelijen dan kepemimpinan bekerja ketika menghadapi ancaman yang telah diperkirakan.
Jurnalisme peradaban memiliki tanggung jawab untuk tidak terburu-buru menjadikan sebuah klaim sebagai kebenaran final. Setiap informasi harus diuji, setiap pihak yang disebut harus memperoleh ruang untuk memberikan keterangan, dan setiap kesimpulan harus dibangun berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
TABAYYUN DALAM MEMBACA INFORMASI
Islam mengajarkan agar setiap informasi diperiksa terlebih dahulu sebelum manusia mengambil sikap atau menjatuhkan penilaian.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”
QS. Al-Hujurat [49]: 6
Ayat tersebut menjadi prinsip penting dalam membaca informasi, terutama ketika informasi berkaitan dengan perang, keamanan, kepemimpinan, dan nasib masyarakat luas.
Polemik mengenai dugaan peringatan UEA kepada Netanyahu menunjukkan pentingnya tabayyun dalam kerja jurnalistik. Sebuah laporan investigasi dapat menjadi informasi penting untuk ditelusuri, tetapi klaim yang masih diperdebatkan tetap harus ditempatkan sebagai klaim sampai terdapat bukti yang cukup untuk memastikan kebenarannya.
Menjaga kebenaran bukan hanya tentang menemukan informasi, tetapi juga memastikan informasi disampaikan secara amanah, berimbang, dan tidak melampaui apa yang benar-benar dapat dibuktikan.
CATATAN REDAKSI
Berita ini disusun berdasarkan laporan dan sumber yang tercantum dalam materi, terutama Haaretz, The Times of Israel, Associated Press, Reuters, dan The Guardian.
Klaim mengenai dugaan percakapan antara Mohamed bin Zayed dan Benjamin Netanyahu sebelum 7 Oktober 2023 masih menjadi bagian dari polemik. Netanyahu membantah adanya percakapan tersebut, sementara Haaretz mempertahankan hasil investigasinya dan seorang sumber Emirat disebut mengonfirmasi adanya peringatan.
UBN Newsroom menempatkan informasi tersebut sebagai klaim yang masih diperdebatkan dan akan terus mengikuti perkembangan berdasarkan sumber yang dapat diverifikasi.
DUKUNGAN DAKWAH & JURNALISME PERADABAN
UBN Newsroom terus berupaya menghadirkan informasi, analisis strategis, dan jurnalisme peradaban mengenai umat, bangsa, kemanusiaan, serta dinamika global.
Dukungan operasional dakwah dan jurnalisme peradaban UBN Newsroom dapat disalurkan melalui:
BSI 7779700091
a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
Ikuti UBN Newsroom untuk mendapatkan informasi dan analisis strategis tentang umat, bangsa, kemanusiaan, kebijakan publik, dan peradaban.
UBN Newsroom — Strategic Islamic Newsroom.
Kebenaran yang teruji, narasi yang berakar pada wahyu.
Comment