JAKARTA, UBN NEWSROOM — Jumat, 7 Rabiul Akhir 1448 H / 18 September 2026 M.
Pada 7 Agustus 2026, tiga pemimpin bertemu di Makkah Al-Mukarramah. Presiden Recep Tayyip Erdoğan, Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menandatangani Makkah Joint Defence Agreement atau Pakta Pertahanan Bersama Makkah.
Kesepakatan tersebut memuat komitmen pertahanan bersama, dengan prinsip bahwa serangan terhadap salah satu negara diperlakukan sebagai serangan terhadap ketiganya. Ketiga negara juga menyatakan komitmen untuk memperluas kerja sama pertahanan, koordinasi strategis, dan kemampuan penangkalan bersama. Pada akhir Agustus, ketiganya menyepakati pembentukan sekretariat bersama di Arab Saudi sebagai bagian dari pelaksanaan pakta tersebut.
Enam minggu setelah penandatanganan, komitmen tersebut mulai berhadapan dengan situasi keamanan yang semakin kompleks di kawasan. Di Laut Merah, konflik dengan kelompok Houthi terus mengancam jalur pelayaran dan infrastruktur energi Arab Saudi. Pada 16 September, koalisi pimpinan Saudi menyatakan telah mencegat drone Houthi di selatan Makkah.
Pada saat yang sama, perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memberikan tekanan baru terhadap harga energi dan perekonomian negara-negara kawasan. Menteri Keuangan dan Keuangan Turki Mehmet Şimşek mengatakan pada 16 September bahwa tanpa perang tersebut, inflasi Turki saat ini diperkirakan setidaknya tujuh poin persentase lebih rendah. Inflasi tahunan resmi Turki pada Agustus tercatat 31,51 persen, sementara proyeksi inflasi akhir 2026 dinaikkan menjadi 28,4 persen dari 16 persen sebelumnya.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan strategis bagi Ankara: apakah Pakta Makkah akan berkembang menjadi arsitektur keamanan yang semakin mandiri bagi negara-negara Muslim, atau justru membawa para penandatangan masuk lebih jauh ke dalam konflik kawasan?
TIGA KEKUATAN, SATU KEBUTUHAN
Pakta Makkah tidak lahir dari ruang hampa. Perang di kawasan telah mengubah perhitungan keamanan, energi, dan jalur perdagangan negara-negara Timur Tengah dan sekitarnya.
Tiga negara penandatangan membawa kapasitas yang berbeda.
Turki memiliki kemampuan militer dan industri pertahanan yang berkembang, termasuk pengalaman operasi di sejumlah kawasan konflik.
Arab Saudi memiliki kapasitas finansial besar, posisi strategis di kawasan Teluk, serta peran penting dalam pasar energi global.
Pakistan memiliki kemampuan militer strategis dan hubungan pertahanan yang telah lama berkembang dengan Arab Saudi.
Karena itu, kerja sama ketiga negara tidak hanya berkaitan dengan pertahanan konvensional, tetapi juga berpotensi mencakup koordinasi strategis, industri pertahanan, dan pembangunan kemampuan penangkalan.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pakta tersebut mulai memperoleh struktur kelembagaan. Pada 31 Agustus, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menyepakati pembentukan sekretariat di Arab Saudi yang untuk tahap awal akan dipimpin seorang sekretaris jenderal dari Pakistan selama tiga tahun.
Hal tersebut menjadi penting karena sebuah perjanjian pertahanan tidak hanya dinilai dari deklarasi politik, tetapi juga dari bagaimana mekanisme koordinasi dan implementasinya dibangun.
Allah Ta’ala berfirman:
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
“Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.”
(QS. Al-Anfal [8]: 60)
Kata “mastatha‘tum” menunjukkan pentingnya mempersiapkan kekuatan sesuai kemampuan yang nyata. Karena itu, ukuran sebuah kerja sama pertahanan pada akhirnya bukan hanya pada seremoni penandatanganan, tetapi pada kemampuan membangun kapasitas yang benar-benar dapat dijalankan.
TANDA PERGESERAN ARSITEKTUR KEAMANAN
Pakta Makkah juga dibaca oleh sejumlah analis sebagai bagian dari perubahan hubungan keamanan di Timur Tengah.
Dalam analisis Council on Foreign Relations pada Agustus 2026, Steven A. Cook menilai kesepakatan tersebut sebagai salah satu tanda perubahan dalam tatanan keamanan kawasan yang selama beberapa dekade sangat dipengaruhi Amerika Serikat.
Namun, penilaian tersebut merupakan analisis dari lembaga kajian dan bukan berarti seluruh negara kawasan telah meninggalkan hubungan pertahanan mereka dengan Washington.
