JAKARTA | UBN Newsroom — Senin, 2 Rabiul Akhir 1448 H / 14 September 2026 M.
Presiden Prabowo Subianto melakukan perubahan di jajaran Kabinet Merah Putih dengan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia dilantik menjadi Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2026 untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Pergantian tersebut menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah sorotan terhadap persoalan penerimaan negara dan pengawasan perpajakan. Sebelum dicopot dari jabatannya, Menkeu masih mengadakan rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR-RI. Rapat tersebut berlangsung dari jam 10.00 – 15.00 WIB.
Ketika rapat sedang berlangsung, Purbaya sempat mendapat panggilan telepon. Setelah itu, dia meninggalkan ruangan rapat. Di dalam rapat tersebut, Purbaya sempat menyoroti kepatuhan pajak sejumlah perusahaan di sektor besi dan baja.
Suahasil Nazara Naik dari Wakil Menteri
Suahasil Nazara bukan nama baru dalam pengelolaan keuangan negara. Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, ia telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan kembali masuk dalam jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Suahasil merupakan ekonom dan akademisi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pengalamannya di bidang kebijakan fiskal membuatnya memiliki peran panjang dalam perumusan kebijakan ekonomi dan keuangan negara.
Dengan jabatan barunya, Suahasil akan memegang tanggung jawab besar dalam menjaga penerimaan negara, mengelola APBN, mengawasi belanja pemerintah, serta menghadapi berbagai tantangan ekonomi nasional dan global.
Purbaya Soroti Kepatuhan Pajak Perusahaan Baja
Sebelum digantikan, Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyoroti persoalan kepatuhan pajak di sektor industri besi dan baja.
Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya menyatakan bahwa 38 dari 40 wajib pajak di sektor besi dan baja yang terindikasi tidak memenuhi kewajiban perpajakan telah masuk dalam proses penanganan. Proses tersebut mencakup pengawasan, pendalaman data, pemeriksaan, hingga kemungkinan penegakan hukum sesuai tingkat risiko masing-masing wajib pajak.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kepatuhan pajak bukan hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga menyangkut keadilan dalam dunia usaha.
Setiap perusahaan yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan aturan yang berlaku. Pemerintah pun dituntut memastikan pengawasan dilakukan secara profesional dan tidak memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan atau penghindaran kewajiban.
Isu Reshuffle Sejumlah Posisi Lain
Pergantian Menteri Keuangan berlangsung di tengah dinamika reshuffle Kabinet Merah Putih yang juga menyeret sejumlah nama dan posisi strategis lainnya.
Informasi yang beredar sebelumnya menyebut adanya kemungkinan pergeseran posisi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko PMK Pratikno, serta sejumlah jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Nama Sugiono disebut berpotensi bergeser dari posisi Menteri Luar Negeri ke jabatan Menko PMK, sementara Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir disebut sebagai salah satu nama yang mencuat untuk mengisi posisi Menteri Luar Negeri.
Selain itu, sejumlah nama perwira tinggi TNI juga disebut dalam informasi mengenai perubahan posisi Wakil Menteri Pertahanan.
Namun, hingga naskah ini disusun, UBN Newsroom hanya menyatakan sebagai fakta perubahan jabatan yang telah terkonfirmasi, yakni pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Sementara perubahan posisi lainnya perlu terus menunggu pengumuman dan dokumen resmi pemerintah agar tidak terjadi kesalahan informasi.
Tantangan Baru Menteri Keuangan
Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar perubahan nama dalam struktur kabinet. Posisi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat karena kebijakan fiskal berkaitan dengan pajak, subsidi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan, hingga stabilitas ekonomi nasional.
Suahasil Nazara kini menghadapi tantangan untuk menjaga kesehatan APBN sekaligus memperkuat penerimaan negara.
Pengawasan terhadap kepatuhan pajak juga menjadi salah satu pekerjaan penting. Kasus penanganan puluhan perusahaan di sektor besi dan baja menunjukkan bahwa penguatan sistem perpajakan harus berjalan secara konsisten.
Negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan. Namun, masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa aturan diterapkan secara adil kepada seluruh pihak tanpa membedakan kekuatan ekonomi maupun akses yang dimiliki.
Perspektif UBN Newsroom | Amanah Baru dalam Mengelola Harta Negara
Pergantian Menteri Keuangan mengingatkan bahwa mengelola keuangan negara bukan sekadar persoalan angka dan laporan.
Di dalam setiap anggaran negara terdapat amanah rakyat.
Pajak yang dibayarkan masyarakat harus dikelola dengan benar. Belanja negara harus dipertanggungjawabkan. Sementara setiap pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi harus memperoleh perlakuan yang adil dalam menjalankan kewajibannya.
Allah SWT berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
Artinya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”
(QS. An-Nisa [4]: 58)
Jabatan dapat berganti dan kebijakan dapat berubah. Namun, amanah untuk menjaga harta negara dan menegakkan keadilan tidak boleh ikut berubah.
Suahasil Nazara kini memikul tanggung jawab besar sebagai Menteri Keuangan. Tantangannya bukan hanya menjaga APBN tetap sehat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa uang negara dikelola dengan amanah dan aturan berlaku bagi siapa pun.
Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah negara bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa jujur, adil, dan bertanggung jawab amanah itu dijalankan.
Dukung Operasional Dakwah & Jurnalisme Peradaban
UBN Newsroom terus berupaya menghadirkan informasi, analisis strategis, dan jurnalisme peradaban yang berpihak pada kemaslahatan umat dan bangsa.
Dukungan operasional dakwah dan jurnalisme peradaban UBN Newsroom BSI 7779700091 a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
Dukungan tanggap bencana gempa NTT dapat disalurkan melalui: BSI 6070111520 a.n. Yayasan Pusat Peradaban Islam
Ikuti media sosial UBN Newsroom untuk mendapatkan berbagai informasi dan analisis strategis tentang umat, bangsa, dan peradaban melalui kanal YouTube UBN Newsroom.
Comment