GAZA, UBN NEWSROOM — Rabu, 10 Jumadilawal 1448 H / 21 Oktober 2026 M.
Sedikitnya empat warga Palestina, termasuk pasangan suami istri dan seorang remaja berusia 17 tahun, tewas akibat serangan udara dan tembakan pasukan Israel di Jalur Gaza pada Selasa (20/10/2026). Peristiwa ini kembali memperlihatkan rapuhnya gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025, ketika serangan bersenjata masih merenggut nyawa warga sipil dan krisis kemanusiaan belum teratasi.
Empat Warga Palestina Tewas dalam Sejumlah Insiden
Reuters melaporkan serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di Kota Gaza dan menewaskan Akram Yassin bersama istrinya, Dina Abu Baker. Petugas medis setempat mengonfirmasi kematian pasangan tersebut, sementara warga berkumpul di lokasi untuk memeriksa kerusakan sebelum menghadiri pemakaman keduanya.
Militer Israel menyatakan Akram Yassin merupakan pejabat senior aparat keamanan umum Hamas di Gaza yang bertugas melindungi para pemimpin senior kelompok tersebut. Namun, laporan Reuters tidak menyertakan verifikasi independen atas jabatan yang dituduhkan kepada Yassin.
Dalam insiden terpisah, seorang remaja Palestina berusia 17 tahun tewas akibat tembakan pasukan Israel di dekat Qizan al-Najjar, Khan Younis, Gaza selatan. Seorang warga Palestina lainnya juga dilaporkan tewas ditembak di kawasan Zeitoun, sebelah timur Kota Gaza, sehingga jumlah korban dalam rangkaian insiden tersebut mencapai sedikitnya empat orang.
Militer Israel belum memberikan tanggapan langsung mengenai dua insiden penembakan tersebut ketika Reuters menerbitkan laporannya. Mahmoud Yassin, saudara Akram, menyampaikan kekecewaannya karena kekerasan masih berlangsung meskipun gencatan senjata telah diberlakukan.
“Kami seharusnya berada dalam masa gencatan senjata, tetapi kenyataannya kami tidak melihat adanya gencatan senjata. Perang masih berlangsung, pembunuhan terus terjadi, dan penembakan belum berhenti,” kata Mahmoud sebagaimana dilaporkan Reuters.
Setahun Gencatan Senjata, Ribuan Korban Terus Bertambah
Gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian operasi militer, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, peningkatan bantuan kemanusiaan, serta penarikan pasukan Israel secara bertahap.
Meski tahap awal menghasilkan pembebasan sandera dan tahanan serta mengurangi intensitas pertempuran berskala besar, sejumlah agenda utama belum terlaksana sepenuhnya. Perlucutan senjata Hamas, penarikan militer Israel, pembentukan pemerintahan transisi, dan rekonstruksi Gaza masih menghadapi berbagai hambatan.
Reuters pada 20 Oktober melaporkan sedikitnya 1.500 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan, berdasarkan data otoritas kesehatan Gaza. Sementara itu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat 1.493 warga Palestina tewas dan 5.299 lainnya terluka hingga 12 Oktober 2026, berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Gaza.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB sebelumnya telah memverifikasi 1.076 kematian terkait konflik sejak pengumuman gencatan senjata hingga akhir Juli 2026. Jumlah tersebut mencakup 268 anak-anak, 126 perempuan, dan 682 laki-laki; angka ini menggunakan periode dan metode verifikasi berbeda dari data otoritas kesehatan Gaza.
Perbedaan metode pendataan tersebut perlu diperhatikan ketika membandingkan jumlah korban. Namun, seluruh angka itu menunjukkan bahwa pemberlakuan gencatan senjata belum mengakhiri jatuhnya korban jiwa di Gaza.
Israel dan Hamas Saling Menuduh Melanggar Kesepakatan
Israel menyatakan operasi militernya diperlukan untuk menghadapi aktivitas bersenjata Hamas dan mencegah kelompok tersebut membangun kembali kemampuan militernya. Hamas membantah tuduhan bahwa mereka berusaha melanggar kesepakatan dan justru menuduh Israel terus melakukan serangan serta menghambat pelaksanaan ketentuan perdamaian.
Reuters melaporkan kedua pihak masih saling menuduh melakukan pelanggaran sejak gencatan senjata berlaku. Israel menyatakan empat tentaranya tewas akibat serangan kelompok bersenjata di Gaza selama periode tersebut, sementara otoritas kesehatan Palestina melaporkan sedikitnya 1.500 warga Palestina tewas akibat serangan Israel.
Perbedaan posisi ini memperlihatkan belum efektifnya mekanisme penyelesaian untuk menangani tuduhan pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan. Selama tidak ada mekanisme yang mampu mencegah serangan secara konsisten, gencatan senjata berisiko hanya menjadi kerangka diplomatik tanpa jaminan keselamatan yang memadai bagi penduduk.
Militer Israel Masih Menguasai Sebagian Besar Gaza
Reuters dalam laporan khusus pada 6 Oktober 2026 menyebut militer Israel masih menguasai sekitar dua pertiga wilayah Jalur Gaza, meskipun rencana perdamaian mengatur penarikan pasukan secara bertahap. Dalam tahap awal, pasukan Israel dijadwalkan mundur menuju garis demarkasi sementara yang dikenal sebagai Yellow Line atau Garis Kuning.
OCHA juga melaporkan aktivitas militer, pembongkaran bangunan, serta pergeseran penanda Garis Kuning di sejumlah lokasi. Pada 11 Oktober, pasukan Israel dilaporkan memindahkan penanda garis ke arah barat di dekat persimpangan Ash Shuja’iyyeh, Kota Gaza, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan pengungsian baru.
