JOMBANG | UBN Newsroom — Jumat, 15 Rabiulawal 1448 H / 28 Agustus 2026 M.
Memasuki hari kedua Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Jumat (28/8/2026), ribuan muktamirin mulai membahas berbagai agenda organisasi, rekomendasi eksternal, hingga mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.
Berdasarkan pantauan UBN Newsroom di arena Muktamar NU di Pondok Pesantren Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, para muktamirin dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Indonesia mengikuti sidang pleno dan forum komisi.
Agenda yang dibahas meliputi draf organisasi, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan sebelumnya, serta penyusunan berbagai rekomendasi untuk menjawab persoalan umat dan bangsa.
Bahtsul Masa’il bahas persoalan masyarakat
Komisi Bahtsul Masa’il menjadi salah satu forum penting dalam Muktamar. Sejumlah persoalan aktual di masyarakat dibahas, antara lain perlindungan data pribadi sebagai respons terhadap maraknya kebocoran data digital yang merugikan masyarakat.
Forum tersebut juga membahas konflik agraria, termasuk tata cara penyelesaian sengketa lahan rakyat dan penataan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.
Selain itu, penguatan pendidikan usia dini turut menjadi perhatian. Kalangan Nahdliyin mendorong penguatan legalitas dan kesejahteraan guru ngaji serta Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di tingkat akar rumput.
Bursa calon Ketua Umum PBNU semakin menghangat
Persaingan calon Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 semakin menghangat menjelang agenda pemilihan yang dijadwalkan berlangsung Sabtu malam (29/8).
Sejumlah nama yang mencuat di arena Muktamar antara lain petahana KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, KH Imam Jazuli, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, serta KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar yang sempat masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU menyatakan tidak akan maju dalam kontestasi. Ia memilih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Agama dan membantu Presiden Prabowo Subianto.
Dua mekanisme pemilihan sedang dimatangkan
Berbeda dengan organisasi pada umumnya, Muktamar NU tidak menerapkan sistem pendaftaran kandidat secara terbuka. Penjaringan calon dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan muktamirin.
Hingga Jumat malam, Sidang Pleno Komisi Organisasi masih mematangkan dua alternatif mekanisme pemilihan.
Pertama, sistem konvensional dengan mekanisme one man one vote dan restu Rais Aam. Dalam mekanisme ini, PWNU dan PCNU sebagai pemilik hak suara memilih kandidat secara langsung. Nama yang memenuhi batas kuorum kemudian wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Rais Aam terpilih sebelum pemungutan suara final.
Kedua, sistem usulan bertingkat melalui forum Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Forum ini merupakan majelis ulama yang dipilih untuk bermusyawarah dalam menentukan pimpinan tertinggi NU, khususnya Rais Aam.
Muktamar memadukan budaya dan teknologi
Muktamar ke-35 NU juga mendapat perhatian melalui penyelenggaraan yang memadukan budaya lokal dengan teknologi modern.
Panitia menyediakan fasilitas lounge bagi peserta, membagikan sekitar 3.000 mushaf Al-Qur’an, serta mengoperasikan puluhan becak hias untuk membantu mobilitas para kiai di kawasan pesantren.
Pada malam pembukaan Kamis (27/8), langit Jombang juga dihiasi atraksi formasi drone yang membentuk wajah salah satu tokoh pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah.
Rangkaian Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung hingga upacara penutupan pada Senin (31/8/2026).
Perspektif UBN Newsroom
Menjaga Khidmah dan Persatuan
Muktamar bukan hanya forum memilih kepemimpinan, tetapi ruang untuk merumuskan arah khidmah organisasi dalam menjawab persoalan umat dan bangsa.
Pembahasan mengenai perlindungan data, konflik agraria, pendidikan, kesejahteraan guru ngaji, hingga mekanisme kepemimpinan menunjukkan bahwa keputusan organisasi memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, proses Muktamar perlu dijalankan dengan musyawarah, kedewasaan, dan semangat menjaga persatuan. Perbedaan pilihan dalam kontestasi kepemimpinan seharusnya tidak menghilangkan ukhuwah dan tujuan utama untuk menghadirkan kemaslahatan.
Berdiri di atas kebenaran dan keadilan
Islam mengajarkan agar setiap amanah dan keputusan dijalankan dengan keadilan.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”
QS. An-Nisa [4]: 58»
Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa kepemimpinan adalah amanah. Karena itu, proses memilih pemimpin perlu mengedepankan keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan kepentingan umat.
Catatan Redaksi
Informasi mengenai agenda Muktamar, mekanisme pemilihan, nama-nama yang mencuat dalam bursa Ketua Umum PBNU, serta rangkaian kegiatan dalam berita ini disusun berdasarkan informasi dan pantauan yang diberikan kepada UBN Newsroom.
Mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU masih dalam tahap pembahasan dan dapat berubah sesuai keputusan resmi Muktamar.
Dukung Operasional Dakwah & Jurnalisme Peradaban
UBN Newsroom terus menghadirkan informasi, analisis strategis, dan jurnalisme peradaban yang berpihak pada kemaslahatan umat dan bangsa.
Dukungan operasional dakwah dan jurnalisme peradaban UBN Newsroom dapat disalurkan melalui:
BSI 7779700091
a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
Ikuti UBN Newsroom untuk mendapatkan informasi dan analisis strategis mengenai umat, bangsa, kemanusiaan, kebijakan publik, dan peradaban.
UBN Newsroom — Strategic Islamic Newsroom.
Kebenaran yang teruji, narasi yang berakar pada wahyu.
Comment