Arab Saudi sendiri tetap memiliki hubungan keamanan yang luas dengan Amerika Serikat. Karena itu, Pakta Makkah lebih tepat dibaca sebagai tambahan arsitektur kerja sama pertahanan daripada bukti otomatis berakhirnya seluruh hubungan keamanan negara-negara Teluk dengan AS.
Di sisi lain, terbentuknya kerja sama pertahanan antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menunjukkan adanya upaya memperkuat koordinasi di antara tiga negara Muslim besar yang memiliki posisi geografis dan kepentingan strategis berbeda.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana kerja sama tersebut akan berinteraksi dengan konflik dan aliansi yang sudah ada.
HARGA STRATEGIS BAGI ANKARA
Bagi Turki, kerja sama dengan Arab Saudi dan Pakistan membawa peluang sekaligus konsekuensi strategis.
Ankara selama ini berusaha mempertahankan ruang diplomasi dengan berbagai pihak di kawasan, termasuk Iran. Namun, komitmen pertahanan bersama dapat membuat setiap eskalasi terhadap salah satu anggota menjadi persoalan yang harus diperhitungkan oleh anggota lainnya.
Perkembangan konflik di sekitar Laut Merah memperlihatkan bagaimana persoalan tersebut dapat menjadi konkret.
Serangkaian serangan Houthi terhadap wilayah dan infrastruktur Arab Saudi telah meningkatkan tekanan terhadap Riyadh. Reuters melaporkan bahwa Pakistan juga menghadapi dilema dalam menjaga perannya sebagai mitra pertahanan Saudi sekaligus pihak yang berusaha mempertahankan komunikasi dengan Teheran.
Turki pun menghadapi persoalan serupa dalam bentuk yang berbeda: bagaimana mempertahankan hubungan diplomatik dan kepentingan ekonominya dengan berbagai pihak sambil memenuhi komitmen pertahanan yang telah disepakati.
DAMPAK EKONOMI PERANG
Konsekuensi geopolitik tidak berhenti pada bidang militer.
Turki merupakan negara pengimpor energi dan karena itu sensitif terhadap perubahan harga minyak serta gas. Menteri Keuangan dan Keuangan Turki Mehmet Şimşek mengatakan perang Iran telah menambah sedikitnya tujuh poin persentase terhadap tingkat inflasi Turki saat ini.
Data resmi menunjukkan inflasi tahunan Turki pada Agustus 2026 sebesar 31,51 persen. Pemerintah kemudian menaikkan proyeksi inflasi akhir tahun menjadi 28,4 persen, dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 16 persen. Suku bunga kebijakan bank sentral juga dipertahankan pada 37 persen.
Tekanan energi menjadi salah satu persoalan penting karena konflik kawasan telah mendorong kenaikan harga minyak dan komoditas energi global. Reuters pada September juga mencatat harga minyak Brent berada di atas US$100 per barel di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan energi akibat konflik Timur Tengah.
TIGA SKENARIO KE DEPAN
Pertama, pakta berkembang terutama sebagai instrumen daya gentar politik.
Dalam skenario ini, ketiga negara menggunakan komitmen pertahanan untuk meningkatkan pencegahan terhadap serangan tanpa langsung mengubahnya menjadi keterlibatan tempur bersama.
Kedua, pakta menghadapi ujian melalui serangan besar terhadap salah satu anggota.
Apabila infrastruktur strategis atau wilayah Arab Saudi kembali menjadi sasaran serangan besar, klausul pertahanan bersama akan menghadapi ujian nyata mengenai bentuk respons dan tingkat keterlibatan masing-masing anggota.
Ketiga, kerja sama berkembang menjadi pelembagaan industri pertahanan.
Dalam jangka menengah, salah satu kemungkinan penting adalah peningkatan produksi bersama, transfer teknologi, pengembangan drone, amunisi, sistem pertahanan udara, serta koordinasi rantai pasok pertahanan.
Ketiga skenario tersebut masih merupakan kemungkinan. Belum terdapat dasar yang cukup untuk memastikan bentuk akhir implementasi Pakta Makkah.
APA ARTINYA BAGI DUNIA ISLAM DAN INDONESIA?
Pertama, pakta ini perlu dibaca sebagai proses yang masih berkembang, bukan sebagai hasil akhir.
Persatuan negara-negara Muslim dapat memiliki nilai strategis, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan menerjemahkan kesepakatan politik menjadi mekanisme yang dapat melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas kawasan.
Kedua, posisi Palestina tetap menjadi salah satu persoalan yang akan diperhatikan oleh masyarakat Muslim.
Pertanyaan mengenai arah politik dan pertahanan negara-negara Muslim tidak dapat dipisahkan dari kondisi rakyat Palestina dan persoalan Al-Aqsha. Namun, bentuk kebijakan konkret masing-masing negara tetap perlu dinilai berdasarkan tindakan dan keputusan yang benar-benar diambil.