Penguasaan wilayah dan ketidakpastian garis demarkasi membatasi ruang gerak warga Palestina. Banyak keluarga yang kehilangan rumah masih tinggal di tenda pengungsian atau bangunan rusak, sementara akses menuju tanah, jalan, dan fasilitas pelayanan publik tetap terbatas.
Penarikan pasukan menjadi salah satu persoalan utama dalam negosiasi. Israel mengaitkan penarikan lebih lanjut dengan perlucutan senjata Hamas, sedangkan pembahasan mengenai mekanisme perlucutan senjata dan jaminan keamanan Palestina belum menghasilkan pelaksanaan yang disepakati seluruh pihak.
Pemerintahan Transisi dan Pasukan Internasional Terkendala
Rencana perdamaian Trump juga mencakup pembentukan pemerintahan transisi Palestina dan pasukan stabilisasi internasional untuk mendukung pengaturan keamanan setelah perang. Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang dipimpin Ali Shaath dibentuk pada Januari 2026, tetapi menurut laporan Reuters pada 6 Oktober, badan teknokrat tersebut belum dapat menjalankan kewenangannya secara efektif di Gaza.
Rencana pembentukan International Stabilization Force (ISF) juga belum sepenuhnya terealisasi. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Albania, Kosovo, dan Uganda, telah menyatakan komitmen menyediakan personel, tetapi komitmen tersebut tidak berarti seluruh pasukan telah dikerahkan dan beroperasi di Gaza.
Komandan pasukan stabilisasi yang ditunjuk, Mayor Jenderal Amerika Serikat Jasper Jeffers, sebelumnya menyampaikan rencana jangka panjang pembentukan kekuatan hingga 20 ribu personel. Pasukan itu juga dirancang membantu pelatihan sekitar 12 ribu polisi Palestina untuk mendukung keamanan selama masa transisi.
Namun, pelaksanaan rencana tersebut masih bergantung pada kesepakatan politik, keamanan, akses wilayah, dan kesiapan negara-negara peserta. Ketidakjelasan mengenai perlucutan senjata, kewenangan pemerintahan transisi, serta penarikan militer Israel membuat tahapan lanjutan perdamaian terus menghadapi kebuntuan.
Bantuan Pangan Berkurang, Krisis Kemanusiaan Memburuk
Gencatan senjata belum membawa pemulihan yang memadai bagi kehidupan masyarakat Gaza. Sebagian besar penduduk masih bergantung pada bantuan internasional untuk memperoleh makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara.
Program Pangan Dunia PBB (WFP) pada 19 Oktober 2026 mengumumkan pengurangan bantuan pangan bagi sekitar 500 ribu warga Palestina akibat kekurangan pendanaan. Jumlah penerima bantuan bulanan turun dari 1,6 juta menjadi 1,1 juta orang.
WFP juga memangkas jatah makanan dan menghentikan bantuan tunai bagi sekitar 75 ribu keluarga. Jumlah makanan siap santap yang disediakan setiap hari turut berkurang dari 250 ribu menjadi 150 ribu porsi.
Menurut WFP, sekitar 1,4 juta penduduk Gaza masih menghadapi kerawanan pangan pada tingkat krisis atau lebih buruk, termasuk sekitar 200 ribu orang yang berada dalam kondisi darurat pangan. Badan tersebut memperkirakan membutuhkan tambahan dana sekitar 450 juta dolar AS untuk mempertahankan operasi bantuan penting di Gaza dan Tepi Barat selama enam bulan berikutnya.
Pelaksana tugas Direktur Eksekutif WFP Carl Skau mengatakan kehidupan masyarakat Gaza masih sangat berat meskipun gencatan senjata telah berlangsung selama satu tahun. Kerusakan ekonomi dan infrastruktur, keterbatasan tempat tinggal, serta minimnya layanan dasar membuat banyak keluarga belum mampu memulihkan kehidupan mereka.
Musim Dingin Mengancam Ratusan Ribu Pengungsi
Krisis kemanusiaan Gaza juga semakin berat menjelang musim hujan dan musim dingin. OCHA memperkirakan sekitar 950 ribu pengungsi tinggal di lokasi dengan risiko banjir sedang hingga tinggi, termasuk lebih dari 400 ribu orang di kawasan berisiko tinggi.
Badan kemanusiaan PBB tersebut mencatat sekitar 294.250 keluarga membutuhkan bantuan tempat tinggal untuk menghadapi musim hujan. Namun, persediaan yang tersedia hanya dapat memberikan dukungan sebagian bagi sekitar 18 persen keluarga yang membutuhkan.
Keterbatasan bahan bangunan, alat berat, peralatan perbaikan, dan pendanaan menghambat persiapan menghadapi musim dingin. Banyak keluarga terpaksa bertahan di tenda rusak atau bangunan yang tidak aman karena tidak memiliki alternatif tempat tinggal.
Di sektor kesehatan, kekurangan bahan bakar, obat-obatan, dan suku cadang peralatan juga mengancam keberlangsungan layanan rumah sakit serta penyediaan air bersih. Kondisi tersebut menyulitkan perawatan pasien penyakit kronis, termasuk mereka yang membutuhkan dialisis dan perawatan kanker.
Situasi ini memperlihatkan bahwa penghentian pertempuran berskala besar belum cukup untuk memulihkan kehidupan masyarakat. Tanpa akses bantuan yang memadai, tempat tinggal yang layak, dan layanan kesehatan yang berfungsi, warga Gaza tetap menghadapi ancaman serius meskipun kesepakatan gencatan senjata masih berlaku.
Comment