TEL AVIV, UBN NEWSROOM — Senin, 14 Jumadilawal 1448 H / 26 Oktober 2026 M.
Israel bersiap menggelar pemilihan umum pada Selasa (27/10/2026) di tengah persaingan sengit antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan penantang utamanya, mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot.
Namun, sehari menjelang pemungutan suara, masa depan Jalur Gaza justru belum mendapatkan tempat yang jelas dalam agenda politik kedua kubu, meskipun wilayah Palestina tersebut mengalami kehancuran luas akibat perang berkepanjangan.
Kampanye pemilu Israel lebih banyak berkisar pada persoalan keamanan nasional, tanggung jawab politik atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, serta kemampuan para kandidat mempertahankan keamanan Israel. Sementara itu, persoalan rekonstruksi Gaza, pemulihan kehidupan warga Palestina, dan penyelesaian politik jangka panjang belum menghasilkan tawaran kebijakan yang terperinci dari dua calon pemimpin utama.
Laporan The Guardian pada Ahad (25/10/2026) mengungkapkan bahwa bencana kemanusiaan yang berlangsung di Gaza hampir tidak memperoleh perhatian dalam persaingan antara koalisi sayap kanan Netanyahu dan Partai Yashar pimpinan Eisenkot. Kedua kubu justru menempatkan penghancuran kemampuan militer Hamas dan pengakhiran kekuasaan kelompok tersebut sebagai prioritas utama kebijakan mereka terhadap wilayah Palestina.
Pemilu pada 27 Oktober 2026 menjadi pemungutan suara nasional pertama Israel sejak serangan 7 Oktober 2023 dan perang yang menyusulnya. Sebanyak 120 kursi parlemen atau Knesset diperebutkan, sementara pembentukan pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 anggota parlemen melalui koalisi sejumlah partai.
Menurut Reuters pada Ahad (25/10/2026), jajak pendapat menunjukkan koalisi Netanyahu berpotensi kehilangan mayoritasnya, tetapi kubu oposisi juga belum memiliki jalur yang pasti menuju pembentukan pemerintahan. Sekitar 13 persen pemilih Israel masih belum menentukan pilihan, menjadikan hari-hari terakhir kampanye penting bagi kedua kubu untuk merebut dukungan.
Persaingan itu semakin tajam karena persoalan kegagalan intelijen dan keamanan Israel sebelum serangan Hamas tiga tahun lalu. Netanyahu menghadapi kritik atas tanggung jawab pemerintahannya, sedangkan Eisenkot menawarkan perubahan kepemimpinan dengan mengandalkan reputasinya sebagai mantan panglima militer.
Dua Kandidat, Kebijakan Gaza Hampir Serupa
Meskipun saling berhadapan dalam pemilu, Netanyahu dan Eisenkot memiliki sejumlah kesamaan mendasar dalam memandang masa depan Palestina. Reuters dalam laporan 22 Oktober menyebut kedua tokoh menolak pembentukan negara Palestina merdeka dan menghendaki Israel tetap memegang kendali keamanan tertinggi atas wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania.
Dalam persoalan Gaza, Netanyahu mempertahankan sikap bahwa pasukan Israel tidak akan ditarik sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya. Pemerintahannya juga menjadikan pelucutan senjata Hamas sebagai prasyarat utama bagi kemajuan proses pemulihan wilayah tersebut.
Eisenkot menawarkan perubahan pendekatan kepemimpinan, tetapi bukan perubahan mendasar terhadap kebijakan keamanan di Gaza. Mantan kepala militer itu berjanji mengakhiri pemerintahan Hamas dalam waktu 18 bulan setelah menjabat, baik melalui kerangka kesepakatan yang didukung Amerika Serikat maupun penggunaan kekuatan militer.
Dalam wawancara yang dilaporkan Reuters pada 23 Oktober, Eisenkot kembali menekankan bahwa kemampuan militer Hamas harus dihancurkan atau dibongkar. Ia juga mengkritik Netanyahu karena dinilai gagal mewujudkan tujuan tersebut meskipun perang telah berlangsung selama tiga tahun.
Perbedaan kedua tokoh lebih terlihat dalam kebijakan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Netanyahu memimpin pemerintahan yang memperluas pembangunan permukiman, sedangkan Eisenkot menyatakan penolakannya terhadap pos permukiman tanpa izin serta kekerasan pemukim terhadap warga Palestina.
Eisenkot juga menentang pembangunan permukiman di kawasan E1, wilayah strategis yang dikhawatirkan dapat memutus keterhubungan teritorial Tepi Barat dengan Yerusalem Timur. Namun, penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina membuat pergantian kepemimpinan Israel belum tentu menghasilkan terobosan bagi penyelesaian konflik berdasarkan prinsip dua negara.
