JAKARTA, UBN NEWSROOM — Rabu, 11 Rabiul Akhir 1448 H / 23 September 2026 M.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah menghormati sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ingin memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon.
“Tugas dari para penyidik KPK itu menghimpun data sebanyak-banyaknya dan nanti mereka akan sampai berada di kesimpulan apakah perlu atau tidak, kalau memang itu keputusannya diperiksa atau tidak diperiksa, ya kalau kita pemerintah menghormati itu,” kata Yusril, di kantornya sebagaimana dilaporkan Kantor Berita ANTARA, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
PEMERINTAH SERAHKAN KEPADA INDEPENDENSI KPK
Yusril mengatakan, sikap pemerintah juga sama terhadap lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan Kejaksaan Agung (Kejagung) jika ingin memeriksa saksi-saksi kasus korupsi.
“Itu kita serahkan sepenuhnya kepada independensi penyidik dalam proses penegakan hukum,” ujar dia.
Yusril menegaskan KPK merupakan lembaga independen dan memiliki kewenangan untuk memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara sesuai hasil penyelidikan dan penyidikan.
KPK TELUSURI ALIRAN UANG
Sebelumnya, KPK mengatakan, penyidik menggunakan metode follow the money untuk menelusuri aliran suap pengurusan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, aliran uang ditelusuri sampai ke tingkat menteri.
“Ini yang masih akan terus kami dalami dari fakta-fakta yang sudah didapatkan dari alat bukti yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan. Tentunya nanti akan dilakukan follow the money. Kita akan ikuti aliran uang itu ke mana saja,” kata Budi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
KPK juga masih mendalami alur perintah setelah menemukan keterangan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung yang menyebut pembukaan blokir lahan dilakukan jika ada perintah dari atasannya. KPK menyatakan masih mendalami peran dan keterkaitan masing-masing pihak.
NUSRON BELUM DIPERIKSA
Dalam perkembangan perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.
KPK sebelumnya menyatakan penyidikan masih dalam tahap awal untuk mendalami keterkaitan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dengan perkara tersebut. Empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron termasuk dalam pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, tetapi tidak menggeledah ruangan Nusron Wahid.
Nusron sendiri sebelumnya mengatakan tidak mengetahui duduk perkara kasus dugaan suap HGB PT Summarecon dan menyatakan bahwa penanganan perkara merupakan kewenangan KPK.
PERSPEKTIF UBN NEWSROOM
INDEPENDENSI PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN PROSES
Pernyataan Yusril menempatkan keputusan mengenai perlu atau tidaknya pemeriksaan terhadap Nusron Wahid pada proses penyelidikan dan penyidikan KPK. Sampai saat ini, KPK masih mendalami aliran uang, alur perintah, serta hubungan dan peran masing-masing pihak dalam perkara dugaan suap HGB PT Summarecon.
Karena proses hukum masih berjalan, setiap pihak yang disebut dalam perkara perlu ditempatkan berdasarkan status hukumnya masing-masing. Pemeriksaan terhadap seseorang juga merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.
AMANAH DALAM MENEGAKKAN KEADILAN
Dalam proses penegakan hukum, independensi, kehati-hatian, dan keadilan menjadi prinsip penting. Islam mengajarkan agar amanah ditegakkan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun hubungan dengan pihak tertentu.
Allah SWT berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”
(Q.S. An-Nisa’ [4]: 58)
Ayat tersebut mengingatkan bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip yang harus dijaga ketika menetapkan perkara di antara manusia. Dalam konteks penegakan hukum, prinsip tersebut dapat menjadi landasan agar setiap proses berjalan berdasarkan bukti, aturan, dan kewenangan yang berlaku.
CATATAN REDAKSI
KPK masih menangani perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon. Pemeriksaan terhadap Nusron Wahid belum dapat dianggap sebagai keputusan hukum mengenai keterlibatannya dalam perkara tersebut.
DUKUNGAN OPERASIONAL DAKWAH & JURNALISME PERADABAN
UBN Newsroom terus berupaya menghadirkan informasi, analisis strategis, dan jurnalisme peradaban yang berpihak pada kemaslahatan umat dan bangsa.
Keberlangsungan kerja dakwah dan jurnalisme membutuhkan dukungan bersama. Dukungan operasional dakwah dan jurnalisme peradaban UBN Newsroom serta dukungan tanggap bencana dapat disalurkan melalui:
BSI 7779700091
a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
Ikuti media sosial UBN Newsroom untuk mendapatkan berbagai informasi dan analisis strategis tentang umat, bangsa, dan peradaban melalui kanal YouTube UBN Newsroom.
UBN Newsroom — Strategic Islamic Newsroom.
Kebenaran yang teruji, narasi yang berakar pada wahyu.
Comment