Ketiga, Indonesia perlu membaca perubahan arsitektur keamanan kawasan dengan cermat.
Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia tidak harus menjadi bagian dari setiap aliansi pertahanan. Namun, perkembangan kerja sama Turki, Arab Saudi, dan Pakistan memiliki implikasi terhadap keamanan jalur laut, perdagangan, harga energi, serta stabilitas ekonomi yang juga berkaitan dengan kepentingan Indonesia.
Keempat, ketahanan energi dan pangan perlu menjadi perhatian.
Selama jalur strategis seperti Bab al-Mandab dan Selat Hormuz menghadapi risiko gangguan, perubahan harga energi dapat memberikan dampak berantai terhadap biaya transportasi, produksi, pangan, dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ketahanan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kemampuan membaca perkembangan geopolitik.
PERSPEKTIF UBN NEWSROOM
KEKUATAN DAN AMANAH
Islam tidak mengajarkan umat untuk mengabaikan kekuatan. Namun, kekuatan tidak berdiri sendiri. Ia harus ditempatkan sebagai amanah dan digunakan dengan tanggung jawab.
Persatuan dan kemampuan pertahanan memiliki nilai ketika diarahkan untuk menjaga kehidupan, keamanan, dan keadilan, bukan sekadar membangun simbol kekuatan.
Allah Ta’ala berfirman:
وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
“Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 190)
Karena itu, kemampuan militer perlu disertai kemampuan menahan diri, menjaga rakyat sipil, dan menghindari tindakan yang memperluas kerusakan.
PERSATUAN YANG HARUS MELAHIRKAN KEMASLAHATAN
Pakta Makkah masih merupakan proyek yang sedang dibangun. Pembentukan sekretariat menunjukkan adanya langkah kelembagaan, tetapi efektivitas kerja sama tersebut akan ditentukan oleh pelaksanaan konkret di lapangan.
Pertanyaan terpenting bukan hanya seberapa besar kekuatan yang berhasil dikumpulkan, tetapi untuk tujuan apa kekuatan tersebut digunakan.
Kekuatan yang besar membutuhkan amanah yang besar.
Apabila kerja sama tersebut mampu memperkuat keamanan, melindungi masyarakat, menjaga jalur perdagangan, memperkuat kemandirian pertahanan, dan membuka ruang diplomasi yang lebih luas, maka ia dapat menjadi bagian dari perubahan arsitektur kawasan.
Namun, apabila berbagai komitmen justru memperluas konflik dan memperbesar beban masyarakat, maka negara-negara yang terlibat harus kembali mempertimbangkan tujuan awal dari setiap kebijakan pertahanannya.
Wallāhu a‘lam bish-shawāb.
CATATAN REDAKSI
Analisis ini disusun berdasarkan perkembangan Pakta Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani oleh Arab Saudi, Turki, dan Pakistan pada 7 Agustus 2026, serta perkembangan implementasinya hingga 18 September 2026.
Ketiga negara telah menyepakati pembentukan sekretariat bersama di Arab Saudi sebagai bagian dari pelaksanaan pakta.
Sejumlah bagian dalam tulisan ini merupakan analisis dan skenario, bukan prediksi pasti mengenai arah kebijakan ketiga negara.
Keterangan mengenai dampak perang terhadap inflasi Turki merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan dan Keuangan Turki Mehmet Şimşek serta data resmi inflasi yang dikutip media. Data resmi TÜİK mencatat inflasi tahunan Agustus sebesar 31,51 persen, sedangkan ENAG, lembaga independen, melaporkan angka yang lebih tinggi sebesar 49,03 persen.
Klaim atau interpretasi mengenai arah akhir Pakta Makkah tetap dapat berubah seiring publikasi dokumen, mekanisme pelaksanaan, dan kebijakan resmi para pihak.
Hak jawab terbuka bagi seluruh pihak yang disebut.
DUKUNGAN OPERASIONAL DAKWAH & JURNALISME PERADABAN
UBN Newsroom hadir sebagai bagian dari ikhtiar dakwah dan jurnalisme peradaban untuk menyampaikan informasi yang teruji, mencerdaskan umat, serta menghadirkan perspektif Islam dalam membaca berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dan dunia.
Keberlangsungan kerja dakwah dan jurnalisme membutuhkan dukungan bersama. Setiap dukungan yang diberikan menjadi bagian dari ikhtiar untuk menjaga keberlanjutan produksi konten, peliputan, riset, verifikasi informasi, dan penyebaran narasi yang membawa kemaslahatan bagi umat.
Dukungan operasional dapat disalurkan melalui:
BSI 7779700091
a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
UBN Newsroom — Strategic Islamic Newsroom.
Kebenaran yang teruji, narasi yang berakar pada wahyu.
Comment