JAKARTA | UBN Newsroom — Rabu, 13 Rabiul Awal 1448 H / 26 Agustus 2026 M.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Mas Botok, menegaskan bahwa gerakan AMPB yang akan mengikuti aksi di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026) hanya membawa dua tuntutan utama.
Dua tuntutan tersebut adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Mas Botok sekaligus membantah adanya agenda pelengseran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam gerakan AMPB.
Dua tuntutan utama AMPB
Mas Botok mengatakan AMPB berfokus pada isu pemberantasan korupsi melalui dua tuntutan tersebut. Ia meminta masyarakat tidak mengaitkan AMPB dengan kelompok atau pihak lain yang membawa agenda berbeda.
«“Kita fokus pada dua tuntutan itu, tidak ada pelengseran Prabowo Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik,” ujar Mas Botok, Rabu (26/8/2026).»
Ia menegaskan, apabila terdapat pihak lain yang membawa tuntutan berbeda, hal tersebut bukan bagian dari agenda AMPB.
«“Kalau misalnya ada, itu bukan dari AMPB,” ujarnya.»
Massa AMPB bersiap menuju DPR
Aksi AMPB dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026). Massa dari Pati disebut telah berdatangan ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.
Mas Botok juga menegaskan bahwa gerakan tersebut berasal dari masyarakat dan tidak ditunggangi oleh pihak atau kelompok tertentu.
Perspektif UBN Newsroom
Aspirasi Harus Tetap Terarah
Penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi publik perlu disampaikan secara tertib, jelas, dan bertanggung jawab agar tuntutan yang dibawa tidak kehilangan substansi.
Klarifikasi AMPB mengenai dua tuntutan utama juga menunjukkan pentingnya membedakan antara agenda resmi suatu kelompok dengan isu yang mungkin berkembang di luar kelompok tersebut.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, tuntutan terhadap penguatan instrumen hukum dan penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari aspirasi publik yang perlu dibahas melalui mekanisme konstitusional.
Menegakkan Keadilan dan Amanah
Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”
QS. An-Nisa [4]: 58»
Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi dan pengelolaan kekuasaan harus dibangun di atas amanah dan keadilan.
Karena itu, penyampaian aspirasi mengenai pemberantasan korupsi perlu diarahkan pada upaya memperkuat hukum, menjaga kepentingan publik, dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih amanah.
Catatan Redaksi
Berita ini memuat klarifikasi Koordinator AMPB Supriyono alias Mas Botok mengenai agenda aksi AMPB pada 27 Agustus 2026.
Pernyataan mengenai tidak adanya agenda pelengseran Prabowo-Gibran merupakan keterangan Mas Botok.
Dukungan Dakwah & Jurnalisme Peradaban
UBN Newsroom terus menghadirkan informasi dan analisis strategis mengenai umat, bangsa, kebijakan publik, dan peradaban.
Dukungan operasional dapat disalurkan melalui:
BSI 7779700091
a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
UBN Newsroom — Strategic Islamic Newsroom.
Kebenaran yang teruji, narasi yang berakar pada wahyu.
Comment