Gaza Menunggu Kepastian di Tengah Kehancuran
Ketidakjelasan agenda politik tersebut berlangsung ketika lebih dari dua juta penduduk Gaza masih menghadapi krisis kemanusiaan yang berat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang dihimpun Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), sebanyak 74.392 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia akibat perang hingga 14 Oktober 2026.
Kerusakan wilayah tersebut juga mencapai tingkat yang sangat luas. OCHA mencatat sekitar 82 persen bangunan dan struktur di Gaza telah rusak atau hancur berdasarkan penilaian citra satelit hingga Juni 2026, menunjukkan besarnya pekerjaan rekonstruksi yang harus dilakukan setelah konflik.
Persoalan pangan menjadi salah satu tantangan yang semakin mendesak. Program Pangan Dunia (WFP) pada 19 Oktober mengumumkan pengurangan bantuan kepada sekitar 500 ribu warga Gaza akibat kekurangan pendanaan, sehingga jumlah penerima bantuan turun dari 1,6 juta menjadi 1,1 juta orang per bulan.
WFP juga memangkas jatah paket pangan dan mengurangi distribusi makanan siap santap dari 250 ribu menjadi 150 ribu porsi setiap hari. Lembaga PBB tersebut memperkirakan sekitar 1,4 juta penduduk Gaza masih menghadapi kerawanan pangan akut pada tingkat krisis atau lebih buruk.
Kondisi tersebut berlawanan dengan perhatian kampanye yang lebih diarahkan pada persaingan kepemimpinan Israel. Bagi warga Palestina, hasil pemilu dapat menentukan kelanjutan pembatasan militer, akses bantuan kemanusiaan, serta kemungkinan dimulainya rekonstruksi dalam skala besar.
The Guardian mengutip Sami Abu Rumi, seorang pengungsi berusia 47 tahun asal Rafah yang kini berada di Al-Mawasi, Khan Younis. Ia berharap pemerintahan Israel berikutnya tidak melanjutkan kekerasan dan pengusiran, tetapi meragukan adanya perbedaan mendasar dalam cara para pemimpin Israel memperlakukan Gaza.
Kekhawatiran serupa muncul di tengah ketidakpastian pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan pada Oktober 2025. Berdasarkan laporan Reuters pada 22 Oktober, pasukan Israel masih menguasai sekitar dua pertiga wilayah Gaza, sementara sebagian besar penduduk terkonsentrasi di wilayah tersisa yang berada di bawah kendali pemerintahan Hamas.
Perundingan yang dimediasi Amerika Serikat belum menghasilkan kesepakatan menyeluruh mengenai tahapan pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, maupun dimulainya rekonstruksi dengan pengawasan internasional. Perbedaan mengenai urutan pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi salah satu hambatan utama bagi penyelesaian konflik.
Suara Palestina dalam Politik Israel
Di tengah dominasi agenda keamanan, sejumlah partai yang mewakili warga Arab Israel mencoba menghadirkan penderitaan Gaza dalam kampanye pemilu. The Guardian melaporkan bahwa Joint List menayangkan video kampanye yang memperlihatkan kehancuran Gaza untuk mengingatkan pemilih mengenai dampak perang terhadap kehidupan penduduk Palestina.
Namun, peluang partai-partai Arab untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru menghadapi hambatan politik yang besar. Eisenkot telah menolak membentuk koalisi dengan partai yang terutama mewakili warga Arab Israel, meskipun dukungan mereka dari luar koalisi dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan parlemen.
Situasi itu memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam pemilu Israel kali ini. Pergantian perdana menteri dapat mengubah komposisi pemerintahan dan sebagian kebijakan terhadap permukiman, tetapi belum menjamin perubahan dalam pengakuan hak politik Palestina maupun penarikan pasukan dari Gaza.
Bagi warga Gaza, persoalan paling mendesak bukan sekadar siapa yang akan memenangkan persaingan antara Netanyahu dan Eisenkot. Yang jauh lebih menentukan adalah apakah pemerintahan Israel berikutnya bersedia membuka jalan bagi keamanan warga sipil, pemulihan infrastruktur, kelancaran bantuan kemanusiaan, dan penyelesaian politik yang berkelanjutan.
Hingga sehari menjelang pemilu, jawaban atas persoalan tersebut masih belum terlihat dalam program kedua kubu utama. Ketika pemilih Israel bersiap menentukan pemerintahan baru, jutaan warga Palestina di Gaza tetap menghadapi ketidakpastian mengenai kapan kehidupan mereka dapat kembali dibangun.
Comment